JAKARTA. Keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan beras disambut dingin kalangan petani. Mereka beranggapan keputusan itu menunjukkan pemerintah tidak pernah berniat memperbaiki nasib petani.
"Ada tidaknya HPP kami sudah tidak peduli karena selama ini berbagai kebijakan pemerintah berdampak positif terhadap petani. Bila gabah atau beras dikuasai pedagang itu hal wajar karena petani harus mencari sendiri cara untuk mensejahterakan diri," ujar Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Winarno Tohir, Jumat (28/1).
Menurutnya, anggapan pemerintah bahwa kenaikan HPP bisa berdampak turut menunjukkan orientasi pemerintah yang cenderung hanya peduli pada sektor makro dan mengingkari kondisi yang terjadi pada petani. "Inflasi selalu jadi hirauan meski sesungguhnya kenaikan HPP itu tidak akan otomatis menaikkan kesejahteraan petani karena harga-harga juga akan turut naik," ujarnya.
Karena itu, imbuhnya pemerintah harus bertanggung jawab bila pada akhirnya kontribusi dari beras hasil produksi petani tidak maksimal menyumbang terhadap ketahanan pangan.
"Kami harus realistis bila pedagang menawarkan harga yang lebih mahal, tentu akan kami jual ke pedagang. Bila setelah itu harga terus melonjak, jangan salahkan petani," ujarnya.
Ia memperkirakan, meski saat ini mulai memasuki masa panen yang akan mencapai puncaknya pada Maret mendatang, tidak akan membantu kecukupan stok beras nasional.
"Bahwa ada pengaruh perubahan iklim global harus disadari itu. Bila target pemerintah 70 juta ton beras untuk tahun ini ini terpenuhi, pertimbangkan juga pengaruh iklim ini. Produksi akan berkurang antara 5%-10% (3,5 juta-7 juta ton). Jangan cari pembenaran dengan menyebut panen petani gagal," pungkas Winarno. (media indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar