Berita Pertanian : Krisis Pangan Tahun Ini Lebih Buruk Dari tahun 2008

JAKARTA. Krisis pangan yang mengancam Indonesia di 2011 bisa lebih buruk dari keadaan di 2008. Menurut Pengamat Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin, hal ini terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bahan-bahan pangan seperti beras yang diprediksi masih menjadi masalah di 2011.

"Spekulasi pangan global tidak seburuk 2008, tapi kondisi di dalam negeri justru bisa lebih buruk terkait ketersediaan dan keterjangkauan pangan," kata Bustanul di Jakarta, Selasa (1/3).

Kondisi ini juga bisa diperparah dari sikap pemerintah itu sendiri. Pertama, pemerintah sendiri tidak saling percaya terhadap data yang dimilikinya. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian pada 2010, Indonesia sebetulnya surplus beras hingga 5,347 juta ton.

Namun kenyataannya Kementerian Perdagangan melalui Bulog masih melakukan deal impor beras hingga 1,5 juta ton, bahkan kini membebaskan bea masuk beras.

Kedua, pemerintah tidak mampu mengatasi disparitas harga beras di tingkat petani dan konsumen. Hal ini dipertegas dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam revisi Inpres 7/2009.

"Struktur pasar dan jalur distribusi beras terkooptasi dan hanya dikuasai oleh beberapa pemain saja yang mampu menentukan harga sehingga sering disebut sebagai mafia beras," kata Peneliti INDEF Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (1/3).

Ketiga, kebijakan pemerintah untuk lebih memilih impor dibanding membeli gabah/beras petani juga dikritik sebagai langkah liberal dan lebih memihak kepada pedagang.

Belum lagi, Bulog dinilai masih sering kalah bersaing dengan spekulan dalam hal penyerapan beras petani sehingga cadangan aman beras pemerintah sebanyak 1,5 juta ton lebih banyak dipenuhi dari beras impor.

"Beras impor kan memang lebih murah dibanding menyerap beras petani. Apalagi, Bulog sekarang juga diwajibkan meraup keuntungan juga, bukan sekadar menjalankan public service obligation," imbuh Enny.

Untuk itu, INDEF merekomendasikan agar fungsi Bulog dikembalikan menjadi penyangga ketahanan pangan sekaligus buffer stock dan menjaga harga komoditas pertanian seperti sebelum 2003. (MI)