Selasa, 27 Maret 2012

Berita Umum : Pemerintah Salah Hitung Besaran Subsidi BBM?

JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dianggap salah perhitungan. Pasalnya, melihat realisasi subsidi BBM 2011 lalu, pemerintah sebenarnya hanya memerlukan subsidi BBM sebesar Rp148 triliun per tahun.

"Pemerintah mengajukan kenaikan harga BBM menjadi Rp6.000 per liter sehingga besaran subsidi BBM dan LPG yang ditanggung pemerintah sebesar Rp137,4 triliun. Sementara kalau harga BBM subsidi tetap di Rp4.500 per liter, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp178,6 triliun," ungkap Pengamat Ekonomi dari EC-Think Iman Sugema di kantornya, kawasan Kebayoran, Jakarta, Selasa (27/3/2012)

Iman menjelaskan, tahun ini, pemerintah beranggapan kenaikan harga minyak mentah (ICP) dari perkiraan sekira USD90 per barel menjadi USD105 per barel menjadi alasan kenaikan harga BBM subsidi tak terelakkan lagi, sehingga untuk menambal APBN, pemerintah kekurangan dana Rp41,2 triliun.

Padahal, dalam paparan Iman, jika dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM tahun lalu hanya sekira Rp164,7 triliun. "Tahun lalu, realisasi 2011, subsidi BBM sebesar Rp164,7 triliun dengan kuota BBM subsidi sebesar 41,7 juta kiloliter, dan realisasi ICP USD111 per barel. Padahal di APBN-P 2011 lalu, asumsi ICP hanya USD95 per barel," lanjut dia.

Dengan perhitungan ini, Iman menjelaskan bahwa dengan harga ICP yang di atas asumsi tahun lalu (USD111 dari asumsi USD95 per barel), pemerintah masih bisa menanggung subsidi BBM tanpa menaikkan harga.

"Bahkan kalau dari hitung-hitungan ini, besaran subsidi hanya sebesar Rp148 triliun dan bukan Rp178 triliun yang diajukan pemerintah. Bahkan jika kuota BBM subsidi mencapai 43 juta kiloliter dan harga ICP mencapai USD120 per barel dan bukan USD105 per barel," tambah dia.

Angka ini, bukan sekedar hitung-hitungan tidak berdasar, karena dia membandingkan realisasi 2011 dengan 2012. Saat ini, angka tersebut sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi pemerintah sebenarnya masih bisa tidak menaikkan BBM subsidi, meskipun mungkin resiko fiskalnya besar. Tetapi APBN jebol bukan karena ICP, tetapi karena salah hitung dan banyak komponen pengeluaran yang membengkak," tandas Iman.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar