JAKARTA. Anggota komisi IV DPR Markus Nasir menilai Kementerian Pertanian (Kementan) bermuka dua. Di satu sisi memacu produksi untuk swasembada pangan, tapi di sisi lain mengizinkan Perum Bulog mengimpor beras.
"Ketika rapat dengar pendapat, Menteri Pertanian Suswono mengatakan produksi beras nasional cukup. Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Namun, saat rapat kerja dengan Perum Bulog, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, dirinya diperintahkan Mentan untuk impor beras. Ini aneh. Bermuka dua namanya," kata markus kepada mediaindonesia.com, Senin (25/4).
Menurutnya, Kementan seharusnya mendesak Perum Bulog meyerap gabah kering giling (GKG) dari petani lokal. Tidak ada alasan untuk tidak membeli GKG rakyat.
Berdasarkan data, lanjutnya, para petani berhasil memproduksi GKG sekitar 60% dari target produksi nasional sebesar 67 juta ton, atau sekitar 40,2 juta. Sementara itu, Perum Bulog hanya menyerap sekitar 652 ribu ton hingga akhir April. Sedangkan impor dari Thailand dan Vietnam 1,84 juta ton.
"Artinya kan Perum Bulog masih minim menyerap GKG petani. Kementan harus singkapi ini. Saya tegaskan kembali tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyerap GKG petani," tukasnya.
Markus menambahkan, pemerintah selalu beralasan, ketidakmampuan menyerap produksi beras lokal dikarenakan harga GKG masih lebih tinggi 15% di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Harga beras Bulog di Cipinang Rp 5500 per kilogram (kg), sementara itu HPP Rp5060 per kg.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar