Pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog sebanyak 3,5 juta ton pada 2011 mengandalkan pada pasokan dari 11 provinsi di tanah air.
Dinas Pertanian dan Divisi Regional Perum Bulog 11 provinsi tersebut di Jakarta, Kamis, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengadaan beras atau gabah tersebut.
Pengadaan itu akan diperoleh dari sebelas provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta, Banten, NTB, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Selatan (Kalsel) dengan total areal 2,7 juta ha.
Sementara itu, rincian pengadaan 3,5 juta ton tersebut diperoleh dari Banten 50 ribu ton, Jabar 650 ribu ton, Jateng 620 ribu ton dan Yogyakarta 50 ribu ton.
Selain itu, Jatim 1,2 juta ton, Aceh 65 ribu ton, Sumsel 125 ribu ton, Lampung 165 ribu ton, Kalsel 25 ribu ton, Sulsel 370 ribu ton, dan NTB 150 ribu ton.
"Ukuran keberhasilan sinergi pada 2011 harus mampu melaksanakan pengadaan dalam negeri 3,5 juta ton. Ini sudah menjadi tuntutan publik dan keputusan presiden kepada jajaran di bawahnya," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udoro Kasih Anggoro usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Dinas Pertanian dan Divre Perum Bulog tersebut.
Untuk itu, lanjutnya, Kementan juga menambah lima provinsi yang akan berpartisipasi dalam pengadaan beras 3,5 juta ton, yaitu Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat.
Dia mengatakan, apa yang terjadi di 2010 menjadi titik tolak untuk memperbaiki kinerja tahun ini.
"Berdasarkan analisa tren, jika kinerja masih biasa-biasa saja, neraca pangan mulai September bisa negatif," ujar dia.
Menurut Anggoro, tahun ini pihaknya akan mengejar pertumbuhan produksi beras sebesar 5 persen atau mencapai 70,01 juta ton setara 43,9 juta ton beras.
Untuk meraih target tersebut dilakukan sejumlah langkah terobosan, yaitu percepatan realisasi tanam sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) yang semula rata-rata dilakukan pada Oktober-Maret (musim kering II) menjadi musim kering I. Selain itu, percepatan penyiapan benih dan kepastian penyediaan pupuk.
Sedangkan upaya-upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga beras, diantaranya produksi naik 5 persen atau 70 juta ton gabah kering giling (GKG), tanggap dan reaksi cepat terhadap kondisi lapangan atau perubahan iklim.
Kemudian realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog sebesar 2,5 juta ton harus terealisasi pada Juni 2011, melakukan langkah-langkah pengendalian harga beras dan penyaluran raskin tepat waktu (Januari-April), dan terus melakukan operasi pasar hingga harga betul-betul aman.
"Kami juga melakukan pendampingan untuk mendukung ketahanan pangan meliputi diversifikasi pangan dan cadangan pangan masyarakat," katanya.(antaranews)
Dinas Pertanian dan Divisi Regional Perum Bulog 11 provinsi tersebut di Jakarta, Kamis, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengadaan beras atau gabah tersebut.
Pengadaan itu akan diperoleh dari sebelas provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta, Banten, NTB, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Selatan (Kalsel) dengan total areal 2,7 juta ha.
Sementara itu, rincian pengadaan 3,5 juta ton tersebut diperoleh dari Banten 50 ribu ton, Jabar 650 ribu ton, Jateng 620 ribu ton dan Yogyakarta 50 ribu ton.
Selain itu, Jatim 1,2 juta ton, Aceh 65 ribu ton, Sumsel 125 ribu ton, Lampung 165 ribu ton, Kalsel 25 ribu ton, Sulsel 370 ribu ton, dan NTB 150 ribu ton.
"Ukuran keberhasilan sinergi pada 2011 harus mampu melaksanakan pengadaan dalam negeri 3,5 juta ton. Ini sudah menjadi tuntutan publik dan keputusan presiden kepada jajaran di bawahnya," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udoro Kasih Anggoro usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Dinas Pertanian dan Divre Perum Bulog tersebut.
Untuk itu, lanjutnya, Kementan juga menambah lima provinsi yang akan berpartisipasi dalam pengadaan beras 3,5 juta ton, yaitu Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat.
Dia mengatakan, apa yang terjadi di 2010 menjadi titik tolak untuk memperbaiki kinerja tahun ini.
"Berdasarkan analisa tren, jika kinerja masih biasa-biasa saja, neraca pangan mulai September bisa negatif," ujar dia.
Menurut Anggoro, tahun ini pihaknya akan mengejar pertumbuhan produksi beras sebesar 5 persen atau mencapai 70,01 juta ton setara 43,9 juta ton beras.
Untuk meraih target tersebut dilakukan sejumlah langkah terobosan, yaitu percepatan realisasi tanam sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) yang semula rata-rata dilakukan pada Oktober-Maret (musim kering II) menjadi musim kering I. Selain itu, percepatan penyiapan benih dan kepastian penyediaan pupuk.
Sedangkan upaya-upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga beras, diantaranya produksi naik 5 persen atau 70 juta ton gabah kering giling (GKG), tanggap dan reaksi cepat terhadap kondisi lapangan atau perubahan iklim.
Kemudian realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog sebesar 2,5 juta ton harus terealisasi pada Juni 2011, melakukan langkah-langkah pengendalian harga beras dan penyaluran raskin tepat waktu (Januari-April), dan terus melakukan operasi pasar hingga harga betul-betul aman.
"Kami juga melakukan pendampingan untuk mendukung ketahanan pangan meliputi diversifikasi pangan dan cadangan pangan masyarakat," katanya.(antaranews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar