Berita Pertanian : Pemkab Dairi – Bank Sumut Salurkan Kredit bagi Petani

Sidikalang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bekerja sama dengan Bank Sumut memberi kredit tanpa agunan kepada petani guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Kredit yang diberikan berkisar Rp 3 juta hingga Rp 10 juta sesuai dengan luasan lahan yang dikembangkan petani bersangkutan. Bupati Dairi, Johnny Sitohang Adinegoro, mengatakan, pemberian kredit ini hanya bermodal kepercayaan dengan Surat Keterangan (SK) dari Kepala Desa untuk mengetahui keberadaan lahan petani yang sedang dikembangkan. "Program ini memang kita lakukan untuk membantu petani yang selama ini sulit mendapatkan kredit dari perbankan karena tidak memiliki agunan sebagai syarat utama," ujarnya kepada MedanBisnis, usai menyerahkan penyerahan bantuan bibit tanaman kepada kelompok tani di Kabupaten Dairi, Selasa (4/9).

Menurutnya, program pemberian kredit tanpa agunan ini diharapkan dapat membantu petani mendapatkan modal dalam meningkatkan produktivitas tanamannya. Karena dengan keterbatasan modal, petani sulit melakukan perawatan seperti pemberian pupuk dan sarana pertanian lainnya.
"Dengan mendapatkan modal yang mudah ini, tidak ada alasan lagi bagi petani untuk tidak mengembangkan tanamannya dengan produksi yang tinggi," ucap Johnny.

Program kredit tanpa agunan ini, dikatakanya, telah berjalan sepanjang tahun 2011 dan sudah terealisasi meski masih dengan nilai kecil. Tanpa merinci dana yang telah diterima petani, Johnny optimis program dapat berlanjut karena tidak hanya dengan Bank Sumut saja kerja sama berlangsung, namun bank-bank lain seperti BRI juga akan ikut.

Mengenai jangka waktu pinjaman kredit, menurutnya bervariasi sesuai jumlah pinjaman dan luas lahan yang dimiliki petani tersebut. Namun yang pasti bunga pinjaman lebih kecil dan petani dapat membayar cicilan per semester atau memasuki masa panen."Petani bisa pinjam saat masa tanam, dan akan membayarnya bila panen tiba. Jadi cicilan diatur per semester sekali dengan jangka waktu bervariasi," ungkapnya.

Diakui Johnny, masih banyak kendala yang dihadapi petani dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya seperti penggunaan bibit yang berkualitas rendah serta modal sedikit dan harga pasar yang tidak menentu.

Begitupun, Pemkab Dairi terus memberikan antisipasi akan permasalahan tersebut seperti memberikam bantuan bibit tanaman yang cocok pada lahan petani. Selain itu, penetapan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung sebesar Rp 2.000 per kg. "Selain program pemberian kredit, kami juga bantu bibit dan jaminan harga kepada petani khususnya pada komoditas jagung. Ini sebagai awal menopang harga yang tidak menentu sehingga kehidupan petani bisa berubah sejahtera," imbuhnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, Herlina Lumban Tobing menyatakan, bibit yang diberikan kepada kelompok tani adalah komoditas jagung dan pisang barangan. Selain itu juga bibit ikan, induk ternak dan pupuk.

Sementara itu, salah seorang Penangkar Bibit Tanaman di Sumut, N Akelaras menjelaskan, selama ini keberadaan benih dan bibit tanaman sangat rawan. "Seperti yang dikatakan Bupati, jeruk manis kenyataan sudah berbuah menjadi rasa yang asem. Dan, ini banyak terjadi di daerah lain. Dengan begitu bantuan bibit tanaman yang diberikan pemerintah mempunyai kualitas dan cocok pada lahan petani yang mengembangkannya," kata Klaras.

Klaras hadir memonitor perkembangan bibit tanaman yang diambil dari penangkarannya seperti bibit mangga, alpokat, durian dan anakan pisang barangan turunan kultur jaringan F2 yang diperoleh dari mitra kerjanya M Suyu Pubra dengan Kelompok Wanita Tani Desa Peria-ria Deliserdang.

Berita Pertanian : Harapan Baru Menguatkan Permodalan Petani

Dengan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

SELAMA ini petani selalu mengeluhkan kesulitan mengakses permodalan, baik dari perbankan maupun dari lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kehadiran sistem resi gudang dan pasar lelang, memberi harapan baru bagi kalangan petani.

Resi gudang adalah salah satu bentuk tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani. Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini, resi gudang sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri. Sistem resi gudang juga bisa memangkas pola perdagangan komoditi, sehingga petani bisa mendapatkan harga yang layak.

Atas dasar itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan serta kalangan perbankan dan akademisi menyiapkan Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Lelang dan Resi Gudang yang digodok di Hotel Yasmin, Rabu, 27 April lalu. Hadir, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Andi Murny Amien Situru, Kabag. Pengawas Pasar Lelang Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, Humas Bank Indonesia Makassar, Gusti Raizal Eka Putra, dan Tim Promotor PTT Resi Gudang, Prof. Syahnur Said.

Yoga, sapaan akrab Dharmayugo Hermansyah mengungkapkan, dengan sistem resi gudang ini, petani akan mendapat bantuan permodalan dengan menitipkan komoditasnya di gudang dan mereka akan mendapatkan dana sebesar 70 persen dari nilai komoditas yang dititipkan. Sulsel merupakan salah satu daerah yang ditunjuk untuk mengelola pasar lelang dan resi gudang. Daerah lainnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Di Sulsel, sistem resi gudang baru diterapkan di Sidenreng Rappang (Sidrap). Sidrap dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Sulsel. Untuk itu, pemerintah membangun gudang senilai Rp3,9 miliar dengan kapasitas 1.500 ton untuk komoditas beras yang sifatnya plat atau 400 ton untuk silo. Tahun ini, pemerintah juga akan membangun gudang serupa di Pinrang dan Bantaeng. Juga sementara menjajaki Kota Palopo.

Humas Bank Indonesia Makassar, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, sistem resi gudang ini sangat membantu petani yang mengalami masalah pokok di permodalan. Keterlibatan perbankan sendiri sebagai bentuk komitmen untuk mendorong sektor riil, pasalnya kalau sektor riil tidak jalan, maka sektor moneter juga akan terlambat. Pasar Lelang yang diterapkan pada sistem resi gudang akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi petani dalam menjual produk mereka.

"Saat ini, perbankan yang main di resi gudang baru BRI, tapi kami akan mendorong seluruh perbankan untuk masuk di resi gudang," ungkapnya.

Berita Pertanian : Akses ke Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Disepakati

Jakarta. Kesulitan petani memperoleh akses kredit perbankan dapat teratasi dalam waktu dekat. Menteri Pertanian Suswono dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (16/3), menyepakati pengembangan sektor pertanian, sumber daya peningkatan usaha kecil menengah pertanian, dan akses sektor pertanian ke sumber pembiayaan.

Dalam jumpa pers seusai penandatanganan nota kesepahaman, Suswono menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup pemetaan daerah unggulan, dukungan kredit bagi petani, kebijakan dan prioritas bidang usaha, serta pembinaan dan pengawalan.

”Dalam pembiayaan, peran dari kalangan perbankan masih kurang. Mungkin karena selama ini pertanian dianggap tinggi risiko. Jadi, MoU ini merupakan dukungan dan akses kredit kepada petani,” kata Suswono.

Menurut Darmin, BI memfasilitasi agar petani dapat memperoleh akses kredit. ”Bagaimana caranya agar kredit berjalan di sektor pertanian,” kata Darmin.

Selama ini, tambah Darmin, mungkin saja perbankan belum bisa menghitung risiko kredit untuk sektor pertanian. Akibatnya, kredit bagi pertanian menjadi berisiko dan mahal.

Ditanya lebih lanjut tentang potensi kredit perbankan di sektor pertanian, Suswono menjawab, sejauh ini Kementerian Pertanian masih menghimpun data. Nantinya, akan diketahui sebenarnya berapa banyak petani yang membutuhkan kredit pertanian berikut jumlahnya.

”Saat ini memang sudah ada Kredit Usaha Rakyat. Kenyataannya, petani masih sulit memperoleh akses kredit tersebut. Padahal, KUR itu bisa Rp 20 juta tanpa agunan,” kata Suswono.

Kepala Divisi Pembiayaan Mikro dan Kecil Bank Syariah Mandiri (BSM) Andri Vendredi mengatakan, pada 2007 BSM pernah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian menyalurkan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian sebesar Rp 125 miliar. BSM juga memiliki alokasi dana pembiayaan untuk sektor pertanian.

Selain itu, BSM juga menyalurkan KUR bagi petani melalui program inti-plasma. Dari target pemerintah tahun 2010 sebesar Rp 550 miliar, BSM menyalurkan Rp 560 miliar. Dari total KUR yang disalurkan itu, sekitar 60 persennya untuk sektor pertanian atau agrobisnis.

”Selama ini sebagian besar penyaluran memang masih melalui pola kemitraan. Pembiayaan disalurkan melalui perusahaan inti yang membina petani plasma,” kata Andri.

Data Bank Indonesia menyebutkan, kredit bank umum untuk sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian sebesar Rp 90,999 triliun pada 2010. Jumlah itu sekitar 5,15 persen dari total kredit bank umum, yakni Rp 1.765,845 triliun.

Pada 2009, kredit untuk pertanian sebesar Rp 77,412 triliun, atau 5,92 persen dari total kredit sebesar Rp 1.307,688 triliun.