Berita Pertanian : Indonesia Ketergantungan Impor Beras !

JAKARTA - Indonesia diperkirakan akan tetap mengimpor beras sekira 1,7 juta ton. Padahal, lahan pertanian terbesar berada di Indonesia.

"2011, diperkirakan akan impor beras 1,7 juta ton. tahun 1990-an Indonesia pengekspor sapi. Namun saat ini, kondisi yang seperti saat ini sudah berbanding terbalik," ungkap Direktur INDEF, Enny Sri Hartanti, saat diskusi INDEF dengan tema Krisis Pangan dan Kegagalan Negara, di Senayan Jakarta, Selasa (1/3/2011).

Menurutnya, Indonesia terlanjur bergantung dengan impor pangan di tengah-tengah kecenderungan pasokan yang terus menipis dan berujung pada lonjakan harga barang.

Lalu, apa yang menyebabkan hal tersebut menurutnya ada beberapa hal. Rendahnya anggaran sektor pertanian, dimana anggaran untuk fungsi pertanian sangat rendah. Hanya 0,9 persen dari nilai APBN-P 2010 yang sekira Rp10,16 triliun.

"Hal lain yang mempengaruhi adalah penyusutan lahan, serta pengalihan lahan. Berdasarkan data dari Departemen Pertanian, pada 2007-2010 terjadi penyusutan lahan hingga 600 ribu hektare. Konversi lahan tersebut hanya 50 ribu hektare," ungkapnya.

Sehingga, dengan hal-hal tersebut bisa saja Indonesia mengalami krisis pangan, jika harga terus menerus tidak dapat terkendali.

"Pemerintah percaya diri sekali jika kita tidak krisis pangan. Jika harga tidak terkendali, imbasnya masyarakat tidak bisa mengakses lonjakan harga pangan. Maka bukan tidak mungkin ada indikasi krisis pangan," ungkapnya. (okezone)

Berita Pertanian : Jika Bulog serap 3 juta beras, pemerintah tak akan impor beras

BOGOR. Pemerintah memutuskan tidak akan mengimpor beras jika Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) bisa menyerap beras sebesar 3 juta ton. Sebab, pemerintah sudah memberikan peluang bagi Bulog untuk membeli gabah dengan kualitas apapun melalui kebijakan ukuran kualitas atau rafaksi.

Menurut Menteri Pertanian Suswono, kebijakan rafaksi ini juga akan menguntungkan petani. Sebab, dia menyatakan, petani tidak perlu menjual sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). "Rafaksi sudah dikeluarkan dengan rafaksi Bulog lebih lincah," ujar Suswono di sela-sela rapat kerja pemerintah pusat dan daerah bersama Badan Usaha Milik Negara di Istana Bogor, Senin (21/2).

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang kebijakan rafaksi terbit pada 11 Februari lalu. Melalui beleid ini, Bulog bisa membeli beras di atas kualitas yang ditentukan dengan harga lebih tinggi dari HPP maupun menyerap beras petani yang kualitasnya di bawah ketentuan yang dipersyaratkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan

Selain mengandalkan rafaksi, Suswono mengatakan, Bulog bisa memanfaatkan fungsi komersialnya untuk menyerap beras petani. "Sehingga Bulog bisa bersaing dengan pihak swasta," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Suswono sendiri yakin Bulog mampu menyerap hingga 3 juta ton beras dari petani. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso akan berupaya menyerap beras petani sesuai dengan target pemerintah.

Menurutnya, penyerapan beras sejak panen bulan Februari berjalan lancar. "Kontrak pengadaan beras sampai sekarang hampir 30.000 ton, nanti ada laporan baru setiap hari," katanya. (ktn)

Berita Pertanian : Dihajar Cuaca dan Hama, Kualitas Beras RI Turun

JAKARTA. Curah hujan yang tinggi ditambah dengan serangan hama wereng membuat kualitas beras Indonesia di masa panen saat ini menurun. Bulog pun tak bisa membeli beras berkualitas rendah.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17-2).

"Di dalam negeri panen sudah terjadi di beberapa daerah produsen tapi terjadi penurunan kualitas, karena curah hujan tinggi dan serangan hama wereng. Curah hujan tinggi memicu panen dini, peluang munculnya bulir hijau dan mengakibatkan mahalnyya biaya jemur," tutur Sutarto.

Kemudian serangan hama wereng coklat juga menyebabkan tingginya kadar hampa dan kecilnya rendemen saat gabah diolah menjadi beras.

Sutarto mengatakan, Bulog tak berani membeli beras kualitas rendah dari petani karena tidak ada payung hukum yang membolehkan.

"Kami minta payung hukum supaya bukan kami yang bertanggung jawab ketika membeli di luar HPP (Harga Pembelian Petani). Ketika Bulog membeli di luar HPP, jadi pertanggungjawaban ada di Menteri Keuangan," tutur Sutarto.

Turunnya kualitas beras dalam negeri ini memang bakal membuat Bulog sulit untuk meningkatkan stok berasnya guna pengamanan pangan dalam negeri. Bisa saja opsi impor kembali diambil.(LP)

Berita Pertanian : Mentan Keluarkan Permentan Rafaksi Gabah

Jakarta. Menteri Pertanian (Mentan) akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) mengenai Rafaksi Gabah untuk memudahkan Perum Bulog melakukan pembelian gabah petani saat musim panen.

Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Jumat (18/2), mengatakan, dengan Permentan yang dikeluarkan pada 11 Februari 2011 tersebut, Bulog dapat membeli gabah di atas kualitas yang ditentukan dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP).

Sebaliknya, menurut dia, Bulog juga tetap dapat melakukan penyerapan gabah petani yang kualitasnya di bawah ketentuan yang dipersyaratkan dalam Inpres perberasan. "Jadi tidak ada alasan lagi Bulog untuk tidak bisa menyerap gabah petani," katanya.

Suswono menyatakan, pada 2010 perusahaan pangan milik pemerintah tersebut tidak mampu menyerap gabah petani akibat harga di atas HPP sehingga Bulog akan menghadapi kasus hukum jika dipaksakan membeli.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan 2010 Harga gabah kering panen (GKP) di petani Rp2.640 per kg, GKP di penggilingan Rp2.685, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp3.300, GKG di gudang Bulog Rp3.345, harga beras di gudang Bulog Rp5.060 per kg.

Sebelumnya ketika melakukan panen perdana di Desa Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Mentan menyatakan, saat musim panen raya Bulog harus menyerap gabah dalam negeri.

Beras impor, lanjutnya, tidak diizinkan masuk ke sentra-sentra produksi padi namun hanya untuk memenuhi wilayah yang jauh dari sentra produksi atau "remote area" seperti Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Menanggapi kemungkinan petani langsung melakukan penjualan gabah ke Bulog tanpa melalui mitra, Suswono menegaskan hal itu bisa dilakukan untuk memotong rantai penjualan sehingga lebih menguntungkan petani.

Namun demikian, Mentan meminta saat panen raya petani tidak buru-buru menjual gabahnya namun menundanya untuk melakukan pengeringan sehingga kualitasnya meningkat yang akhirnya menaikkan harganya.

Pada kesempatan itu Mentan juga menyatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan surplus beras sebanyak 6 juta ton dan lima tahun ke depan meningkat menjadi 10 juta ton beras.

Upaya untuk mencapai surplus tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan berbagai program antara lain food estate atau pertanian dalam skala luas. Selain itu melakukan pencetakan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan produktif yang mencapai 100 ribu hektar per tahun.

"Kemampuan mencetak sawah baru hanya 30 ribu hektar per tahun namun untuk tahun ini akan dilakukan pencetakan sawah baru seluas 70 ribu hektar," katanya.

Pemerintah pada 2011 menargetkan produksi padi sebanyak 70,6 juta ton gabah kering giling, jagung 22 juta ton pipilan kering dan kedelai 1,5 juta ton pipilan. (ant)

Berita Pertanian : Pemerintah Kaji Penurunan BM Kedelai

DENPASAR. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Teddy Saleh mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk melakukan penurunan bea masuk impor kedelai.

"Kajian ini dilakukan dalam upaya membantu masyarakat dan para pengusaha kecil menengah yang berbahan baku kedelai," katanya di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/2/2011).

Ia mengatakan, naiknya harga kedelai tersebut menyebabkan besarnya biaya produksi berbagai jenis produk yang berbahan baku kedelai. "Biaya produksi yang tinggi menyebabkan harga produk, seperti tahu dan tempe yang dilepas ke masyarakat juga melambung naik. Bila tidak dijual dengan harga tinggi maka pengusaha akan menderita kerugian," katanya.

Untuk itu katanya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Keuangan sedang melakukan kajian untuk menurunkan atau bahkan membebaskan biaya bea masuk impor kedelai ke Indonesia sehingga tidak terjadi lonjakan harga seperti saat ini.

Teddy mengatakan, selama ini harus diakui, persediaan produksi dalam negeri untuk kedelai tidak mencukupi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia terpaksa harus mengimpor.

Bahkan, kondisi di luar negeri juga mengalami hal yang sama karena terjadi penurunan produksi akibat faktor cuaca dan serangan penyakit. Penurunan produksi ini menyebakan naiknya harga kedelai di pasaran luar negeri. "Namun hal tersebut belum dirasakan dampaknya karena umumnya di negara-negara maju sudah mengatur kebutuhan dalam negeri," ucapnya.

Dikatakan, selain kajian untuk menurunkan bea masuk impor kacang kedelai, pemerintah juga akan mengoptimalkan produksi kedelai dalam negeri. "Selama ini produksi dalam negeri hanya mengandalkan daerah penghasil utama seperti Jawa dan Aceh. Padahal masih banyak daerah lain di Indonesia yang berpotensi untuk menanam kedelai," ujarnya.

Ia menyebutkan, produksi kedelai tahun 2010 defisit hingga 700 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi kedelai nasional tahun lalu turun menjadi satu juta ton karena perubahan cuaca yang ekstrim. "Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai tahun lalu yang mencapai 1,7 juta ton, pemerintah harus mengimpornya dari dari berbagai negara," kata Teddy.

Impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga kedelai saat ini meningkat menjadi Rp 8 ribu per kilogram (kg), yang sebelumnya hanya berkisar Rp 4 ribu sampai Rp 5 ribu per kg. (kompas)

Berita Pertanian : Pangkalpinang Rawan Pangan

Pangkalpinang. Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), termasuk daerah rawan pangan, karena 100 persen ketersediaan pangan beras dipasok dari Pulau Jawa dan Sumatera, sementara tingkat kosumsi warga mencapai 45 ton per hari.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, Sukamto di Pangkalpinang, Rabu menyatakan, kondisi rawan pangan ini disebabkan kurang suburnya lahan sehingga pertanian padi dan jagung belum ada, sementara tanaman jenis ubi juga terbatas.

"Ketersediaan beras sebagai kebutuhan pokok warga rawan dan bisa terjadi kelangkaan apabila tersendatnya pasokan beras dari daerah sentra produksi beras dan memburuknya cuaca di perairan Babel yang mengakibatkan tidak beroperasinya kapal laut angkutan barang," ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang mencapai 168 ribu jiwa dan rata-rata mengkosumsi satu hingga dua kilogram beras perhari, sehingga paling tidak dibutuhkan 45 ton beras per hari untuk kelangsungan hidup mereka.

Ia mengatakan, ketersediaan beras cukup mengkhawatirkan karena tingginya tingkat kosumsi beras warga seiring beras merupakan makanan pokok yang harus ada dan dikosumsi warga.

"Kita cukup mengkhawatirkan persediaan beras, karena beberapa daerah sentra produksi beras di Jawa dan Sumatera mengalami gagal panen akibat perubahan cuaca yang cukup ekstrem terhadap ketersediaan pangan di Pangkalpinang," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan khususnya beras, kata Sukamto, warga diimbau mengkosumsi pangan lokal seperti ubi kayu, ubi jalar, ketela dan lainnya sebagai makanan sampingan yang sehat dan mengurangi ketergantungan beras apabila terjadi kelangkaan beras tersebut.

"Kami mengharapkan warga untuk mengkosumsi ubi kayu, ubi jalar sebagai pengganti beras dan makanan sampingan untuk mengurangi kosumsi beras," ujarnya. (ant)

Berita Pertanian : Petani Butuhkan Mesin Perontok Padi

BENGKULU– Minimnya peralatan yang dimiliki petani dalam proses panen menyebabkan kehilangan hasil panen sekitar 10 persen. Ini terjadi karena petani di Provinsi Bengkulu masih menggunakan cara-cara tradisional, salah satunya dengan cara memukul untuk merontokkan padi.

“Di sini lah terjadinya kehilangan hasil panen sekitar 10 persen tersebut,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Ir Trismantono, Rabu (2/2).
Menurut dia, dengan terjadinya kehilangan sekitar 10 persen hasil panen itu, jika 1 hektar sawah menghasilkan 4 ton gabah, maka kehilangan diprediksikan sekitar 400 kg gabah. Tentunya kehilangan hasil panen ini sangat mempengaruhi produksi beras di Provinsi Bengkulu.

Selain mulai dari proses perontokkan padi, cara tradisional petani dengan menggunakan sabit untuk menebas batang padi, juga sangat berpotensi mengurangi hasil panen. Belum lagi cara petani menjemur hasil panen tanpa menggunakan alas. ” Kita lihat didusun-dusun masih banyak kita temui para petani kita yang menjemur hasil panennya dijalan. Ini bisa mengurangi hasil panen, karena padi tersebut akan terinjak oleh kendaraan yang lewat,” terangnya.

Untuk itu, mengantisipasi hal ini, pemerintah provinsi Bengkulu akan memberikan alat perontok padi bagi kelompok tani. Ini upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan mekanisasi dibidang pertanian selain pembagian handtraktor. ” Untuk tahun ini kita mungkin tidak memberikan secara keseluruhan anggaran untuk handtraktor. Tapi sebagian dana akan kita pergunakan untuk melakukan pengadaan alat perontok padi,” kata dia

Berita Pertanian : Distan Siapkan Bibit Padi Gratis

BARRU - Pada musim tanam 2011, petani bisa bernapas lega. Dinas Pertanian (Distan) Barru berencana membagian bibit padi varietas Mikongga secara gratis. Bibit itu merupakan bantuan pemerintah pusat dianggap lebih produktif dibanding bibit yang ditanam petani selama ini.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Barru, Mursalim Abdullah, Jumat 28 Januari menyatakan, meski bukan bibit baru, namun masyarakat belum terlalu banyak mengenal. Karena itu, Dinas Pertanian terus mendorong petani menanam jenis padi tersebut. "Selain produksinya bagus, juga masa panen juga lebih singkat dibanding varietas padi lain," ujar mantan Kepala Inspektorat Barru itu.

Meski belum bisa merinci jumlah bantuannya, namun dia memastikan kalau bibit itu sudah bisa dinikmati pada musin tanam tahun ini. Luas areal tanam yang terjangkau irigasi juga masih menjadi masalah selama ini.

Jangkauan irigasi masih sangat sedikit dibanding luas areal sawah yang ada. Dari sawah yang mencapai 13 ribu hektare, yang terjangkau irigasi hanya 4.000 hektare. "Karena itu ke depan kita terus minta irigasi yang lebih besar lagi," tambahnya.

Meski demikian lanjutnya, bibit varietas Mikongga tetap ada kendalanya. Petani tampak sangat sulit meninggalkan verietas padi yang selama ini ditanam. Karena itu, Dinas Pertanian berencana membuka satu lahan percontohan. "Kami akan berikan bukti ke petani jika verietas padi itu sangat menjanjikan," tandasnya. (fajar)

Berita Pertanian : Bahan Pangan Sumbang 4,41 Persen Inflasi di Sulsel

MAKASSAR . Imbas anomali cuaca mulai terasa sepanjang Januari 2010. Harga barang khususnya bahan pangan empat kota di Sulsel yang diservei Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami lonjakan dan memberikan andil 4,41 persen terhadap inflasi Sulsel yang mencapai 1,29 persen.

Kepala BPS Sulsel, Bambang Suprijanto, kepada wartawan, kemarin, menjelaskan, pada Januari 2011, harga berbagai komoditas di Makassar, Watampone, Parepare, dan Palopo, secara umum meningkat. Pada Desember 2010, indeks harga barang masih di level 126,74, naik 1,29 persen pada Januari 2011. Sementara laju inflasi year on year (Januari 2011 terhadap Januari 2010) sebesar 6,59 persen.

Menurut Bambang, penyebab utama inflasi, didorong oleh naiknya indeks harga komoditas. Kelompok bahan makanan menyumbang 4,41 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,21 persen.

Harga komoditas lainnya yang menyebabkan inflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,19 persen; kelompok sandang sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan 0,76 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,01 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen.

Dari empat kota di Sulsel yang disurvei BPS Makassar mengalami inflasi terbesar, 1,42 persen, disusul Parepare 0,98 persen, Watampone 0,94 persen, Palopo sebesar 0,42 persen. "Laju inflasi tertinggi berdasarkan hitungan year on year terjadi di Makassar 6,94 persen, diikuti Watampone 6,26 persen, Parepare 5,48 persen dan terendah kota Palopo 3,77 persen," jelas Bambang.(fajar)

Berita Pertanian : 75 Ribu Ton Beras Vietnam Segera Masuk Riau

PEKANBARU - Riau rencananya segera melakukan impor beras dari Vietnam sebanyak 75 ribu ton sesuai kuota. Ini dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan beras selama 2011.

Kepala Bidang (Kabid) Pelanyaluran Beras Bulog Riau Mulya Dahnial menjelaskan saat ini beras impor yang telah masuk Riau sebanyak 25 ribu ton yang masuk secara bertahap dari dua bulan lalu.

"Sedangkan kebutuhan beras impor untuk Riau per bulannya sekira lima ribu ton. Beras itu masuk melalui Pelabuhan Dumai," kata Dahnial di kantornya, Jumat (4/2/2011).

Menurut dia, keputusan mengimpor beras asal vietnam ini dikarenakan terjadinya cuaca ektrim beberapa bulan ini di Pulau Jawa yang merupakan pemasok terbesar untuk Riau. Sehingga hasil panen petani anjlok.

Beras Impor ini lanjutnya adalah untuk mencukupi beras untuk orang miskin (raskin) di Riau. Beras dengan kualitas medium ini sebagian telah didistribusikan ke masyakarakat. Selain itu beras Vietnam ini diperlukan untuk operasi pasar (OP).

"Namun jika nantinya hasil beras dari Pulau Jawa ini kembali baik, ya kemungkinan sisa beras impor bisa kita batalkan," imbuhnya.

Sedangkan untuk kebutuhan beras di pasaran, Riau tetap mengandalkan beras lokal yang dipasok dari Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, dan Sumatera Selatan (Sumsel). (okezone)

Berita Pertanian : Bappenas: Food Estate Jangan Gusur Pangan Lokal

Jakarta. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita D Tuwo mengingatkan agar pengembangan food estate atau kawasan pertanian pangan di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Maluku tidak menggusur keberadaan pangan yang sudah ada di wilayah itu seperti sagu dan ubi.

"Diversifikasi pangan juga penting sehingga jangan sampai dengan adanya pengembangan tanaman padi kemudian yang dulu sudah ada seperti sagu menjadi hilang," kata Lukita di Gedung Bappenas Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, pemerintah saat ini merencanakan pengembangan produksi pangan nasional dan kawasan Timur Indonesia mendapat perhatian cukup besar.

Penduduk di wilayah Indonesia timur, kata Lukita, saat ini sudah banyak yang juga mengkonsumsi beras sehingga pemerintah mulai mengembangkan kawasan itu untuk dapat juga memproduksi beras.

"Sekarang dengan makin banyak penduduk yang makan beras (nasi), maka masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana menjaga ketersediaan dengan harga terjangkau sehingga bisa mengendalikan inflasi," katanya.

Ia menyebutkan, kawasan timur memang memiliki potensi menjadi produsen pangan nasional terutama dilihat dari lahan yang masih tersedia.

"Lahan sudah ada, infrastruktur juga, tapi orang yang bisa menanam belum tentu ada sehingga tidak bisa serta-merta," katanya.

Ketika ditanya apakah kawasan Indonesia Timur memang rawan pangan, Lukita mengatakan, hal itu sebenarnya terkait dengan masalah manajemen logistik. "Ini harus semakin diperbaiki, kondisi buruk harus diantisipasi supaya harga bisa lebih rata," katanya.

Menurut dia, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di wilayah itu juga dalam rangka agar wilayah itu tidak terlalu tergantung pada kawasan lain.

"Perlu pengembangan produksi di sana, sekarang ini hampir semua dari luar kawasan itu termasuk dari Jawa," kata Lukita. (ant)

Berita Pertanian : Hentikan Impor, Kasihan Petani!

JAKARTA - Dampak masuknya sejumah bahan pokok impor ke Indonesia membuat harga bahan pokok di pasar tidak menentu. Selain itu, harga lokal kalah murah dibanding dengan harga impor sehingga petani menjadi korban karena murahnya.

"Mendingan tidak usah diimpor lah, kasihan petani. Kebanyakan barang luar, barang lokal jadi tidak laku, beli pupuk saja sudah mahal. Kasihan petani," ujar salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Warsiah, Jakarta, Kamis (3/2/2011).

Lebih lanjut dia menjelaskan jika pemerintah kebanyakan impor, harga di pasar akan jatuh, dan membuat petani merugi. "Kebanyakan impor jadi pasokan banyak, harganya murah. Sementara bibit sama obat (tanaman) mahal," tambahnya.

Tapi, memang dengan impor itu pembeli yang akan diuntungkan. "Memang pembeli diuntungkan, tapi petani kasihan. Biarin lah petani kita untung sekali-sekali dengan penjualan mahal," pungkasnya. (okezone)

Berita Pertanian : Menkeu Terbitkan Aturan Penurunan BM Impor Pangan

Jakarta. Menteri Keuangan menerbitkan peraturan menteri yang menetapkan penurunan bea masuk impor produk dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak serta pupuk hingga nol persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, di Jakarta Jumat menyebutkan, Menkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

"Ini menindaklanjuti instruksi presiden pada raker pelaksanaan pembangunan 2011 di Jakarta dan dalam rangka mengatasi dampak peningkatan harga pangan dan energi dunia," kata Bambang.

PMK tersebut berlaku sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan akan dievaluasi dua bulan sebelum jangka waktu berakhir. PMK ini merupakan perubahan kelima atas PMK Nomor 110/PMK.010/2006.

Perubahan tarif bea masuk dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011 dilakukan terhadap 57 pos tarif.

Pembahasan usulan perubahan tarif bea masuk dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi teknis terkait yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenperin, Kementan, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenkeu.

Penurunan bea masuk atas impor biji gandum dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga biji gandum dunia.

Pengenaan bea masuk 5,0 persen terhadap impor biji gandum selama ini dinilai akan meningkatkan harga tepung gandum dan produk turunan tepung gandum.

"Peningkatan harga ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat dan juga akan berdampa terhadap inflasi," kata Bambang.

Penurunan bea masuk kedelai dilakukan atas dasar belum terpenuhinya kebutuhan kedelai oleh petani dalam negeri. Padahal kedelai merupakan bahan baku untuk produk tahu dan tempe yang sebagian besar dilakukan industri kecil.

Sementara itu penurunan tarif bea masuk bahan baku pakan ternak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi ternak, khususnya unggas.

Komponen biaya produksi ternak sebagian besar terdiri dari biaya untuk pakan ternak sehingga penurunan tarif bea masuk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi yang akhirnya meningkatkan produksi ternak nasional.

"Upaya ini diharapkan juga mendorong peningkatan konsumsi daging unggas yang sebesar 4,8 kg/kapita/tahun yang masih jauh lebih rendah dibanding Malaysia sebesar 38 kg/kapita/tahun," kata Bambang.

Sedangkan penurunan tarif bea masuk produk pupuk karena pupuk merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam pertanian.

Sampai saat ini, beberapa produk pupuk masih harus diimpor, seperti kalium dan phospat. Karena itu, penurunan tarif bea masuk pupuk merupakan upaya untuk mendukung peningkatan produksi bahan pangan.

Pada Desember 2010, Menkeu juga menerbitkan PMK Nomor 241/PMK.011/2010 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor (perubahan keempat atas PMK Nomor 110/PMK.010/2006).

PMK ini mengubah 2.165 pos tarif dari 8.751 pos tarif untuk produk-produk pertanian, perikanan, farmasi, industri manufaktur, industri agro, industri berbasis teknologi tinggi dan industri kecil dan menengah.

Rinciannya sebanyak 1.248 pos tarif akan dinaikkan sementara 917 pos tarif akan diturunkan. Termasuk yang diturunkan adalah beras hingga Rp0 per kg.

Pembebanan tarif bea masuk untuk beras itu terhitung sejak 22 Desember 2010 hingga 31 Maret 2011. (antara)