Berita Pertanian : Rencana Asuransi Pertanian Bantu Antisipasi Kerugian Petani

Jakarta. Rencana pemerintah memberikan asuransi bagi petani yang gagal panen dinilai anggota Komisi IV DPR merupakan ide yang sangat bagus untuk membantu petani mengantisipasi kerugian.

Meski demikian, kata Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Nabiel Al-Musawa, di Jakarta, Rabu (23/2), mekanismenya perlu dipersiapkan secara komprehensif dengan perhitungan yang cermat dan akurat.

Sebelumnya, pemerintah berniat segera merealisasikan payung hukum terkait pemberian asuransi untuk para petani pada Maret-April 2011 saat panen raya tiba.

Menurut Nabiel Al-Musawa, Asuransi Pertanian seharusnya dibagi menjadi 2 jenis yakni Asuransi Produksi (pertanian) dan Asuransi Pemasaran (hasil pertanian). Asuransi produksi bisa berbentuk sebuah produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya yang timbul akibat petani gagal produksi atau gagal panen yang disebabkan cuaca, serangan hama, atau penyebab lainnya.

Menurut dia, penggantian sebaiknya tidak hanya memberikan bibit dan pupuk, tetapi juga biaya operasional untuk mengurangi beban petani yang mengalami gagal panen. Sementara itu, kata Naiel, asuransi pemasaran konsepnya bisa seperti produk asuransi yang secara khusus menjamin pembelian hasil produksi pertanian oleh pemerintah.

Jadi, nantinya tidak ada lagi alasan pemerintah tidak membeli gabah dan beras dari petani. "Jika pemerintah bertindak demikian maka pihak petani dan asuransi bisa menuntutnya," kata Nabiel.

Disebutkan, di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa, asuransi pertanian berkembang pesat dan efektif untuk melindungi petani, bahkan asuransi kesehatan bagi anggota keluarga petani. Oleh karena itu, asuransi pertanian termasuk salah satu strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Nabiel Al-Musawa mengharapkan asuransi ini juga disediakan untuk perlindungan terhadap usaha ternak dan perikanan. Meski tidak bisa mengganti semua kerugian dengan perlindungan asuransi, katanya, paling tidak petani masih punya modal untuk menanam ulang jika terjadi kegagalan pada saat tanam dan panen, serta penjualannya.

Dengan adanya asuransi, petani memiliki sedikit kepastian dan harapan dalam menjalankan usaha taninya. Dengan demikian, menurut dia, petani benar-benar terlindungi dan terberdayakan serta punya makna dalam pembangunan pertanian nasional. (ant)

Berita Pertanian : Menko Perekonomian Dukung Petani Gagal Panen Dapat Asuransi

Jakarta. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, rencana pemberian asuransi bagi petani yang gagal panen merupakan ide yang baik. Namun, itu harus di­lakukan perhitungan kembali.

“Itu ide bagus tapi harus dihi­tung lagi karena sekarang juga pemerintah akan membantu pe­tani kok,” ujar Hatta di kan­tornya, kemarin.

Bantuan yang diberikan peme­rintah itu, kata dia, bisa melalui asuransi atau bantuan langsung kepada yang mengalami gagal panen. Yang jelas, pemerintah tetap akan memberikan bantuan bibit dan pupuk. Itu untuk me­ngurangi beban petani yang mengalami gagal panen.

Hatta mengatakan, peme­rin­tah sudah mencadangkan 2 juta hek­tar untuk lahan pangan. Un­tuk jangka menengahnya, pe­me­rin­tah akan memikirkan apa­kah Ba­dan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bekerja sama dengan swasta atau menyatukan Ba­dan Usaha Mi­lik Daerah (BUMD) dengan BUMN.

Ditanya apakah pemerintah akan membuat BUMN pangan seperti yang diusulkan DPR, Hatta mengungkapkan, peme­rintah sudah mempunyai BUMN pangan seperti Sang Hyang Sri terkait bibit. Selain itu, juga ada BUMN pupuk.

Meski begitu, dia mengakui pemerintah belum mempunyai BUMN pangan khusus untuk menanam padi. “Tapi jangan kira PT Perkebunan Nusantara (PT­PN) tidak terkait pangan, ada juga,” ungkapnya.

Menurut Hatta, sebelum mem­buat BUMN baru, pemerintah akan melihat dulu kerja sama swasta dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga akan mem­per­kuat stok dan ca­dangan daerah.

“Jadi, beri kepercayaan daerah kembangkan ketahanan pangan masing-masing. Kalau ketahanan pangan daerah kuat, maka agre­gat nasional kuat,” jelasnya.

Ketua Umum PAN ini ber­ha­rap, jangan semua masalah di­sen­tralistik dianggap tidak baik. Makanya, untuk mengatasi pa­ngan daerah harus dikuatkan. “Trans­fer dana ke daerah terkait pangan sedang disusun usulan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hatta, peme­rintah menyiapkan dua Instruksi Presiden (Inpres). Pertama, untuk ansipasi perubahan iklim dan kedua, terkait pasokan pupuk.

Terkait Harga Pembelian Pe­merintah (HPP), pemerintah su­dah melakukan pembenahan ra­faksi (pemotongan harga ba­rang), sehingga Perum Bulog bi­sa mem­beli dalam kualitas ber­bagai ma­cam barang dan harga.

Meski begitu, dia meminta Bulog tidak berhenti pada pem­belian beras dan gabah saja. Jika ada selisih, pemerintah bisa saja memberikan insentif karena punya dananya.

Hatta menegaskan, tidak akan ada HPP baru. Tapi, tetap me­miliki fleksibilitas untuk mem­beli harga di atas itu.

Bekas anggota DPR ini menga­takan, pemerintah tidak akan mengeluarkan Inpres baru untuk itu. Sebab, dalam Inpres yang lama sudah diberikan kewe­nangan melakukan penyesuaian di luar ketentuan itu.

“Kita lakukan koordinasi tiap minggu, kita lihat Bulog. Pem­beliannya itu seperti apa, karena kita ingin melindungi petani,” paparnya.

Hatta mengatakan, kenapa ke­bijakan ini tidak dilakukan tahun lalu, karena Bulog takut membeli di atas HPP akan me­lang­gar In­pres. Makanya, ke depan harga akan mengikuti kualitas.

Sebab itu, Bulog sekarang me­miliki 4 daftar kualitas harga. Ada kemungkinan kualitas padi m­e­nurun pada saat musim kemarau.

Hatta menambahkan, jumlah stok beras per Maret 2011 sudah mencapi 1 jutaan, karena beras im­pornya masuk. “Sementara kita sudah tidak mengimpor lagi karena melihat perkembangan aram (angka ra­ma­lan). Akan tetapi kita memiliki komitmen G to G (Government to Govern­ment) dengan negara-negara pengekspor,” tan­dasnya. (RM)