Jakarta .  Serikat Petani Indonesia mengusulkan kepada pemerintah menyiapkan tiga strategi mencapai ketahanan pangan nasional yaitu tanah diberikan pada petani, pemberian bibit unggul dan teknologi serta industri pengolahan pasca panen.

"Itu kunci utamanya jika ingin mewujudkan ketahanan pangan. Masalah distribusi, kemasan produk dan tata niaga diatur setelah hal utama dilakukan," kata Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Ahmad Yakub di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan produksi pertanian perlu didukung teknologi yang murah, massal dan efisien sehingga hasilnya bisa maksimal. Setelah itu, ketika masa pasca panen dibutuhkan industri nasional yang berbasis di kabupaten dan kecamatan agar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.

"Petani menjual bahan mentah, diolah di level kabupaten menjadi pangan olahan. Kunci utama itu merupakan rangkaian strategi yang seharusnya bisa dijalankan di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, menurut Ahmad, pemerintah juga harus memiliki kebijakan politik anggaran berbasis pertanian dan melindungi produksi pangan dalam negeri.

Dia mengatakan, kebijakan nasional Indonesia selama ini lebih berbasis pada industri dan perkotaan dibandingkan basis pedesaan dan pertanian. Menurut Ahmad, jika pemerintah ingin mengembangkan sektor pertanian maka alokasi anggaran pada sektor tersebut harus di perbesar.

Menurut dia besarnya anggaran di sektor industri dan perkotaan menyebabkan tidak adanya orientasi jelas dalam pembangunan nasional Indonesia dan menyebabkan pemerintah bimbang ketika berhadapan dengan perdagangan bebas dan akhirnya membuka produk pertanian dari luar negeri.

"Akibatnya ketika di forum APEC dan WTO kita bimbang sehingga meliberalkan sektor pangan dan pertanian, dan petani kita tidak bisa bersaing," katanya.

Menurut Ahmad, pemerintah harus melindungi produksi pertaniannya dengan langkah memberikan subsidi ekspor dan dukungan domestik.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya bisa memberikan pajak nol persen bagi produk ekspor Indonesia dan melobi negara penerima untuk memberikan bea masuk yang rendah.

Selain itu, menurut Ahmad seharusnya pemerintah bisa memberikan perlindungan produk dalam negeri dengan sistem proteksi yang ketat dan juga memberikan insentif bagi usaha pertanian.

"Beberapa negara di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan mereka melindungi pertanian dalam negerinya. Karena produk ini jangan diliberalkan," ujarnya.

Dalam pertemuan pemimpin forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke 24 di Vladivostok-Rusia pada 7-9 September 2012 diangkat empat tema sentral, yaitu integrasi regional melalui perdagangan dan investasi, ketahanan pangan, sistem rantai nilai, dan intensifikasi kerja sama untuk pertumbuhan yang inovatif.

Forum tersebut menyerukan kepada anggotanya untuk selalu siap menghadapi tantangan dan meredam risiko di tengah lingkungan ekonomi global termasuk pasar keuangan yang masih rentan terhadap krisis.(ant)