Kamis, 17 Oktober 2013

Pemerintah diminta percepat cetak sawah baru

 

Jakarta.  Pemerintah agar segera mewujudkan komitmennya terhadap kedaulatan pangan antara lain dengan mempercepat pencetakan sawah baru, kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa.

"Pemerintah harus fokus membuat kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan mampu memastikan ketahanan pangan di dalam negeri, khususnya melalui pencetakan sawah baru," kata Ali Masykur Musa (AMM) dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta.

Dia yang berbicara dalam Seminar Nasionaal Ketahanan Pangan di Universitas Mercubuana Yogyakarta mengatakan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri harus dilaksanakan, apalagi mengingat kebijakan impor sebagai jalan pintas masih saja diterapkan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunya impor beras mencapai angka 2,2 juta ton, sedangkan laju alih fungsi lahan produktif mencapai 120 ribu hektare per tahun. Kalau dibiarkan maka impor beras tidak terhindarkan.

AMM yang juga sebagai Capres Konvensi PD mengatakan, sesungguhnya banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menyukseskan program peningkatan produksi.

Di antaranya adalah revolusi hijau dan sistem pertanian pangan terpadu dengan memaksimalkan teknologi untuk menciptakan bibit unggul dan alat pendukung pertanian yang efektif.

Selain itu, langkah strategis yang harus diambil Kementerian Pertanian adalah segera memperbaiki infrastruktur dan irigasi pertanian yang rusak parah setelah era otonomi daerah akibat saling lempar tanggung jawab.

Terpenting, katanya, pemerintah harus berkomitmen kuat memproteksi pasar untuk produk pertanian dalam negeri. Negara harus memuliakan petani, mereka adalah tulang punggung kedaulatan pangan negara ini.

"Petani harus sejahtera di negara agraris ini," katanya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar