Senin, 06 Februari 2012

Pemerintah Kaji Pembentukan BUMN Pangan Selain Bulog

Jakarta. Pemerintah akan mengkaji pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membidangi masalah pangan, selain Perum Bulog yang selama ini ditugasi menangani perberasan nasional.
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan di sela-sela Rapat Koordinasi Perum Bulog di Jakarta, Kamis (2/2), menyatakan, saat ini masih dalam perumusan kebijakan mengenai pembentukan BUMN pangan di luar Bulog tersebut.

Menurut dia, Kementerian BUMN menargetkan, kajian tersebut sudah dapat diselesaikan pada 2013. "Bisa saja berbentuk satu holding BUMN. Atau bisa mendirikan BUMN pangan lainnya. Negara Indonesia ini sangat besar, dan memiliki 240 juta jiwa penduduk. Kalau ada tiga BUMN pangan, cukup memadai untuk melayani penduduk," katanya.

Untuk peran Perum Bulog, menurut dia, BUMN ini tetap harus terfokus pada komoditas beras dan gula. "Ini korporasi, tentunya memiliki doktrin. Harus fokus, lebih baik menangani satu atau dua komoditas saja," katanya.

Pada kesempatan tersebut Menteri BUMN menyatakan, pemerintah juga meminta Perum Bulog untuk meningkatkan divisi komersial dan mengurangi ketergantungan pada jasa pelayanan publik (PSO). "Kita menginginkan Bulog terus didorong untuk memperbesar non-public service obligation (PSO). Kalau masih terus bergantung pada PSO, Bulog tidak tumbuh, malah sebagai korporasi akan melemah," katanya.

Menurut dia, masalah pangan menjadi persoalaan besar bangsa di manapun sehingga tantangan global ke depan harus dijawab secara taktis oleh Perum Bulog untuk turut bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam menjalankan peran jasa pelayanan publik, di antaranya Perum Bulog ditugasi menyerap gabah dan beras petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Selain itu BUMN pangan tersebut juga ditugaskan mendistribusikan raskin yang sumber pendanaannya berasal dari APBN. Sedangkan untuk membesarkan divisi komersial, lanjutnya, bisa melalui beberapa cara, seperti melakukan sistem resi gudang dan memperbanyak pembelian beras komersial. "Sekecil apapun bisnisnya, resi gudang harus dijalankan," kata mantan Dirut PLN tersebut. (ant)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar