FOTO : PUPUK CAIR ENZIM BSP-ELF

Pupuk Teknologi Baru, Pupuk Cair Enzim BSP-ELF

Politisi senior PDIP minta pemerintah berdayakan petani

Jakarta  - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara meminta pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk memberdayakan pata petani, sehingga Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor pangan.

"Kami minta pemerintah menyediakan benih berkualitas untuk tanaman pangan seperti , padi, jagung, kedelai dan berbagai macam buah dan sayuran," kata AP Batubara menjawab pers di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, pemerintah juga harus memberikan subsidi harga pupuk, serta pembelian kembali hasil produk petani oleh Perum Bulog.

"Memberdayakan petani di dalam negeri, memiliki manfaat ganda yaitu mampu membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian dan menstabilkan harga pangan dibanding mengimpor bahan pangan dari luar negeri yang harganya akan lebih mahal, " katanya.

AP Batubara mengharapkan, pemerintah agar mencontoh keberhasilam pembangunan pertanian di era Orde Baru, bahwa produk pangan dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau, serta para petani mendapatkan kemudahaan seperti penyediaan benih berkualitas, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, serta harga hasil produk pangan stabil yang dibeli oleh Perum Bulog.

Sebelumnya diberitakan, Mentan Suswono mengharapkan ada insentif harga untuk memicu petani meningkatkan produksi.

Konsumen, katanya harus juga mau mengerti bahwa petani perlu diberi harga yang bagus agar giat bertanam. "Faktanya, banyak peternak merasa senang dengan harga saat ini karena dia merasa dihargai hasil kerja kerasnya," katanya.

Mentan meminta semua pihak berkaca pada kondisi petani di negara lain, misalnya saja petani di Luxemburg, Jerman, yang rata-rata kepemilikan lahannya mencapai 50 hektare (ha). Lalu untuk sektor peternakan, pemerintah Jerman bersedia membiayai subsidi pakan agar biaya operasional menjadi lebih murah.

"Kementan pun berharap banyak pada UU pemberdayaan dan perlindungan petani yang sedang dimantapkan agar bisa terlaksana tahun depan. Dalam peraturan tersebut diatur supaya petani mendapatkan kepastian usaha, salah satunya dengan pemberian asuransi. Karena cara ini  akan menolong petani mendapatkan harga bagus, terlebih ketika menghadapi gagal panen," katanya.(ant)

Konsep Strategi Pembangunan Pertanian 2013-2045 Diluncurkan

Jakarta. Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 sebagai upaya memberikan acuan dan arah pembangunan khususnya di sektor pertanian ke depan.

Menurut Menteri Pertanian Suswono, SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

"Dari kalangan kementerian, buku ini sudah disosialisasikan, dari kalangan Perguruan Tinggi ini akan diluncurkan untuk mendapatkan pemahaman," kata Suswono.

Sementara itu Ketua Tim Perumus Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 Prof Pantjar Simatupang menyatakan, rumusan visi pembangunan pertanian 2013-2045 yakni terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika.

"Pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai untuk Indonesia yakni Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri berkelanjutan," katanya. (ant)

Pupuk Cair Enzim BSP-ELF

Pupuk Cair Enzim BSP-ELF terbukti menaikkan hasil produksi Tanaman Hortikultura

Pupuk Cair Enzim BSP-ELF memang telah terbukti meningkatkan produksi hasil tanaman hortikultura baik kwalitas atau mutu dan kwntitas atau jumlah produksi seperti yang terlihat pada gambar di atas dimana petani tomat Tanah Karo memakai pupuk cair BSP-ELF

Penggunaan Pupuk BSP-ELF pada tanaman pare

Budidaya tanaman pare  telah meningkatkan hasil panen karena memakai pupuk cair enzim BSP-ELF

Penduduk Lampung andalkan sektor pertanian

Sukadana, Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengatakan sebagian besar penduduk di daerah itu bertumpu pada sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

"Sebanyak 75 persen penduduk daerah ini bertumpu sektor pertanian dengan berbagai jenis komoditas seperti ubi kayu, jagung, kedelai, kacang tanah, padi, jagung dan ubi jalar," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Timur, Muhamad Yusuf, di Sukadana, Lampung Timur, Senin.

Ia mengatakan, pemkab akan terus melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap petani mengenai bertanam dan mengolah pascapanen yang baik dan benar sehingga hasilnya lebih meningkat dan berkualitas.

Ia, menyebutkan, komoditas yang menjadi andalan petani yakni padi, jagung, ubi kayu dengan produksi paling melimpah di seluruh kecamatan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar daerah.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas tersebut dengan mengoptimalkan potensi lahan yang ada atau intesifikasi karena potensi yang belum tergarap masih sangat luas.

Secara rinci ia menguraikan, berdasarkan data, luas panen padi mencapai 92.505 hektare, produktivitas 50,67 per hektare dan produksi total 468.810 ton.

Kemudian, luas panen tanaman jagung mencapai 132.339 hektare dengan produktivitas 45,29 kuintal per hektare dan produksi keseluruhan 640.407 ton, luas panen tanaman ubi kayu 39.705 hektare dengan produktivitas 241.67 kuintal per hektare serta produksi 961.019 ton.

Lalu luas panen ubi jalar 342 hektare dengan produksi 88,63 kuintal per hektare dengan produksi 3.031 ton, luas panen kacang tanah mencapai 779 hektare dengan produksi 11,30 kuintal per hektare, produksi keseluruhan mencapai 891 ton.

Selanjutnya, luas panen kacang hijau 388 hektare produktivitas 7,01 kuintal, produksi total 272 ton dan luas panen kedelai 619 hektare produktivitas 11,43 kuintal per hektare dan produksi keseluruhan mencapai 699 ton.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan penanaman komoditas yang dirasa masih minim seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai dan ubi jalar untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sekaligus memperkuat ketahahan pangan daerah itu.(ant)

ENERGI ALTERNATIF BIOGAS. Tak Perlu Lagi Elpiji

Nyoman Suwena (40, kiri) memasukkan kotoran ternak sapinya ke reaktor biogas yang dibangun di rumahnya di Dusun Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (26/3). Biogas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak selama empat jam lebih. Suwena pun kini tidak lagi membeli elpiji untuk memasak.

Oleh Herpin Dewanto

Andaikan harga elpiji atau minyak tanah terus melambung, Nyoman Suwena (40) tidak perlu waswas lagi. Selama ternaknya sehat dan menghasilkan banyak kotoran, ia selalu punya persediaan bahan bakar gratis untuk memasak.

Sudah enam bulan Suwena mengolah kotoran delapan sapinya untuk dijadikan biogas. Gas metan yang diperoleh dari kotoran ternak itu dialirkan ke rumah menggunakan pipa.

Setelah disambungkan ke kompor, biogas itu dapat digunakan untuk memasak hingga empat jam per hari, bahkan lebih.

Di Banjar atau Dusun Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, tempat tinggal Suwena, pengolahan energi alternatif berupa biogas sedang diminati. Sudah ada 44 keluarga dari total 145 keluarga di dusun yang sebagian besar memiliki ternak itu memanfaatkan biogas.

Pengolahan biogas yang dilakukan Suwena tak memerlukan peralatan yang rumit. Ia hanya membutuhkan kubah reaktor dari beton berukuran 10 meter kubik, lubang masuk (inlet) kotoran berdiameter 50 sentimeter dan tinggi 40 cm, pipa-pipa air, dan kompor khusus biogas.

Kotoran yang dihasilkan ternak dimasukkan melalui inlet dan dicampur air dengan perbandingan satu banding satu. Kotoran itu akan masuk ke kubah reaktor yang dibangun di dalam tanah untuk diambil gas metannya. Adapun ampas kotoran masih bisa diolah menjadi pupuk organik.

Biaya pembuatan sistem pengolahan biogas milik Suwena itu sekitar Rp 9 juta, sebanyak Rp 2 juta di antaranya sudah disubsidi oleh Biru (Biogas Rumah), yakni program pengadaan biogas. Program ini merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Belanda.

Kubah reaktor biogas di Dusun Penyabangan pada umumnya lebih kecil, rata-rata berukuran 4 meter kubik dan 6 meter kubik. Pembuatan kubah reaktor biogas seukuran itu hanya membutuhkan biaya Rp 5 juta-Rp 7 juta. Itu pun sudah termasuk subsidi dari Biru berupa barang seperti pipa, pengukur gas, dan kompor khusus biogas.

Sejak memakai biogas, Suwena tak lagi membeli tabung elpiji ukuran 12 kilogram untuk memasak. Biasanya ia membutuhkan dua tabung elpiji 12 kg setiap bulan dengan harga per tabung Rp 75.000.

”Saya punya cadangan satu tabung gas untuk jaga-jaga, tetapi sampai sekarang tidak pernah dipakai,” katanya, Sabtu (26/3).

Ni Ketut Murdi (39), pengguna biogas lain, juga tak lagi membutuhkan elpiji. Pasokan biogas yang diolah dari kotoran ternak babinya cukup untuk memasak lebih dari empat jam per hari. Sebagai pedagang bubur, ia membutuhkan dua kompor.

Di dekat kompornya ada alat pengukur volume gas. ”Kalau kompor saya matikan beberapa jam, gasnya bisa tambah lagi,” kata Ketut Murdi.

Bantuan kredit

Dusun Penyabangan merupakan daerah di Bali yang terbanyak memanfaatkan biogas. Berdasarkan data Biru, hingga akhir Maret 2011 sudah ada 71 keluarga di Pulau Bali yang memanfaatkan biogas, yaitu di Kabupaten Gianyar, Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung, dan Klungkung.

Di Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok) sudah ada 81 unit biogas yang dibuat. ”Di Bali dan Lombok ini, kami menargetkan memasang hingga 600 unit biogas rumah tangga hingga 2012,” kata Koordinator Biru wilayah Bali dan Lombok I Gede Suarja.

Menurutnya, Bali sangat potensial untuk pengadaan biogas rumah tangga karena sebagian besar warganya hidup dari pertanian dan peternakan. Untuk menghasilkan biogas selama empat jam dibutuhkan sekitar 3-4 ternak sapi.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi kini adalah mempertahankan supaya ternak warga tetap utuh sebagai sumber daya energi. Koperasi Tani Amerta Nadi di Dusun Penyabangan pun meluncurkan program kredit bagi warga yang ingin membangun sistem biogas.

”Jangan sampai membangun biogas, tetapi menjual ternaknya, nanti dari mana bisa memperoleh kotoran ternak,” kata Manajer Koperasi Tani Amerta Nadi Nyoman Suardana.

Sejak diluncurkan pada Januari 2011 sudah ada enam warga yang memanfaatkan kredit itu. Setiap bulan mereka membayar angsuran Rp 320.000 per bulan selama 20 bulan dari dana yang diperoleh koperasi.

Koperasi itu kini juga berharap dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan peternakan di dusun itu. Mereka tidak ingin program pengadaan biogas itu hanya menjadi seremonial belaka dan tidak berkelanjutan.

Berita Pertanian : Produsen Pupuk Organik Terancam Gulung Tikar

Magelang. Sejumlah produsen pupuk organik dan hayati di berbagai daerah terancam gulung tikar karena di pasaran terjadi disparitas harga antara pupuk organik bersubsidi dengan pupuk organik nonsubsidi. "Pupuk organik bersubsidi yang dikeluarkan Petrokimia sangat merugikan produsen pupuk sejenis yang tidak bersubsidi jumlahnya mencapai ratusan tersebar di berbagai daerah," kata Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Organik dan Hayati Wilayah Jawa Tengah, Mohammad Bisri, di Magelang, Kamis (24/3).

Ia mengatakan, 40 di antara sekitar 500 produsen pupuk organik, berada di Jawa Tengah dengan aset ratusan miliar rupiah. "Kami sulit berkembang, bahkan terancam gulung tikar karena sejak dua tahun terakhir di pasaran beredar pupuk organik bersubsidi yang harganya jauh di bawah harga pupuk sejenis yang dihasilkan para produsen," katanya.

Bisri menilai, subsidi yang diberikan pemerintah bertujuan baik, yakni peduli terhadap petani dan demi kepentingan masyarakat. Namun, persoalannya berbeda dengan pupuk urea yang hanya diproduksi satu pabrik yaitu PT Pusri, sedangkan pupuk organik diproduksi banyak produsen sehingga tidak mungkin mampu bersaing dengan Petrokimia yang menjual sesuai ketentuan pemerintah yaitu Rp700 per kilogram setelah menerima subsidi Rp800 per kilogram.

"Harga jual pupuk organik yang dikeluarkan ratusan produsen sekitar Rp1.500 per kilogram. Dari sisi kualitas barangkali bisa lebih bagus, tetapi kalau tataniaga seperti itu, apa bisa kami bersaing dengan Petrokimia," katanya.

Bisri berharap, pemerintah tidak diskriminatif, apalagi ada ketentuan dari distributor jika membeli pupuk urea harus membeli pupuk organik produk Petrokimia tersebut. "Para pengusaha pupuk organik minta agar pemerintah memperlakukan sama. Kalau yang memproduksi pupuk jenis ini hanya satu pabrik, berapa pun subsidi yang diberikan pemerintah tidak masalah," katanya.

Ia mengatakan, para produsen siap menerima order pemerintah untuk memenuhi kebutuhan secara nasional. Setiap tahun, produsen yang tergabung dalam asosiasi mampu memproduksi sekitar enam hingga delapan ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar sembilan hingga sepuluh ton.

"Namun, jika pemerintah tetap memberlakukan tidak adil seperti itu, ratusan produsen pupuk organik terancam gulug tikar. Padahal aset untuk satu produsen mencapai empat miliar rupiah dengan tenaga kerja rata-rata 40 sampai 50 orang," kata Bisri.

Dikatakan, untuk menyikapi nasib produsen di Jawa Tengah, pihaknya akan menghadap Gubernur Jawa Tengah guna mencari solusi kesulitan produsen pupuk organik dan hayati akibat perbedaan harga di pasar. "Kami berharap, gubernur bisa memberi jalan keluar yang terbaik," katanya. (ant)

Berita Pertanian : Trichobas 09 Atasi Penyakit Jamur Tanaman

BANDAR LAMPUNG. Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) siap mengembangkan riset pestisida organik ramah lingkungan. Pestisida organik ini bernama Trichobas 09.

Ketua Jurusan Proteksi Tanaman Unila, Purnomo, beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya terus mengembangkan penelitian terhadap pestisida organik Trichobas dan menargetkan dapat menekan penyakit tanaman akibat jamur hingga 50%.

Menurut dia, saat ini kemampuan Trichobas yang diproduksi Jurusan Proteksi Tanaman FP Unila mampu melawan penyakit tanaman akibat jamur hingga 30%. Produk Trichobas ini sudah diperkenalkan ke para petani sejak 2009.

"Trichobas telah dipakai untuk menekan beberapa penyakit akibat jamur. Antara lain busuk pangkal batang pada lada dan jamur akar putih pada tanaman karet. Kedua penyakit tersebut yang memang marak di Lampung," kata dia.

Pestisida ini, kata Purnomo, juga telah dikenalkan melalui klinik tanaman yang diselenggarakan FP Unila. Bahkan salah satu perusahaan tembakau di Indonesia pernah memesan 0,5 ton Trichobas pada 2010. Karena materialnya tidak mengandung zat kimiawi, Trichobas tergolong ramah lingkungan.

Kini jurusannya siap menerima pesanan Trichobas dari para petani. Mulai April mendatang, Trichobas sudah bisa diperoleh di klinik tanaman FP Unila. Dengan demikian, petani tidak perlu memesan lebih dulu dan menunggu pembuatan pestisida yang membutuhkan waktu 1 bulan.

"Untuk satu bungkus Trichobas 09 ukuran kecil, kami jual hanya Rp5.000," kata Purnomo.

Proses Produksi

Sementara itu, Pemimpin Produksi Trichobas 09, Joko Prasetyo, menjelaskan Trichobas merupakan pestisida organik yang berasal dari jamur Trichoderma spp. dan dikembangkan dalam media tertentu. Jamur ini adalah jamur antagonis yang mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen pada tanaman.

Ia memaparkan media perkembangan yang digunakan dalam Trichobas ini antara lain sekam, bekatul, butiran jagung, menir, atau bahan organik secara umum. "Kami menggunakan media sekam dengan pertimbangan praktis dan murah. Namun media perkembangan yang paling baik adalah menir, hanya harganya mahal."

Joko menjelaskan pembuatan Trichobas dimulai dengan mengembangkan kultur Trichoderma spp. dalam media agar (potato dextrose agar) di cawan petri berdiameter 10 cm, sekitar 10 hari. Kemudian hasil perkembangan Trichoderma spp. tersebut dikembangkan lagi di media bahan organik, yang terlebih dulu disterilisasi.

“Trichoderma spp. yang dikembangkan di media bahan organik dan telah menjadi pestisida Trichobas ini mampu bertahan dua bulan sejak pembuatan. Namun, kami terus meneliti agar pestisida ini dapat bertahan lama, yakni mengembangkan Trichoderma spp. yang mempunyai klamidospora lebih tebal," kata dia.

Purnomo mengungkapkanpenelitian tentang Trichoderma spp. telah dilakukan dosen Proteksi Tanaman Unila sejak 1990-an. Penelitian ini dibantu dana khusus penelitian yang berasal dari Dikti Kemendiknas. Penelitian dasar ini telah menghabiskan sekitar Rp150 juta yang berasal dari Dikti dan dikerjakan enam dosen Proteksi Tanaman Unila.

Dia menjelaskan pihaknya terus mengembangkan penelitian pestisida organik Trichobas untuk penyakit dengan spesifikasi tertentu. Saat ini Trichobas masih untuk menekan penyakit jamur patogen umum. Ke depannya dikembangkan lebih spesifik dengan media perkembangannya. (LP)

Berita Pertanian : Panen Berkali-Kali, Karena Memakai Pupuk Ajaib

BATU. Berawal dari coba-coba, Sulianto, petani asal Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo berhasil membuat ‘formula’ pupuk bagi tanaman cabainya. Tanaman cabainya bisa dipanen dengan hasil dua kali lipat dari biasanya.

Dengan lahan seluas setengah hektare, setiap 10 hari sekali petani bisa memanen dua kuintal cabai. Dengan harga cabai yang saat ini tembus Rp 50.000 hingga Rp 60.000, Sulianto mengaku memperoleh penghasilan tak kurang dari Rp 10 Juta.

“Bukan hanya cabainya yang lebih besar. Buahnya banyak dan pohonnya rimbun. Dengan menggunakan pupuk buatan sendiri meski sudah 15 kali panen, cabai saya tetap berbuah lebat saat ini,” jelasnya, Minggu (20/3).

Lantas seperti apa sebenarnya ‘formula’ pupuk ala Sulianto ini? “Saya menamakannya pupuk kemakmuran.” Cara membuatnya cukup mudah. Untuk satu liter pupuk, dibutuhkan pepaya, air kencing sapi atau kelinci, air kelapa, daun paitan dan kapur. Setelah semuanya terkumpul, dicampur dan difermentasi selama dua minggu.

“Untuk penyemprotan, satu tangki berisi 10 liter. Hanya dibutuhkan dua tutup botol kecil ramuan, sudah berkhasiat,’ ujar Sulianto.

Bertanam cabai dengan pupuk kemakmuran sebagai pupuk organik ini, memang agak rumit. Karena cabai disemprot pupuk sejak umur seminggu hingga masa panen. Tetapi melihat hasilnya yang memuaskan, petani akan lebih untung bertani dengan cara organik itu.

“Jika menggunakan pupuk buatan pabrik (urea), umur cabai paling panjang satu tahun, lalu mati. Dengan diberi pupuk organik, umur cabai bisa bertahan 3-4 tahun,” jelasnya.

Dengan sukses yang diraih Sulianto, banyak petani lain yang lantas memesan pupuk kemakmuran ini. Beberapa minggu lalu, dia juga didatangi peniliti dari raksasa obat PT Bayer asal Jerman untuk membeli ramuan buatannya guna dipatenkan. Tetapi Sulianto menolak. Ia ingin pupuk ini bisa lebih bermanfaat bagi petani di Batu dan Indonesia. (Surya)

Berita Pertanian : Ternak Unggas di Langkat Terserang Tetelo

Stabat. Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Langkat melalui Tim Participatory Diseases Surveillance and Response (PDSR) dan Petugas Kesehatan hewan (Keswan), tidak menemukan adanya virus flu burung pada ternak unggas yang ada di Desa Pematang Tengah, maupun di desa lainnya, di Kecamatan Tanjung Pura. Kematian ratusan unggas milik masyarakat tersebut diakibatkan serangan penyakit ND (tetelo) ataupun penyakit ayanan.

Kepala Dinas Peternakan M Tambeng, melaui Kabid Keswan Rahman, Senin (21/3) di ruang kerjanya di Stabat, mengatakan, kematian ternak unggas di Kecamatan Tanjung Pura itu bukan disebabkan virus flu burung melainkan penyakit ayam biasa (tetelo).

Begitupun, kata dia, petugas PDSR dan Keswan sudah memberikan obat pencegahan terhadap ayam yang masih sehat melalui penyemprotan desinfektan “Glucosep”. Obat itu di semprotkan di setiap kandang maupun pekarangan rumah (halaman) yang ada unggasnya. “Obat itu untuk membasmi virus, bakteri dan jamur,” ungkap Rahman.

Kepala Desa Pematang Tengah, Khaidar, mengaku dirinya kurang mengetahui persis ciri-ciri serangan virus flu burung. “Namun setelah dijelaskan dan berdasarkan hasil uji rapid tes, baru kita ketahui, ternyata ternak masyarakat yang mati tidak terjangkit virus flu blurung melainkan hanya penyakit ayam biasa,” kata Khaidar. (MB)

Menanti Permata Hijau Karo Kembali Kemilau

M BURHANUDIN DAN M HILMI FAIQ

”Tuhan menganugerahkan kesuburan luar biasa untuk tanah ini,” ujar Naksir Purba (52), petani sayur di dataran tinggi Karo. Kini, tanah itu masih subur, tetapi hasil jerih payah petani tak ubahnya setara sandal jepit.

Dataran tinggi Karo nan sejuk ini menjadi sentra sayuran terbesar di Sumatera Utara. Kecakapan budidaya hortikultura masyarakat dataran tinggi Karo berlangsung turun-temurun sejak sekitar 70 tahun silam. Hal itu terus meluas hingga ke sebagian Kabupaten Simalungun dan Dairi. Sayuran menjadi denyut nadi masyarakat setempat. Sebanyak 72,3 persen dari 370.619 penduduk Kabupaten Karo hidup sebagai petani.

Kabupaten Karo terletak sekitar 77 kilometer arah selatan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Suhu udaranya sejuk, 17-20 derajat celsius. Di ketinggian 800-1.400 meter di atas permukaan laut inilah Gunung Sibayak dan Sinabung bercokol. Pada zaman Belanda, para menir berakhir pekan di sini.

Dalam buku Karo dari Jaman ke Jaman (1981), Brahma Putro menjelaskan, pada tahun 1807, seluruh dataran tinggi Karo telah dikuasai Belanda. Setelah itu, Belanda membangun jalan dari Medan menuju Karo yang diprakasai Jacob Theodoor Cremer, Komisaris Nederlandsche Handel Maatschappij (Maskapai Perdagangan Belanda). Kini, jalan itu bernama Jalan Jamin Ginting, diambil dari nama pejuang setempat.

Awalnya, masyarakat Karo menanam jagung dan padi. Pada 1940-an, sekelompok orang China datang untuk menanam sayuran, seperti bayam peleng, sawi putih, dan wortel, untuk memenuhi kebutuhan warga Belanda yang tinggal di Berastagi. Sayuran pun terus bertambah hingga 27 jenis.

Orang China membudidayakan sayuran dengan menyewa lahan warga pribumi dan mempekerjakan mereka. Terjadilah transformasi pengetahuan sehingga warga pribumi paham cara menanam sayuran dengan baik. Lambat laun, warga Karo meninggalkan tanaman jagung dan padi lalu berpindah ke sayuran.

”Setelah tahu tata cara menanam sayur, kami tidak memperpanjang penyewaan tanah dan akhirnya menanam sayuran sendiri,” kata Bijak Ginting (43), petani setempat.

Namun, warga keturunan asal China masih menyimpan beberapa rahasia cara bertani. Itu mendorong warga Karo belajar mandiri dengan berpijak pada pengalaman empirik. Hal itu memunculkan beragam formulasi yang menjadi rahasia masing-masing keluarga Karo. Rahasia itu, antara lain, adalah tentang pengaturan jarak tanam, pemilihan bibit, perbandingan pupuk, pemilihan waktu panen, dan waktu menjual hasil panen.

”Ini memunculkan kearifan lokal yang tidak bisa digeneralisasi meskipun dalam lingkup dataran tinggi Karo itu sendiri,” tutur Sri Alem Sembiring, Antropolog dari Universitas Sumatera Utara.

Sampai kini setiap keluarga tidak membeberkan rahasia itu kepada keluarga lain dengan alasan demi stabilitas harga.

Namun, secara umum, terdapat kearifan lokal yang diterapkan oleh hampir seluruh petani setempat. Mereka menerapkan pola tumpang sari, contohnya menanam buncis di antara tanaman kol. Ada juga yang menggunakan pola tua-muda, yang berarti menanam tanaman muda di antara tanaman tua, seperti menanam kol (muda) di antara pohon jeruk (tua).

Sebagian petani lain menerapkan pola yang mereka sebut sada-sada, yakni menanam beberapa jenis sayuran di dalam satu hamparan. Cara ini dilakukan Lison Ginting (50), petani di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat. Dia menanam kol di satu petak dan kentang di petak lain pada saat bersamaan. Pola itu mereka pakai karena, berdasarkan pengalaman, selalu ada harga komoditas yang melonjak ketika harga komoditas lainnya anjlok.

Cara lainnya, petani menanam jenis tanaman yang sama, tetapi dikelompokkan berdasarkan usia tanam yang biasanya selisih 3-4 pekan untuk tiap kelompok. Prinsipnya, petani tetap punya persediaan sayuran ketika harganya bagus. Cara ini mereka sebut ragi-agi.

Pada tahun 1950-an, petani Karo mengalami masa keemasan dengan mengekspor sayuran ke Singapura dan Malaysia. Tidak ada cacatan pasti volume ekspor sayuran saat itu. Warga menggambarkan masa kejayaan itu dengan ungkapan serira sura-sura, ”Berapa pun harga yang kami patok, mereka siap bayar,” ujar Sri.

Pada masa itu, produk hortikultura Karo merajai pasar di Malaysia dan Singapura. Lapangan kerja terbuka lebar sehingga banyak orang Jawa, bekas kuli kontrak perkebunan karet, datang ke sini sebagai buruh tani.

Ekspor hortikultura sempat terhenti tahun 1962 sampai 1965 saat terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Namun, petani tidak berhenti menanam meski volumenya berkurang.

Tahun 1966, sayuran dataran tinggi Karo kembali merajai Singapura dan Malaysia. Hal itu membuat petani lupa mengontrol mutu sayuran dan hanya berpikir meningkatkan volume. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida menjadi bumerang.

Sebelas tahun lalu, Singapura dan Malaysia menolak sayuran dari Karo dengan alasan tingginya residu kimia. Derasnya ekspor sayuran dari China, Vietnam, dan Thailand kian menyingkirkan Karo.

Sejak itulah ekspor hortikultura Karo merosot. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Indonesia yang awalnya mampu memasok 30 persen kebutuhan sayuran Singapura dan Malaysia kini hanya bisa memasok 6 persen. Sayuran dari Karo yang semula menyumbang 7 persen untuk kebutuhan nasional kini hanya bisa menyuplai 2,5 persen.

Menteri Pertanian Suswono pernah berjanji untuk membantu petani menghidupkan kembali pasar di negeri jiran. Petani menunggu realisasi konkret agar permata hijau Karo kembali kemilau...

Berita Pertanian : Jambi Pacu Pengembangan Agribisnis Pedesaan

Jambi. Pemerintah Propinsi Jambi terus memacu pengembangan agribisnis pedesaan dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di pedesaan lewat produk pertanian yang dihasilkan.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jambi, Abu Sucamah di Jambi, Jumat (18/3) mengatakan, pengembangan agribisnis pedesaan itu dilakukan lewat bantuan atau penyaluran dana pada gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang ada. “Dana yang sudah disalurkan pada 2011 untuk Gapoktan sebesar Rp19 miliar, tersebar di kota dan kabupaten yang ada di provinsi Jambi,” katanya.

Ia menyebutkan sekitar 190 Gapoktan yang ada masing-masing sudah mendapat dana Rp100 juta yang digunakan untuk menjadikan petani di kelompoknya berbasis agribisnis. Besaran dana yang akan diberikan atau disalurkan pada Gapoktan itu sedang dibahas atau dirapatkan di pemerintah pusat.

Pengembangan agribisnis pedesaan bertujuan menjadikan petani handal atau modern yang bisa mengelola komoditas pertaniannya dari pratanam hingga pasca panen atau pemasaran.

Banyak contoh yang diraih di antaranya, hampir di tiap kota dan kabupaten petani sudah mampu memproduksi pupuk organik dengan memanfaatkan jerami dan kotoran ternak untuk menyuburkan tanaman mereka.

Jerami dan kotoran ternak itu juga didapatkan dari limbah pertanian dan kotoran hewan yang dipelihara sendiri. Selanjutnya dalam penggunaan bibit, pemeliharaan hingga panen, petani juga sudah bisa memilih benih unggul yang sesuai dengan kondisi tanah, sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal. "Pasca panen sebagian petani juga sudah bisa meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produknya dengan mengolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi," kata Abu Sucamah. (ant)

Berita pertanian : Ikan Lele Santun di Medan Mulai Dikembangkan

Medan. Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan (Distanla) telah mengembangkan pengujian peningkatan kualitas benih lele dengan varietas ikan baru yakni lele santun. Ikan tersebut merupakan hasil hibridisasi atau perkawinan silang antara ikan lele dumbo UPT Budidaya dengan ikan lele sangkuriang yang didatangkan dari BBPBAT Sukabumi.

Kepala Distanla, Wahid melalui Plt Kepala UPT Budidaya, R Gatot Pahlawan, mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan uji coba perkawinan antara lele sangkuriang dengan lele sangkuriang, lele dumbo dengan lele dumbo serta lele sangkuriang dengan lele dumbo. Untuk hasilnya, didapatkan pertumbuhan benih hasil perkawinan silang antara lele sangkuriang dan lele dumbo tuntungan lebih baik dari yang lain.

"Jika lele sangkuriang untuk mencapai ukuran 3-5 cm dan 5-8 cm masing-masing membutuhkan waktu 35 dan 45 hari, maka lele sangkuriang disilangkan dengan lele dumbo hanya membutuhkan waktu 28 dan 38 hari, dan nilai tersebut lulus SNI benih ikan lele dumbo di mana umur maksimum lele dengan ukuran 3-5 dan 5-8 masing-masing 40 dan 54 hari," jelasnya, Jumat (18/3).

Memang sudah diketahui, lele sangkuriang merupakan lele unggul yang terletak pada pertumbuhan, keseragaman ukuran dan daya tahan terhadap serangan penyakit yang lebih baik. "Sebenarnya lele sangkuriang sudah dimiliki oleh UPT Budidaya sejak tahun 2007 yang didatangkan dari BBPBAT Sukabumi juga, namun hasilnya belum memuaskan. UPT Budidaya yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi untuk melakukan uji coba kaji traf, terus melakukan uji coba dan penerapan teknik/prosedur pembenihan sesuai yang dianjurkan BBPBAT Sukabumi, namun belum juga menunjukkan perkembangan yang baik," katanya.

Adanya varietas baru ini kata dia, untuk meningkatkan produksi lele, produksi benih maupun pembesaran yang saat ini Kota Medan kekurangan pasokan benih lele berkualitas. "Umumnya benih yang diperdagangkan berukuran 5 hingga 8 cm, namun karena keterbatasan jumlah benih, maka pembudidaya pembesar memilih membeli benih lele dengan ukuran 3 - 5 cm karena khawatir tidak kebagian benih jika mengambil ukuran besar," ungkapnya.

Sementara harga ikan lele konsumsi di pasar tradisional beranjak naik dari yang tahun lalu hanya berharga dikisaran Rp 13.000 per kg menjadi Rp 15.000 hingga Rp 17.000 per kg. Bahkan pada bulan lalu harga lele di pasar tradisional Pancur Batu, ikan lele dijual dengan harga Rp 19.000 perkg.

Ditambahkannya, saat ini belum mampu untuk memproduksi benih lele santun dalam jumlah besar, hal tersebut berhubungan dengan sarana dan prasarana yang sekarang sudah terbatas. "Seluruh wadah budidaya sudah digunakan, baik untuk uji coba maupun produksi yang dititik beratkan pada peningkatan mutu benih ikan lele dumbo dan ikan nila," pungkasnya. (MB)

Berita Pertanian : Pasokan Beras Bulog Sulsel Kekurangan 59.331 Ton

MAKASSAR. Bulog Divre Sulsel membutuhkan pasokan beras dari petani hingga 59.331 ton untuk memenuhi target 80.660 ton pada April. Hingga pertengahan Maret, penyerapan beras yang terealisasi 21.329 ton.

Sementara untuk gabah, dari target 25.173 ton pada April, baru terealisasi 30 ton. Tahun ini, Bulog Divre Regional Sulsel menargetkan penyerapan beras petani hingga 370 ribu ton.

Hanya saja, meskipun masih kekurangan hingga 59.331 ton, Bulog tetap tidak dapat menyerap beras berkualitas di bawah standar. Padahal, Bulog sebenarnya juga memiliki teknologi peningkatan mutu beras.

Kepala Bulog Divre Sulsel, Rito Angky Pratomo menegaskan, Bulog tidak dapat membeli beras dengan derajat sosoh minimal 95, kadar air 14, pecah 25, menir maksimal dua. "Beras yang dibeli dengan harga Rp4815 per kilogram ini saja sudah bermutu rendah," ujarnya, Kamis, 17 Maret.

Kebijakan yang mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2011 ini bertentangan dengan harapan Pemprov Sulsel yang menginginkan Bulog dapat menyerap beras petani lebih banyak. Apalagi, di saat kondisi cuaca yang tidak menentu, petani sulit menghasilkan beras yang mutunya sesuai standar Bulog.

Angky optimistis target bisa tercapai hingga akhir April meskipun masih membutuhkan stok hingga 59.331 ton. Apalagi, petani di beberapa daerah melakukan panen raya pada Maret dan April. Targetnya, petani dapat memasok beras minimal 1000 ton per hari.

Hanya saja, optimisme itu bisa tercapai jika tidak ada penyerapan berlebihan produksi beras Sulsel di daerah lain. Selama ini, produksi beras Sulsel menyangga kebutuhan 16 provinsi lain.

Tahun lalu, Bulog Divre Sulsel mematok target penyerapan beras petani hingga 450 ribu ton. Namun, target itu terkoreksi dan terealisasi hanya 167 ribu ton, akibat kurangnya petani yang memenuhi standar Bulog dan lebih banyak yang mengirim beras antarpulau.

"Tidak bisa membeli beras di luar standar Menteri Pertanian. Pemerintah juga tidak bisa memborong semua beras petani. Bulog juga hanya menjadi penyeimbang, bukan menguasai pasar. Kami hanya memberikan harga yang lebih pasti dan cepat," tuturnya. (fajar)

Berita Pertanian : Mafia Beras Kendalikan Bulog

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Al Musawwa menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebijakan perberasan di negeri ini.

Padahal, menurut Nabiel di Jakarta, Kamis (17/3), Bulog sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beraspetani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan bukannya melakukan aktifitas bisnis yang tidak berpihak pada petani. "Saya khawatir, Bulog saat ini malah berfungsi sebagai lembaga yang justru menguntungkan "mafia-mafia" perberasan nasional," kata Nabil.

Dia menilai carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi "supply" dan "demand" semata.

Hal ini terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras. Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat "supply" beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat "demand" masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan "supply". "Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras," ujar Nabiel
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan terlihat kurang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebijakan perberasan.

Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog untuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol persen. "Sekali lagi saya katakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpikir jangka panjang, dan tidak mempunyai "blue print" yang jelas terkait dengan stok pangan nasional," tegas Nabiel.

Nabiel mendesak Komisi IV DPR, KPK, dan Kejaksaan untuk membentuk tim investigasi impor beras. "Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya," katanya. (ant)

Berita Pertanian : Harga Sapi di Kulonprogo Anjlok

KULONPROGO. Harga sapi di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merosot terus selama enam bulan terakhir. Kamis (17/3) ini, sapi indukan lokal dijual Rp3 juta sampai Rp5 juta per ekor. Tadinya mencapai Rp8 juta hingga Rp10 juta per ekor.

Peternak besar merugi dan nyaris putus asa. Harga sapi anakan dijual di kisaran harga Rp2 juta sampai Rp3 juta per ekor. Peternak mengakui saat ini sapi tak lagi menjadi komoditas yang menggiurkan.

Untuk menekan kerugian, peternak besar mulai menjual stok sapi supaya harga tidak semakin anjlok. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi kejatuhan harga sapi. Di sisi lain, anjloknya harga makin membuat peternak terancam tidak bisa mengembalikan dana ke bank alias kredit macet.

Selain sapi lokal, harga sapi impor asal Australia ikut merosot lebih 50 persen. Namun demikian, penyebab merosotnya harga sapi belum bisa dipastikan.

Berita Pertanian : Harga Eceran Pupuk Urea Bersubsidi Naik

Banjarmasin, KP - Petani Kalsel kembali harus mengeluarkan biaya ekstra ketika akan memulai melakukan pemupukan persamaian sawahnya, pasalnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 mulai menaikan HET(harga eceran tertinggi) pupuk urea bersubdi mulai April 2010.

Kepala Cabang Pupuk Kaltim Banjarmasin H Sugeng Basuki ketika dikonfirmasi wartawan dikantornya, Selasa (27/4), membenarkan jika harga pupuk urea bersubsidi HET mulai naik April 2010.Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2010 yang efektif diberlakukan sejak 8 April 2010 sebesar Rp1.600/kilo gram walaupun sebelumnya hanya Rp1.200/kilo gram.

Selain pupuk urea bersubsidi yang naik pupuk lainnya seperti pupuk bersubsidi NPK Pelangin dari Rp1.830/kilo gram naik menjadi Rp2.300/kilo gram, ujar Sugeng.

Dijelaskan, naiknya pupuk urea bersubsidi tidak menjadi pertentangan dari beberapa kelompok petani karena mereka mungkin sudah mengetahui adanya kenaikan sebelumnya, PT Pupuk Kaltim hanya sabagai produsen yang menaikan harga pupuk merupakan wewenang pemerintah pusat.

Disisi lain, penyaluran pupuk urea bersubsidi di Kalsel dilakukan secara tertutup yakni melalui sistem Rencana Defenitif Kelompok Kerja (RDKK) hal ini untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan dalam penyaluran dilapangan.

`` Jadi setiap petani sudah mengajukan permintaan pupuk urea bersubsidi sebelumnya kepada produsen berapa kebutuhan kelompoknya,'' jelas Sugeng.

Disebutkan, jumlah anggota RDKK petani banua sekitar 8.000 kelompok yang biasa mengambil pupuk urea bersubsidi.

Disinggung Pupuk Urea bersubsidi yang sudah terserap petani di Bumi Lambung Mangkurat, menurut Sugeng, pupuk urea bersubsidi yang sudah terserap hanya sebesar 21 ribu ton lebih atau sekitar 41 persen dari alokasi yang direncanakan sebanyak 52 ribu ton, sampai 23 April 2010.

Penyerapan pupuk urea bersubsidi Kalsel tahun 2010 masih belum seperti yang diharapkan dari jatah total 52 ribu ton hanya mampu terserap sebesar 33 persen dari seluruh kabupaten
dan kota, karena permintaan dari petani berkurang paska global warning.

`` Ini pencapaian penyerapan yang sangat baik dari total 52 ribu pupuk urea bersubsidi yang direncanakan, penyerapan paling banyak di Kabupaten Barito Kuala karena pemerintah daerah sangat membantu dalam pembelian pupuk bersubsidi,'' pungkasnya.

Selain Kabupaten Batola yang paling banyak melakukan penyerapan pupuk bersubsidi Kabupaten Tanah Laut serta Tapin.

`` Kita harapkan untuk peningkatan hasil kualitas padi serta produksi beras tahun ini, alokasi pupuk urea bersubsidi yang telah disediakan pemerintah pusat bisa terserap semua, sehingga alokasi sebanyak 52 ribu ton tidak ada yang tersisa,'' harapnya.

Disisi lain, para petani sudah sadar untuk membuat Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan sistem pendistribusian tertutup selama ini sangat aman dari penyelewengan karena permintaan sesuai kebutuhan kelompoknya, subsidi tidak akan dibayar pemerintah tanpa RDKK yang jelas, artinya ini cukup membantu para petani dari cenkraman para calo pupuk.

Dijelaskan, selama menggunakan sistem RDKK atau sistem tertup ini keluhan hanya dibawah 1 persen dari total jumlah RDKK di Kalsel sebanyak 8.000 petani, itupun untuk petani yang tinggal dipelosok-pelosok tertinggal yang belum mendapat informasi membuat RDKK untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi, artinya masih cukup kecil keluhannya.

Dijelaskan, jumlah RDKK tahun 2009 hanya sebesar 8.000 sedangkan tahun 2010 naik siqnifikan hingga 9.000 petani kabupaten dan kota di Kalsel, karena peraturan Disperindag Kalsel untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus membentuk RDKK terlebih dahulu, untuk mengetahui berapa kebutuhan kelompoknya setiap tahunnya.

`` Dengan semakin banyaknya RDKK diharapkan penyerapan pupuk urea bersubsidi akan semakin membaik setiap tahunnya,'' ujarnya.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kalsel H Subarjo kenaikan HET pupuk urea bersubsidi sebesar 35 persen dinilainya tidak akan memberatkan petani banua karena Harga Pembelian Padi (HPP) telah dinaikan pemerintah pusat mulai April ini.

Disisi lain, dengan naiknya pupuk urea bersubsidi maka dipastikan harga jual gabah kering akan dijual lebih mahal dari musim panen tahun sebelumnya,'' demikian H Subarjo.