JAKARTA. Upaya mengembangkan industri hilir untuk menciptakan nilai tambah produk perkebunan terganjal kebijakan perpajakan. Kementerian Perindustrian menginginkan Kementerian Keuangan memberikan insentif bagi investor perkebunan yang membangun industri hilir.
Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta DPR mendukung pengembangan industri perkebunan terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan turut mendorong pemberian insentif. Hidayat menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (6 /6/2011).
Pengembangan industri hilir perkebunan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian tahun 2012 di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai-Kuala Enok (Riau), dan Maloy (Kalimantan Timur).
Kementerian Perindustrian mengusulkan pagu indikatif Rp 315,2 miliar dalam APBN tahun 2012 untuk program revitalisasi dan penumbuhan industri agro.
Sejumlah anggota Komisi VI DPR menilai usulan anggaran tidak memadai untuk membangun industri hilir terpadu perkebunan. Menanggapi hal ini, Menperin menjelaskan, kebutuhan terbesar untuk menjalankan program prioritas industri hilir perkebunan adalah kebijakan fiskal baru.
"Yang saya butuhkan, kerelaan menteri keuangan membuat kebijakan pajak baru untuk mendukung industri hilir agro. Downstream (produk turunan) industri agro banyak dan harus diolah dalam negeri agar menyerap tenaga kerja yang bisa menghasilkan lebih banyak pajak lagi," ujar Hidayat.
Saat ini, pengusaha kelapa sawit sudah mulai masuk ke industri hilir. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT Sinar Mas Agro Research and Technology Tbk, Musim Mas, dan Wilmar, merupakan perkebunan kelapa sawit besar sudah masuk ke industri hilir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar