Ada Apa dengan Kebijakan Impor Beras ?

JAKARTA. Pemerintah kukuh akan melakukan impor beras, meski produksi beras diperkirakan surplus hingga 4% sampai akhir tahun 2011.

Ada pertentangan kepentingan diantara instansi pemerintah dari kebijakan impor tersebut. Hal tersebut ditegaskan pengamat pertanian Bustanul Arifin. Kebijakan impor beras seharusnya dilakukan setelah mendengar masukan dan pendapat dari berbagai kalangan termasuk petani, pengamat, dan dewan ketahanan pangan.

"Kami tidak pernah diajak diskusi oleh pemerintah soal importasi ini. Karena itu, saya sendiri tidak tahu harus berkomentar apa," kata Bustanul saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (13/7).

Menurut Bustanul, pemerintah seharusnya tidak melakukan impor. Sebab, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (1/7) menyebutkan produksi beras berdasarkan Angka Ramalan II naik 2,4 persen.

"Kalau surplus seharusnya kita tidak impor. Jika memang asumsi datanya benar, berarti ada persoalan dalam penyerapan Bulog yang disebabkan oleh perencanaan awal pemerintah yang tidak baik," jelasnya.

Dia meminta pemerintah lebih baik berkaca pada kinerja masing-masing di kementerian. "Jangan buat masyarakat bingung. Tidak ada artinya kalau masyarakat disuguhi data surplus beras dari BPS, tapi seminggu kemudian ada keputusan untuk mengambil kebijakan impor," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan keran impor akan dibuka tahun ini. Selain dari Thailand dan Vietnam, impor beras juga tengah dijajaki diambil dari Pakistan dan India.

"Intinya yang paling penting adalah kami sudah pasti akan melakukan impor supaya stok Bulog aman," ungkap Mari.

Impor dari kedua negara alternatif tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui MoU (nota kesepahaman) seperti importasi dari Thailand maupun Vietnam secara G to G. Meskipiun importasi beras dilakukan secara G to G, namun dalam realisasasinya dilakukan secara Business to Business.

Terpaksa, Petani Dukung Rencana Impor Beras

Jakarta. Petani dapat memahami kesulitan pemerintah untuk menyediakan pasokan beras nasional. Sehingga meskipun berat, petani mendukung rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah tahun ini.

"Pemerintah harus menyediakan sekira 3,5 juta ton beras agar tidak lagi mengimpor beras, ternyata susah karena hanya bisa menyediakan 1,3 juta ton beras dan harus mengimpor beras sekira 1,5 juta ton. Petani keberatan, tetapi kami mencoba memahami alasan Bulog," ungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, di Jakarta, Selasa (5/7).

Ia juga melanjutkan, jika rencana impor beras jadi dilaksanakan, petani mewanti-wanti pemerintah untuk mengatur pengeluaran beras sehingga tidak menghancurkan harga beras petani. "Transaksi impornya harus diatur, jangan langsung dikeluarkan ke pasar semuanya, jadi harga beras petani tidak jatuh," lanjutnya.

Meski begitu, dengan adanya rencana impor beras, pemerintah kelihatan tidak serius dalam menangani masalah pangan yang terjadi di Indonesia. "Kalau serius, pemerintah harus konsen di bidang permodalan bagi petani, pendampingan ke petani seperti bagaimana mereka menaklukkan perubahan iklim, dan jangan membuat bea masuk bagi barang-barang impor menjadi nol persen, itu membuat kita kebanjiran impor," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan jika Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangannya demi menjaga ketahanan pangan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi cadangan beras dalam negeri, dan jika memang diperlukan impor beras bisa saja dilakukan. "Kita akan meningkatkan stok Bulog, pengadaan maksimal dari dalam negeri. Tapi, dari mana pun kita ambil, kalau perlu dari luar," terang Hatta.

Lima Agenda

Pada kesempatan yang sama, Winarno Tohir juga mengungkapkan bahwa Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang diselenggarakan di Kutai Kartanegara akhir Juni lalu,dengan dihadiri ribuan petani dari seluruh Indonesia, telah merumuskan lima agenda penting untuk meningkatkan produk pertanian di Indonesia.

"Penas di Kutai Kartanegara kemarin, kita sepakat akan melakukan lima langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti akses permodalan dan pembenahan pada distribusi pupuk," ungkap Winarno Tohir.

Ia melanjutkan, bahwa kelanjutan tataniaga hasil produksi pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen dan terus berusaha meningkatkan potensi hasil pertanian adalah tiga resolusi KTNA selanjutnya. "Adaptasi terhadap perubahan iklim itu yang paling susah dan meresahkan petani," lanjutnya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah menjanjikan pengefektifan beberapa program yang telah dilakukannya. "Asuransi gagal panen mencapai 70% dan pengintensifikasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gubuktani) berupa pemberian hibah senilai Rp100 juta" tutupnya mengakhiri pembicaraan.