PONTIANAK. Sejak diberlakukan larangan pemberian izin pengembangan perkebunan di areal hutan primer dan lahan gambut pada Mei 2011, ekspansi tanaman sawit di provinsi itu mulai dihentikan.
"Dengan adanya larangan tersebut, banyak masyarakat yang meminta agar Kalimantan Barat (Kalbar) tidak lagi mengekspor crude palm oil yang selama ini dihasilkan sendiri," kata Yoseph Alexander di Pontianak, Sabtu (27/8).
Hingga pertengahan 2011, ketersediaan CPO sebanyak 845 ribu ton. Hampir semua hasil CPO tersebut diekspor.
"Karena Kalbar belum bisa memanfaatkannya menjadi bahan jadi seperti produk untuk sabun atau mentega dan sebagainya," kata Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalbar itu.
Meski begitu, Pemprov Kalbar sudah berusaha memikirkan agar pemerintah pusat memberlakukan pembatasan kepada para pengusaha sawit yang ada di Kalbar untuk menyisihkan sekitar 40-60 persen CPO yang bisa dimanfaatkan.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya sebelumnya mengatakan, hingga saat ini baru 500 ribu hektare lahan sawit yang sudah tergarap.
Padahal Pemerintah Provinsi Kalbar mencanangkan lahan untuk perkebunan sawit seluas
1,5 juta hektare. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar