Berita Pertanian : Pemerintah Arahkan KUR ke Sektor Hulu

KUR ke sektor-sektor pertanian, perikanan dan industri

Ternate. Pemerintah terus mengarahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor produktif di hulu, seperti sektor pertanian, perikanan dan industri merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang selama ini masih menerima alokasi kredit relatif kecil.

Hal itu diungkapkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syariefuddin Hasan usai membuka "Temu Usahawan dan Seminar Nasional Pemberdayaan Wirausahawan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat" di Ternate, Maluku Utara, Sabtu sore.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ardhayadi Mitroatmodjo, Gubernur Maluku Utara Thaib Armain, Wali Kota Ternate H Burhan Abdurahman, para pimpinan Kantor BI Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) dan Balnustra (Bali Nusa Tenggara) serta para pimpinan perbankan di Maluku Utara.

"Selama ini KUR lebih banyak terserap oleh sektor perdagangan yang merupakan bagian hilir dari struktur perekonomian, sehingga penyerapan tenaga kerja dan multiplier effect dari KUR kurang optimal," katanya.

Oleh karena itu. ia mengemukakan, penyaluran KUR perlu didorong ke sektor produktif di hulu seperti pertanian dan perikanan, tambahnya.

Dalam penyaluran KUR selama tahun lalu tampak masih didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan alokasi mencapai 63,7 persen, sementara sektor pertanian dan perikanan hanya merndapat alokasi 17,1 persen dari total KUR yang disalurkan Rp17,2 triliun.

"Pada dasarnya pemerintah tidak bisa membatasi sektor-sektor mana yang pembiayaannya akan dikurang atau ditingkatkan, hanya pada kenyataannya kita melihat sektor hulu masih kurang sehingga perlu ditingkatkan," jelasnya.

Sementara dalam acara temu usahawan, Syariefuddin Hasan menyatakan, pemerintah juga akan mendorong KUR dapat dimanfaatkan oleh wirausahawan pemula. Hal ini untuk menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat guna berwirausaha.

Ia mengatakan, selama ini perbankan hanya menyalurkan KUR kepada wirausahawan yang "bankable" yang bisnisnya telah berjalan dan dinilai visible. "Hal ini membuat wirausahawan baru sulit untuk berkembang," ujarnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, kata dia, yakni perubahan kebijakan tentang besaran kredit tanpa agunan yang sebelumnya Rp5 juta menjadi Rp20 juta per debitur.

Peningkatan besaran pinjaman ini didasarkan atas keterbatasan debitur kredit mikro ini yang kurang leluasa dalam merencanakan keuangannya.

Dia juga berharap, bank sentral bisa menjaga suku bunga acuan (BI rate) yang saat ini 6,75 persen tetap bisa digiring ke tingkat yang relatif rendah agar suku bunga kredit bank juga rendah, sehingga dengan demikian penyaluran KUR akan semakin baik.

Pemerintah sepanjang tahun ini menargetkan total penyaluran KUR hingga akhir 2011 sebesar Rp20 triliun. Sementara itu, realisasi penyaluran KUR tahun lalu tercatat sebesar Rp17,23 triliun.

Angka tersebut meningkat sebesar 11,9 persen dibanding target tahun lalu senilai Rp15,395 triliun.

Sementara KUR yang telah disalurkan enam bank BUMN dan 13 Bank Pembangunan Daerah pada penutupan kuartal pertama 2011sudah mencapai hampir Rp6,29 triliun. Jumlah tersebut mencapai 31,47 persen dari target awal pemerintah untuk menyalurkan Rp20 triliun.

Sementara Deputi Bank Indonesia(BI) Ardhayadi Mitroatmodjo menjelaskan bahwa peran UMKM di dalam meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia ternyata cukup besar.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) atas harga berlaku sejak 2005 yang secara rata-rata menyumbang sekitar 55 persen dari PDB.

Namun demikian, kata dia, sampai saat ini perkembangan UMKM masih belum banyak berubah secara signifikan. Salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah sulitnya akses ke sumber pembiayaan, karena perbankan masih belum banyak mengenal UMKM.

"Hal ini tampak dari sikap perbankan yang cenderung membiayai UMKM yang sama, karena sulit menemukan atau ragu melayani nasabah baru. Kondisi ini perlu diperbaiki, salah satunya dengan mendorong UMKM sedini mungkin berinteraksi dengan perbankan," ungkapnya.

Menurutnya, interaksi UMKM dengan perbankan seyogyanya dimulai dengan membuka rekening tabungan di bank. Keberadaan rekening tabungan ini bukan hanya sekedar tempat menabung, tapi juga berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan operasional UMKM tersebut.

Pergerakan uang yang keluar dan masuk dari rekening tabungan akan membantu perbankan lebih mengenal karakter usaha UMKM dari sisi keuangannya.

Sementara bagi UMKM yang belum pernah meminjam kepada perbankan, ini sangat membantu ketika mereka memerlukan kredit dari perbankan, paparnya.

"Perbankan juga diharapkan lebih aktif menjaring UMKM agar mereka bersedia membuka rekening tabungan di bank. Dengan demikian perbankan dapat selalu memonitor potensi bisnis baru berupa pemberian pembiayaan kepada UMKM tersebut," jelasnya.

Ia mengungkapkan nilai plafon KUR secara nasional posisi Februarai 2011 mencapai Rp38,29 triliun.

Sedangkan secara sektoral, nilai plafon KUR pada sektor pertanian mencapai Rp3,32 triliun atau 17,07 persen dari plafon KUR secara nasional dan sektor perikanan mencapai Rp19,69 miliar atau 0,05 persen dari plafon secara nasional.(ant)

Berita Pertanian : Akses ke Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Disepakati

Jakarta. Kesulitan petani memperoleh akses kredit perbankan dapat teratasi dalam waktu dekat. Menteri Pertanian Suswono dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (16/3), menyepakati pengembangan sektor pertanian, sumber daya peningkatan usaha kecil menengah pertanian, dan akses sektor pertanian ke sumber pembiayaan.

Dalam jumpa pers seusai penandatanganan nota kesepahaman, Suswono menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup pemetaan daerah unggulan, dukungan kredit bagi petani, kebijakan dan prioritas bidang usaha, serta pembinaan dan pengawalan.

”Dalam pembiayaan, peran dari kalangan perbankan masih kurang. Mungkin karena selama ini pertanian dianggap tinggi risiko. Jadi, MoU ini merupakan dukungan dan akses kredit kepada petani,” kata Suswono.

Menurut Darmin, BI memfasilitasi agar petani dapat memperoleh akses kredit. ”Bagaimana caranya agar kredit berjalan di sektor pertanian,” kata Darmin.

Selama ini, tambah Darmin, mungkin saja perbankan belum bisa menghitung risiko kredit untuk sektor pertanian. Akibatnya, kredit bagi pertanian menjadi berisiko dan mahal.

Ditanya lebih lanjut tentang potensi kredit perbankan di sektor pertanian, Suswono menjawab, sejauh ini Kementerian Pertanian masih menghimpun data. Nantinya, akan diketahui sebenarnya berapa banyak petani yang membutuhkan kredit pertanian berikut jumlahnya.

”Saat ini memang sudah ada Kredit Usaha Rakyat. Kenyataannya, petani masih sulit memperoleh akses kredit tersebut. Padahal, KUR itu bisa Rp 20 juta tanpa agunan,” kata Suswono.

Kepala Divisi Pembiayaan Mikro dan Kecil Bank Syariah Mandiri (BSM) Andri Vendredi mengatakan, pada 2007 BSM pernah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian menyalurkan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian sebesar Rp 125 miliar. BSM juga memiliki alokasi dana pembiayaan untuk sektor pertanian.

Selain itu, BSM juga menyalurkan KUR bagi petani melalui program inti-plasma. Dari target pemerintah tahun 2010 sebesar Rp 550 miliar, BSM menyalurkan Rp 560 miliar. Dari total KUR yang disalurkan itu, sekitar 60 persennya untuk sektor pertanian atau agrobisnis.

”Selama ini sebagian besar penyaluran memang masih melalui pola kemitraan. Pembiayaan disalurkan melalui perusahaan inti yang membina petani plasma,” kata Andri.

Data Bank Indonesia menyebutkan, kredit bank umum untuk sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian sebesar Rp 90,999 triliun pada 2010. Jumlah itu sekitar 5,15 persen dari total kredit bank umum, yakni Rp 1.765,845 triliun.

Pada 2009, kredit untuk pertanian sebesar Rp 77,412 triliun, atau 5,92 persen dari total kredit sebesar Rp 1.307,688 triliun.