Jakarta. Pemerintah sudah menyiapkan skema penanganan masalah kerawanan pangan yang khawatirkan terjadi di daerah rawan jika perubahan iklim menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan. Usai berbicara dalam seminar mengenai penguatan respons terhadap krisis pangan di Jakarta, Selasa (22/3), Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kementerian Pertanian Tjuk Eko Hari Basuki mengatakan bahwa pemerintah memiliki stok beras nasional yang bisa langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang kekurangan bahan pangan.
"Ada stok nasional, setiap gubernur dan bupati diberi otoritas sampai volume tertentu. Kabupaten yang kekurangan bisa langsung menyurati gubernur untuk minta tambahan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah juga menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yakni sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi periodik yang bisa dijadikan sebagai indikator munculnya masalah pangan dan gizi.
"Ini mekanisme bulanan. Mereka mengumpulkan data status gizi yang antara lain dilihat dari grafik kenaikan berat badan anak, data produksi dan luas areal pertanian, serta akses masyarakat terhadap bahan pangan," katanya.
Menurut Tjuk, pemerintah juga melakukan berbagai cara untuk meningkatkan produksi bahan pangan pokok seperti padi dan jagung. "Ada target untuk mencapai surplus 10 juta ton pada 2015. Itu antara lain dilakukan dengan memperluas areal pertanian, aplikasi teknologi baru, penerapan skema subsidi dan pengurangan tingkat kerusakan pascapanen," kata dia.
Berkenaan dengan hal itu, Direktur Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center Prof Purwiyatno Hariyadi menambahkan, pemerintah juga perlu membentuk lembaga khusus untuk mengatasi dampak masalah pangan, khususnya pada populasi rentan seperti kelompok masyarakat miskin.
"Sebaiknya ada pemberian kewenangan kepada lembaga yang boleh melakukan tindakan luar biasa untuk menyelamatkan kelompok populasi yang perlu diselamatkan dari dampak krisis pangan. Tentu itu diikuti dengan penetapan kriteria krisis pangan, supaya ada kerangka jelas kapan lembaga itu bisa bertindak," jelasnya.
Tjuk menjelaskan pihaknya mendapat permintaan bantuan pangan dari beberapa daerah namun belum menerima laporan tentang daerah yang sampai kekurangan bahan pangan pokok.
Namun sebelumnya, kata dia, pemerintah telah membuat peta daerah rawan pangan dan memberikan perhatian khusus pada 100 daerah yang menurut hasil pendataan paling rawan kekurangan bahan pangan pokok. "Terutama daerah-daerah yang musim kemaraunya panjang di kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah di Papua, serta sebagian wilayah Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi," katanya. (ant)
"Ada stok nasional, setiap gubernur dan bupati diberi otoritas sampai volume tertentu. Kabupaten yang kekurangan bisa langsung menyurati gubernur untuk minta tambahan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah juga menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yakni sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi periodik yang bisa dijadikan sebagai indikator munculnya masalah pangan dan gizi.
"Ini mekanisme bulanan. Mereka mengumpulkan data status gizi yang antara lain dilihat dari grafik kenaikan berat badan anak, data produksi dan luas areal pertanian, serta akses masyarakat terhadap bahan pangan," katanya.
Menurut Tjuk, pemerintah juga melakukan berbagai cara untuk meningkatkan produksi bahan pangan pokok seperti padi dan jagung. "Ada target untuk mencapai surplus 10 juta ton pada 2015. Itu antara lain dilakukan dengan memperluas areal pertanian, aplikasi teknologi baru, penerapan skema subsidi dan pengurangan tingkat kerusakan pascapanen," kata dia.
Berkenaan dengan hal itu, Direktur Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center Prof Purwiyatno Hariyadi menambahkan, pemerintah juga perlu membentuk lembaga khusus untuk mengatasi dampak masalah pangan, khususnya pada populasi rentan seperti kelompok masyarakat miskin.
"Sebaiknya ada pemberian kewenangan kepada lembaga yang boleh melakukan tindakan luar biasa untuk menyelamatkan kelompok populasi yang perlu diselamatkan dari dampak krisis pangan. Tentu itu diikuti dengan penetapan kriteria krisis pangan, supaya ada kerangka jelas kapan lembaga itu bisa bertindak," jelasnya.
Tjuk menjelaskan pihaknya mendapat permintaan bantuan pangan dari beberapa daerah namun belum menerima laporan tentang daerah yang sampai kekurangan bahan pangan pokok.
Namun sebelumnya, kata dia, pemerintah telah membuat peta daerah rawan pangan dan memberikan perhatian khusus pada 100 daerah yang menurut hasil pendataan paling rawan kekurangan bahan pangan pokok. "Terutama daerah-daerah yang musim kemaraunya panjang di kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah di Papua, serta sebagian wilayah Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi," katanya. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar