Jakarta. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, rencana pemberian asuransi bagi petani yang gagal panen merupakan ide yang baik. Namun, itu harus dilakukan perhitungan kembali.
“Itu ide bagus tapi harus dihitung lagi karena sekarang juga pemerintah akan membantu petani kok,” ujar Hatta di kantornya, kemarin.
Bantuan yang diberikan pemerintah itu, kata dia, bisa melalui asuransi atau bantuan langsung kepada yang mengalami gagal panen. Yang jelas, pemerintah tetap akan memberikan bantuan bibit dan pupuk. Itu untuk mengurangi beban petani yang mengalami gagal panen.
Hatta mengatakan, pemerintah sudah mencadangkan 2 juta hektar untuk lahan pangan. Untuk jangka menengahnya, pemerintah akan memikirkan apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bekerja sama dengan swasta atau menyatukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan BUMN.
Ditanya apakah pemerintah akan membuat BUMN pangan seperti yang diusulkan DPR, Hatta mengungkapkan, pemerintah sudah mempunyai BUMN pangan seperti Sang Hyang Sri terkait bibit. Selain itu, juga ada BUMN pupuk.
Meski begitu, dia mengakui pemerintah belum mempunyai BUMN pangan khusus untuk menanam padi. “Tapi jangan kira PT Perkebunan Nusantara (PTPN) tidak terkait pangan, ada juga,” ungkapnya.
Menurut Hatta, sebelum membuat BUMN baru, pemerintah akan melihat dulu kerja sama swasta dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat stok dan cadangan daerah.
“Jadi, beri kepercayaan daerah kembangkan ketahanan pangan masing-masing. Kalau ketahanan pangan daerah kuat, maka agregat nasional kuat,” jelasnya.
Ketua Umum PAN ini berharap, jangan semua masalah disentralistik dianggap tidak baik. Makanya, untuk mengatasi pangan daerah harus dikuatkan. “Transfer dana ke daerah terkait pangan sedang disusun usulan,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Hatta, pemerintah menyiapkan dua Instruksi Presiden (Inpres). Pertama, untuk ansipasi perubahan iklim dan kedua, terkait pasokan pupuk.
Terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pemerintah sudah melakukan pembenahan rafaksi (pemotongan harga barang), sehingga Perum Bulog bisa membeli dalam kualitas berbagai macam barang dan harga.
Meski begitu, dia meminta Bulog tidak berhenti pada pembelian beras dan gabah saja. Jika ada selisih, pemerintah bisa saja memberikan insentif karena punya dananya.
Hatta menegaskan, tidak akan ada HPP baru. Tapi, tetap memiliki fleksibilitas untuk membeli harga di atas itu.
Bekas anggota DPR ini mengatakan, pemerintah tidak akan mengeluarkan Inpres baru untuk itu. Sebab, dalam Inpres yang lama sudah diberikan kewenangan melakukan penyesuaian di luar ketentuan itu.
“Kita lakukan koordinasi tiap minggu, kita lihat Bulog. Pembeliannya itu seperti apa, karena kita ingin melindungi petani,” paparnya.
Hatta mengatakan, kenapa kebijakan ini tidak dilakukan tahun lalu, karena Bulog takut membeli di atas HPP akan melanggar Inpres. Makanya, ke depan harga akan mengikuti kualitas.
Sebab itu, Bulog sekarang memiliki 4 daftar kualitas harga. Ada kemungkinan kualitas padi menurun pada saat musim kemarau.
Hatta menambahkan, jumlah stok beras per Maret 2011 sudah mencapi 1 jutaan, karena beras impornya masuk. “Sementara kita sudah tidak mengimpor lagi karena melihat perkembangan aram (angka ramalan). Akan tetapi kita memiliki komitmen G to G (Government to Government) dengan negara-negara pengekspor,” tandasnya. (RM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar