Jakarta. Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar menilai kekeringan yang terjadi pada lahan pertanian di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh rendahnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pertanian. "Kurangnya pembangunan waduk atau bendungan baru menjadi sebab banyak sawah mengalami puso dan kekeringan yang berkelanjutan setiap tahun," kata Rofi di sela Rapat Dengar Pendapat di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (21/9). Menurut dia, kekeringan yang terjadi saat ini sebenarnya bukan hanya lantaran musim kemarau panjang, tapi juga minimnya alokasi anggaran dari pemerintah terhadap pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian. Investasi dalam infrastruktur pertanian cenderung terabaikan sejak reformasi, sehingga sektor pertanian mengalami stagnasi.
Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu sentra padi, beberapa pekan terakhir mengalami kekeringan mencapai 37 ribu hektare. Dari luas tersebut sekitar 13 ribu haktare mengalami puso atau gagal panen. Ribuan hektare areal persawahan di sejumlah kecamatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menganggur atau tidak digarap petani selama musim kemarau akibat sulitnya pasokan air.
Indonesia, lanjutnya, saat ini baru memiliki jumlah bendungan sebanyak 284 bendungan besar. Jumlah tersebut hanya mampu mengairi sekitar 800 ribu hektare atau 11% dari 7,5 juta hektare lahan irigasi teknis. "Sangat mendesak pembangunan bendungan baru. Peran bendungan sangat vital untuk pertanian, terutama pada saat musim tanam kedua dan seterusnya. Tersedianya air untuk irigasi merupakan faktor penentu dalam produksi beras, sehingga kebutuhan pangan yang diharapkan dapat terpenuhi," ujar politikus dari Fraksi PKS ini.
Dia menyebutkan saat ini lebih dari 20% irigasi rusak, sehingga bisa mengganggu peningkatan produksi pangan,padahal pemerintah memiliki target surplus 10 juta ton beras hingga 2014. "Tapi melihat data kekeringan yang terjadi pada 2010 terdapat 96.721 hektare area tanaman padi yang mengalami kekeringan. Sedangkan di tahun 2011 hingga bulan Agustus area tanaman padi yang mengalami kekeringan telah mencapai 95.891 hektare bisa mengancam target surplus itu," tuturnya.
Pemerintah, dia melanjutkan, harus memetakan secara jelas kuantitas dan kualitas jaringan irigasi yang dimiliki saat ini, mana saja daerah yang memiliki irigasi teknis, daerah irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, dan tadah hujan. "Jadi kemampuan setiap irigasi itu dapat memberikan gambaran penyediaan air bagi lahan pertanian dan antisipasi kekeringan yang mungkin terjadi," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar