Padahal, menurut Nabiel di Jakarta, Kamis (17/3), Bulog sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beraspetani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan bukannya melakukan aktifitas bisnis yang tidak berpihak pada petani. "Saya khawatir, Bulog saat ini malah berfungsi sebagai lembaga yang justru menguntungkan "mafia-mafia" perberasan nasional," kata Nabil.
Dia menilai carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi "supply" dan "demand" semata.
Hal ini terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras. Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat "supply" beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat "demand" masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan "supply". "Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras," ujar Nabiel
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan terlihat kurang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebijakan perberasan.
Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog untuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol persen. "Sekali lagi saya katakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpikir jangka panjang, dan tidak mempunyai "blue print" yang jelas terkait dengan stok pangan nasional," tegas Nabiel.
Nabiel mendesak Komisi IV DPR, KPK, dan Kejaksaan untuk membentuk tim investigasi impor beras. "Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya," katanya. (ant)
Dia menilai carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi "supply" dan "demand" semata.
Hal ini terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras. Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat "supply" beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat "demand" masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan "supply". "Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras," ujar Nabiel
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan terlihat kurang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebijakan perberasan.
Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog untuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol persen. "Sekali lagi saya katakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpikir jangka panjang, dan tidak mempunyai "blue print" yang jelas terkait dengan stok pangan nasional," tegas Nabiel.
Nabiel mendesak Komisi IV DPR, KPK, dan Kejaksaan untuk membentuk tim investigasi impor beras. "Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya," katanya. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar