Tampilkan postingan dengan label pangan lokal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pangan lokal. Tampilkan semua postingan

Selasa, 21 Mei 2013

MITI Kampanyekan Go Pangan Lokal

Bogor. Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) beserta beberapa komunitas pegiat pangan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia, Minggu (19/5), mulai mengampanyekan gerakan "Go Pangan Lokal".
"Gerakan itu untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat guna kembali pada pangan lokal yang menjadi identitas bangsa," kata Humas MITI Pusat Mu'arif di Bogor, Jawa Barat.

Kampanye tersebut, juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2013.

 Ia menjelaskan, kampanye hari ini merupakan puncak acara dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak Januari 2013, yaitu survei perilaku konsumen restoran waralaba asing dan lokal, lomba fotografi bertema "Membangkitkan Kebanggaan Terhadap Pangan Lokal", serta lomba penulisan opini.

Menurut dia, kampanye damai yang berlangsung serempak di empat kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta itu diikuti oleh lebih dari 200 peserta.

Selain kampanye lapangan itu, kata Mu’arif, pada hari Senin (20/5) akan ada kampanye secara masif melalui media sosial, seperti "Twitter" @gopanganlokal, dan "Facebook" gopanganlokal.

Dikemukakannya, hasil survei MITI terhadap 500 konsumen di empat kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta, menunjukkan pola perilaku konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih memilih panganan asing ketimbang lokal.

"Kondisi itu membuat kami tergerak untuk melakukan pencerdasan masyarakat untuk kembali kepada identitas lokal dan nasional," katanya menegaskan.

Perubahan pola perilaku itu, kata Mu’arif, menyebabkan maraknya impor mulai dari buah, sayur hingga makanan kemasan serta ketergantungan yang tinggi pada beras.

Sebagai contoh, kata dia, berdasarkan data Organisasi Pangan PBB (FAO) pada tahun 2011/ 2012, impor untuk beras mencapai 2,9 juta ton, sedangkan gandum 5,73 juta ton. 

"Akibatnya membuat Indonesia belum mampu mencapai kedaulatan pangan," katanya.
Mu’arif mengatakan, konsep kedaulatan pangan berarti mengembalikan hak atas pangan kepada masyarakat sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.  Dengan demikian, masyarakat akan mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangannya, mandiri, dan tidak bergantung pada pasokan wilayah lain.

"Membudayakan kembali pangan lokal bukan hanya akan menghilangkan ketergantungan pada salah satu makanan pokok saja, melainkan juga menambah asupan gizi yang lebih beragam," katanya.

Selain itu, juga meningkatkan kesejahteraan petani serta membangkitkan perekonomian para pelaku usaha pangan nasional dan menghemat pengeluaran negara untuk impor.  Di samping itu, dengan kembali mengonsumsi pangan lokal, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan budayanya.

Gerakan tersebut, lanjut Mu’arif, bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bangga pada pangan lokal dan mulai beralih kepada pangan lokal keseharian.  "Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat menjadi motor penggerak dalam gerakan ini melalui pembiasaan menu makanan sehari-hari yang beragam," katanya.

Menurut Muarif, gerakan itu bisa dimulai dari keluarga saat ini dan mulai dari hal yang paling kecil. MITI adalah sebuah LSM yang didirikan sejak 2004 beranggotakan 300 doktor dari berbagai belahan dunia. Pendiri dan pembina MITI adalah mantan Menristek Suharna Surapranata.(ant)

Jumat, 04 Februari 2011

Berita Pertanian : Bappenas: Food Estate Jangan Gusur Pangan Lokal

Jakarta. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita D Tuwo mengingatkan agar pengembangan food estate atau kawasan pertanian pangan di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Maluku tidak menggusur keberadaan pangan yang sudah ada di wilayah itu seperti sagu dan ubi.

"Diversifikasi pangan juga penting sehingga jangan sampai dengan adanya pengembangan tanaman padi kemudian yang dulu sudah ada seperti sagu menjadi hilang," kata Lukita di Gedung Bappenas Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, pemerintah saat ini merencanakan pengembangan produksi pangan nasional dan kawasan Timur Indonesia mendapat perhatian cukup besar.

Penduduk di wilayah Indonesia timur, kata Lukita, saat ini sudah banyak yang juga mengkonsumsi beras sehingga pemerintah mulai mengembangkan kawasan itu untuk dapat juga memproduksi beras.

"Sekarang dengan makin banyak penduduk yang makan beras (nasi), maka masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana menjaga ketersediaan dengan harga terjangkau sehingga bisa mengendalikan inflasi," katanya.

Ia menyebutkan, kawasan timur memang memiliki potensi menjadi produsen pangan nasional terutama dilihat dari lahan yang masih tersedia.

"Lahan sudah ada, infrastruktur juga, tapi orang yang bisa menanam belum tentu ada sehingga tidak bisa serta-merta," katanya.

Ketika ditanya apakah kawasan Indonesia Timur memang rawan pangan, Lukita mengatakan, hal itu sebenarnya terkait dengan masalah manajemen logistik. "Ini harus semakin diperbaiki, kondisi buruk harus diantisipasi supaya harga bisa lebih rata," katanya.

Menurut dia, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di wilayah itu juga dalam rangka agar wilayah itu tidak terlalu tergantung pada kawasan lain.

"Perlu pengembangan produksi di sana, sekarang ini hampir semua dari luar kawasan itu termasuk dari Jawa," kata Lukita. (ant)