Selasa, 25 Januari 2011

Berita Pertanian : Menko Perekonomian Dukung Petani Gagal Panen Dapat Asuransi

Jakarta. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, rencana pemberian asuransi bagi petani yang gagal panen merupakan ide yang baik. Namun, itu harus di­lakukan perhitungan kembali.

“Itu ide bagus tapi harus dihi­tung lagi karena sekarang juga pemerintah akan membantu pe­tani kok,” ujar Hatta di kan­tornya, kemarin.

Bantuan yang diberikan peme­rintah itu, kata dia, bisa melalui asuransi atau bantuan langsung kepada yang mengalami gagal panen. Yang jelas, pemerintah tetap akan memberikan bantuan bibit dan pupuk. Itu untuk me­ngurangi beban petani yang mengalami gagal panen.

Hatta mengatakan, peme­rin­tah sudah mencadangkan 2 juta hek­tar untuk lahan pangan. Un­tuk jangka menengahnya, pe­me­rin­tah akan memikirkan apa­kah Ba­dan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bekerja sama dengan swasta atau menyatukan Ba­dan Usaha Mi­lik Daerah (BUMD) dengan BUMN.

Ditanya apakah pemerintah akan membuat BUMN pangan seperti yang diusulkan DPR, Hatta mengungkapkan, peme­rintah sudah mempunyai BUMN pangan seperti Sang Hyang Sri terkait bibit. Selain itu, juga ada BUMN pupuk.

Meski begitu, dia mengakui pemerintah belum mempunyai BUMN pangan khusus untuk menanam padi. “Tapi jangan kira PT Perkebunan Nusantara (PT­PN) tidak terkait pangan, ada juga,” ungkapnya.

Menurut Hatta, sebelum mem­buat BUMN baru, pemerintah akan melihat dulu kerja sama swasta dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga akan mem­per­kuat stok dan ca­dangan daerah.

“Jadi, beri kepercayaan daerah kembangkan ketahanan pangan masing-masing. Kalau ketahanan pangan daerah kuat, maka agre­gat nasional kuat,” jelasnya.

Ketua Umum PAN ini ber­ha­rap, jangan semua masalah di­sen­tralistik dianggap tidak baik. Makanya, untuk mengatasi pa­ngan daerah harus dikuatkan. “Trans­fer dana ke daerah terkait pangan sedang disusun usulan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hatta, peme­rintah menyiapkan dua Instruksi Presiden (Inpres). Pertama, untuk ansipasi perubahan iklim dan kedua, terkait pasokan pupuk.

Terkait Harga Pembelian Pe­merintah (HPP), pemerintah su­dah melakukan pembenahan ra­faksi (pemotongan harga ba­rang), sehingga Perum Bulog bi­sa mem­beli dalam kualitas ber­bagai ma­cam barang dan harga.

Meski begitu, dia meminta Bulog tidak berhenti pada pem­belian beras dan gabah saja. Jika ada selisih, pemerintah bisa saja memberikan insentif karena punya dananya.

Hatta menegaskan, tidak akan ada HPP baru. Tapi, tetap me­miliki fleksibilitas untuk mem­beli harga di atas itu.

Bekas anggota DPR ini menga­takan, pemerintah tidak akan mengeluarkan Inpres baru untuk itu. Sebab, dalam Inpres yang lama sudah diberikan kewe­nangan melakukan penyesuaian di luar ketentuan itu.

“Kita lakukan koordinasi tiap minggu, kita lihat Bulog. Pem­beliannya itu seperti apa, karena kita ingin melindungi petani,” paparnya.

Hatta mengatakan, kenapa ke­bijakan ini tidak dilakukan tahun lalu, karena Bulog takut membeli di atas HPP akan me­lang­gar In­pres. Makanya, ke depan harga akan mengikuti kualitas.

Sebab itu, Bulog sekarang me­miliki 4 daftar kualitas harga. Ada kemungkinan kualitas padi m­e­nurun pada saat musim kemarau.

Hatta menambahkan, jumlah stok beras per Maret 2011 sudah mencapi 1 jutaan, karena beras im­pornya masuk. “Sementara kita sudah tidak mengimpor lagi karena melihat perkembangan aram (angka ra­ma­lan). Akan tetapi kita memiliki komitmen G to G (Government to Govern­ment) dengan negara-negara pengekspor,” tan­dasnya. (RM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar