Pemerintah Diminta Kurangi Impor Beras

MAGELANG. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meminta pemerintah pusat mengurangi impor beras karena bangsa Indonesia mempunyai potensi di sektor pertanian.

"Bangsa ini mempunyai potensi luar biasa di sektor pertanian. Sayangnya pemberdayaannya yang kurang. Ini yang harus diberdayakan dan dikelola dengan baik," kata Bibit di Magelang, Senin (19/3).

Dikatakan Bibit untuk mendukung pemberdayaan tersebut sektor pertanian harus dimodernisasi baik peralatan, benih, pupuk, cara tanam dan irigasi.

"Saya yakin ketahanan pangan bangsa Indonesia akan semakin kuat bahkan tidak perlu impor untuk semua jenis komoditi misalnya beras, gula, bawang, kentang, kedelai, dan terigu. Namun sektor pertanian harus dikelola dan diberdayakan dengan baik. Kalau memang terpaksa harus impor ya sedikit saja. Tidak usah banyak, karena memang ada komoditasnya masih perlu didatangkan dari luar negeri," jelasnya.

Menurut Bibit Indonesia adalah lumbung pangan dunia, sehingga harus dilakukan langkah pengelolaan dengan baik. Di samping itu, ia menganggap masyarakat pedesaan semakin baik, hal ini dapat dilihat dari indikator nilai tukar petani yang terus membaik.

Beras Petani Harus Dibeli Komersial

Medan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Sumatera Utara (Sumut), Parlindungan Purba, menilai pemerintah sudah seharusnya memberlakukan pembelian beras petani dengan harga komersial ketimbang terus melakukan impor. "Jangan lagi mengacu pada HPP (harga pembelian pemerintah) meski sudah ada tambahan harga melalui insentif, pembelian dengan cara komersial akan mendorong petani bertanam padi sehingga swasembada beras semakin cepat dicapai," katanya, di Medan, Rabu (28/12).

Parlindungan menilai, impor beras yang terus dilakukan akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Impor tersebut akan membuat pemerintah menjadi ketergantungan dengan produksi negara lain, ini jelas sangat berbahaya bagi ketahanan pangan nasional.

Impor juga membuat petani semakin enggan bertanam padi dan bahkan menjual lahannya untuk kemudian menjadi pekerja baik di pabrikan atau pekerja perkebunan. "Kalau Vietnam, Thailand bahkan India bisa mengekspor beras ke Indonesia dan negara lain, mengapa Indonesia tidak," katanya.

Swasembada bahkan ekspor beras akan sangat mudah dicapai apabila petani merasa bahwa bisnis bertanam padi itu menguntungkan, bukan seperti dewasa ini yang harga jualnya hanya pas-pasan. "Pemerintah harus segera memberi kepercayaan kepada Bulog untuk melakukan pengadaan beras di dalam negeri dengan cara membeli bahan pangan utama itu dengan harga komersial," kata Parlindungan.

Humas Bulog Sumut, Rusli, mengakui, Bulog memang belum membeli beras petani yang tahun ini ditargetkan 20.000 ton setara beras. Tidak bisa dibelinya beras petani itu karena harga jual tetap lebih mahal dari harga pembelian pemerintah meski sudah ditambah insentif. "Harga GKG (gabah kering giling) di petani misalnya sudah Rp4.500 per kg dari harga pembelian termasuk insentif yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.100 per kg.Jadi tetap saja belum bisa dibeli," katanya.

Hal yang sama juga berlaku di harga beras, dimana harga insentif sebesar Rp6.100 per kg, sementara harga di petani jauh di atas harga itu. "Kendala pembelian beras itu tetap saja masih di harga jual petani yang masih jauh di atas HPP, bahkan sudah termasuk insentif," katanya.

Pemerintah sendiri mensyaratkan pembelian beras petani dilakukan kalau harga jual di bawah HPP dan termasuk insentif. Menurut dia, memang ada wacana bisa membeli tanpa mengacu pada HPP ditambah insentif atau harga pasar, tetapi hingga dewasa ini belum ada aturan main yang jelas sehingga belum bisa dilaksanakan Bulog.

Meski belum membeli beras petani sebanyak 20.000 ton masing-masing 10.000 ton beras produk petani lokal dan 10.000 ton perdagangan jarak jauh, stok beras Bulog Sumut cukup aman. Stok beras sebesar 105.000 ton atau cukup untuk delapan bulan alokasi daerah itu. Selain stok lama, ketersedian beras Bulog Sumut itu diperkuat dengan adanya pasokan beras impor asal Vietnam dan Thailand. (ant)

Diupayakan Tidak Impor Beras 2012

Kendari. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), H Rusman Heriawan, mengatakan, pada 2012 diupayakan tidak ada lagi impor beras.

"Memang di tahun 2011 ini Indonesia masih melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, hal ini disebabkan karena musim yang tidak menentu menyebabkan beberapa daerah sentra gagal panen," katanya di Kendari, Minggu (30/10).

Untuk itu, kata Rusman Heriawan, setiap daerah penghasil beras diharapkan berkontribusi, termasuk Sulawesi Tenggara, untuk turut andil dalam peningkatan produksi beras nasional.

Menurut Wamentan, pada tahun ini impor dilakukan karena banyak kendala pertanian, khususnya produksi padi. Kendala utama adalah musim yang tidak bersahabat. "Kita semua sudah berusaha, tapi yang terjadi di luar kemampuan kita. Seperti sumber air, irigasi dan sarana lainnya terganggu sehingga produksi padi berkurang, dan prestasi di tahun 2011 biasa-biasa saja, sehingga mengharuskan negara kita impor beras," katanya.

Menurutnya, pada 2012 ditargetkan agar Indoensia tidak melakukan impor beras lagi. Untuk itu sejak saat ini semua daerah harus mempersiapkannya.

Langkah yang dilakukan, kata wamentan, tentunya peningkatan produksi beras, dan sarana pendukung harus diperhatikan. Baik itu pupuk, bibit, irigasi dan segala kelengkapannya saat dibutuhkan petani harus ada, sehingga impor beras pada 2012 bisa dihindari. "Termasuk Sultra bisa menjadi penopang, karena kita tahu Sultra juga merupakan daerah sentra beras," katanya.

Menurutnya, hingga 2014 nanti, ditargetkan produksi beras bisa mencapai 10 juta ton, produksi lebih tinggi dibanding konsumsi masyarakat. "Kalau 10 juta ton terserap sudah aman, pemerintah tidak perlu lagi impor, malah bisa swasembada beras," katanya. Kehadiran Wamentan di Kendari dalam rangka menghadiri launching buku yang berjudul Hari Akan Berganti, karangan Dr Azhar Bafadal dosen Univeritas Haluoleo (Unhalu) Kendari. (ant)

Terpaksa, Petani Dukung Rencana Impor Beras

Jakarta. Petani dapat memahami kesulitan pemerintah untuk menyediakan pasokan beras nasional. Sehingga meskipun berat, petani mendukung rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah tahun ini.

"Pemerintah harus menyediakan sekira 3,5 juta ton beras agar tidak lagi mengimpor beras, ternyata susah karena hanya bisa menyediakan 1,3 juta ton beras dan harus mengimpor beras sekira 1,5 juta ton. Petani keberatan, tetapi kami mencoba memahami alasan Bulog," ungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, di Jakarta, Selasa (5/7).

Ia juga melanjutkan, jika rencana impor beras jadi dilaksanakan, petani mewanti-wanti pemerintah untuk mengatur pengeluaran beras sehingga tidak menghancurkan harga beras petani. "Transaksi impornya harus diatur, jangan langsung dikeluarkan ke pasar semuanya, jadi harga beras petani tidak jatuh," lanjutnya.

Meski begitu, dengan adanya rencana impor beras, pemerintah kelihatan tidak serius dalam menangani masalah pangan yang terjadi di Indonesia. "Kalau serius, pemerintah harus konsen di bidang permodalan bagi petani, pendampingan ke petani seperti bagaimana mereka menaklukkan perubahan iklim, dan jangan membuat bea masuk bagi barang-barang impor menjadi nol persen, itu membuat kita kebanjiran impor," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan jika Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangannya demi menjaga ketahanan pangan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi cadangan beras dalam negeri, dan jika memang diperlukan impor beras bisa saja dilakukan. "Kita akan meningkatkan stok Bulog, pengadaan maksimal dari dalam negeri. Tapi, dari mana pun kita ambil, kalau perlu dari luar," terang Hatta.

Lima Agenda

Pada kesempatan yang sama, Winarno Tohir juga mengungkapkan bahwa Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang diselenggarakan di Kutai Kartanegara akhir Juni lalu,dengan dihadiri ribuan petani dari seluruh Indonesia, telah merumuskan lima agenda penting untuk meningkatkan produk pertanian di Indonesia.

"Penas di Kutai Kartanegara kemarin, kita sepakat akan melakukan lima langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti akses permodalan dan pembenahan pada distribusi pupuk," ungkap Winarno Tohir.

Ia melanjutkan, bahwa kelanjutan tataniaga hasil produksi pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen dan terus berusaha meningkatkan potensi hasil pertanian adalah tiga resolusi KTNA selanjutnya. "Adaptasi terhadap perubahan iklim itu yang paling susah dan meresahkan petani," lanjutnya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah menjanjikan pengefektifan beberapa program yang telah dilakukannya. "Asuransi gagal panen mencapai 70% dan pengintensifikasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gubuktani) berupa pemberian hibah senilai Rp100 juta" tutupnya mengakhiri pembicaraan.

Berita Pertanian : 1,9 Juta Ton Beras Impor sudah Masuk Tanah Air

JAKARTA. Musim panen raya di seluruh wilayah Indonesia baru saja mulai Maret hingga Juni mendatang. Namun pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1,9 juta ton.

Seluruh beras impor yang berasal dari Vietnam dan Thailand tersebut sudah masuk ke Tanah Air pada Kamis (31/3).

"Total ada 1,9 juta ton beras impor, setahu saya terakhir hari ini sudah sampai semuanya di Indonesia," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Kamis (31/3).

Jumlah tersebut melebihi perhitungan Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang pada Februari 2011 lalu memprediksi Indonesia akan mengimpor 1,75 juta ton beras. Impor ini membuat Indonesia menjadi negara pengimpor beras kedua terbesar di dunia setelah Nigeria yang notabene negara tersebut bukan negara agraris seperti Indonesia.

Jumlah impor tersebut juga melebihi kuota impor yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah. Pada awal tahun 2011, pemerintah masih berpegang teguh untuk tidak mengimpor beras lebih dari 1,5 juta ton. Target ini merupakan revisi di akhir tahun 2010 yang ketika itu pemerintah berjanji untuk tidak akan mengimpor lebih dari 1 juta ton. Namun realisasi hingga Desember 2010, deal impor sudah mencapai 1,23 juta ton.

Menanggapi hal ini, Suswono menegaskan deal ini tidak melebihi kuota impor karena pemerintah telah merevisi lagi target maksimal impor hingga 2 juta ton. "Ini merupakan komitmen pemerintah sepanjang 2010 sampai Maret ini," tandasnya.

Suswono juga kembali berjanji tidak akan ada lagi beras impor yang masuk setelah Kamis (31/3). Ia juga menyatakan beras impor ini hanya akan digunakan untuk cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, bukan untuk digelontorkan ke pasar. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anjloknya harga beras karena April-Mei merupakan puncak panen raya.

"Impor itu kan hanya untuk stok, tidak lari ke pasar," kata Suswono.

Stok beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar, imbuhnya, pemerintan masih memercayakan hal tersebut kepada Bulog melalui penyerapan, terutama selama musim panen raya ini.

Namun kenyataannya hingga Kami (31/3) sore, serapan Bulog baru sebanyak 345.902 ton setara beras atau berada di bawah target pengadaan Maret yang dipatok 416 ribu ton setara beras.

Pengamat Ekonomi Pertanian Khudori menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan impor beras saat terjadi panen raya. Ia sendiri memperkirakan impor belum akan berhenti di angka 1,9 juta ton mengingat realisasi penyerapan Bulog yang berada di bawah target.

"Jumlah ini akan sangat mungkin bertambah lagi karena alasan impor untuk mengamankan cadangan beras," kata Khudori ketika dihubungi , Kamis (31/3).

Sebelumnya, pemerintah menegaskan akan mempertimbangkan untuk melakukan impor beras lagi sekitar Juni-Agustus atau setelah panen raya usai. Hal yang akan menjadi pertimbangan di antaranya ialah penyerapan beras oleh Bulog dan harga beras di pasar konsumen.

Meski banyak dipengaruhi oleh serapan Bulog terhadap beras lokal, Khudori juga mengingatkan kunci permasalahan impor beras adalah kebijakan pemerintah, bukan Bulog.

Pasalnya, pemerintah yang dalam hal ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bisa mengambil keputusan untuk menanggung rugi Bulog dalam menjalankan fungsinya sebagai stabilisator stok dan harga beras, tanpa harus impor beras.

"Bulog kan harus menyerap beras/gabah yang harganya tinggi di tingkat petani, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak naik. Kalau Bulog merugi ketika melakukan tugas ini (menyerap beras lokal untuk memperkuat stok), maka seharusnya kerugian itu menjadi tanggungan negara, bukan Bulog. Karena, ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkas Khudori.

Berita Pertanian : Stop Impor Beras Per 31 Maret

Klaten. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah akan menghentikan impor beras per 31 Maret sesuai dengan perencanaan awal. Impor beras tak lagi diperlukan karena pasokan beras dalam negeri sudah mencukupi. Harga beras juga sudah turun karena pasokan memadai.

Mari mengatakan hal tersebut saat mengunjungi gudang Bulog di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (29/3). ”Sesuai dengan ketentuan masa impor yang sudah ditetapkan, impor beras kami hentikan per 31 Maret. Bagi yang sudah kontrak, tetapi barangnya belum tiba, masih ada kelonggaran karena sifatnya gangguan pengangkutan,” katanya.

Dia menuturkan, pasokan beras saat ini sudah mencukupi dengan banyaknya daerah yang panen. Indikasi ketercukupan pasokan juga terlihat dari turunnya harga beras. Penurunan harga beras berkisar 5-8 persen. ”Kami terus mendorong Bulog untuk pengadaan beras dari petani. Semakin cepat realisasinya, maka stok pangan nasional semakin aman,” katanya.

Mari menambahkan, pihaknya akan mengelola distribusi dan ketercukupan pasokan sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras akibat psikologis kenaikan gaji pegawai negeri sipil. ”Ada kemungkinan harga beras naik karena faktor psikologis. Namun, dengan pengelolaan yang baik, kami yakin tidak akan berlangsung lama,” tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, realisasi impor beras per 16 Maret tercatat 1,37 juta ton atau 68,7 persen dari total kontrak 1,99 juta ton. Infrastruktur pelabuhan dan administrasi menjadi kendala yang dikeluhkan oleh Bulog. Sebagian besar beras yang diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand.

Harga rata-rata nasional beras, menurut survei Kementerian Perdagangan, sebesar Rp 7.201 per kg. Harga itu sudah turun dibandingkan harga pada bulan Januari, yakni Rp 7.376 per kg. Di Klaten, harga beras kualitas medium sudah turun dari semula Rp 7.500 menjadi Rp 6.000 per kg.

”Pasokan beras sudah banyak karena sebagian besar sedang panen,” kata Sudiyo, pedagang beras di Pasar Cokro Kembang, saat ditinjau Menteri Perdagangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Ihwan Sudrajat mengatakan, pasokan pangan di Jawa Tengah saat ini aman untuk beberapa bulan ke depan. Selain beras, pasokan sayuran juga memadai. Sebagian produk sayuran bahkan mulai diekspor ke Timur Tengah.

Berita Pertanian : Indonesia Ketergantungan Impor Beras !

JAKARTA - Indonesia diperkirakan akan tetap mengimpor beras sekira 1,7 juta ton. Padahal, lahan pertanian terbesar berada di Indonesia.

"2011, diperkirakan akan impor beras 1,7 juta ton. tahun 1990-an Indonesia pengekspor sapi. Namun saat ini, kondisi yang seperti saat ini sudah berbanding terbalik," ungkap Direktur INDEF, Enny Sri Hartanti, saat diskusi INDEF dengan tema Krisis Pangan dan Kegagalan Negara, di Senayan Jakarta, Selasa (1/3/2011).

Menurutnya, Indonesia terlanjur bergantung dengan impor pangan di tengah-tengah kecenderungan pasokan yang terus menipis dan berujung pada lonjakan harga barang.

Lalu, apa yang menyebabkan hal tersebut menurutnya ada beberapa hal. Rendahnya anggaran sektor pertanian, dimana anggaran untuk fungsi pertanian sangat rendah. Hanya 0,9 persen dari nilai APBN-P 2010 yang sekira Rp10,16 triliun.

"Hal lain yang mempengaruhi adalah penyusutan lahan, serta pengalihan lahan. Berdasarkan data dari Departemen Pertanian, pada 2007-2010 terjadi penyusutan lahan hingga 600 ribu hektare. Konversi lahan tersebut hanya 50 ribu hektare," ungkapnya.

Sehingga, dengan hal-hal tersebut bisa saja Indonesia mengalami krisis pangan, jika harga terus menerus tidak dapat terkendali.

"Pemerintah percaya diri sekali jika kita tidak krisis pangan. Jika harga tidak terkendali, imbasnya masyarakat tidak bisa mengakses lonjakan harga pangan. Maka bukan tidak mungkin ada indikasi krisis pangan," ungkapnya. (okezone)

Berita Pertanian : "Bulog Lebih Suka Cari Untung dari Impor Beras"

Serapan Beras Masih Minim

JAKARTA - Kinerja Perum Bulog dalam menyerap beras petani masih jauh dari harapan. Hal ini tergambar dari kinerja Bulog yang hingga akhir Februari ini baru menyerap 60 ribu ton beras dari target 3,5 juta ton beras petani tahun 2011.

Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin menilai bahwa masih rendahnya penyerapan beras petani ini karena Bulog lebih suka mengambil keuntungan dari impor beras yang dilakukan pemerintah dengan dalih untuk menjaga pasokan beras nasional.

"Dengan minimnya serapan beras petani hingga saat ini, mengindikasikan bahwa Bulog terkesan lebih suka cari untung dari proses impor dibanding bekerja membeli gabah/beras petani," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, Sabtu (19/2/2011).

Produksi beras petani dalam negeri selama satu tahun, 70 persennya dihasilkan diawal semester pertama, sehingga Bulog harus menyerap 2,45 juta ton. Namun, hingga saat ini baru 1,7 persen beras yang diserap Bulok.

"Produksi beras petani dalam negeri selama satu tahun, 70 persennya dihasilkan di awal semester. Artinya hingga akhir juni nanti, Bulog harus sudah dapat menyerap beras petani sebesar 2,45 Juta Ton. Nyatanya, Bulog baru menyerap 60 ribu ton, yang artinya baru 1,7 persen beras petani yang diserap dari amanat yang diberikan pemerintah," jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap bahwa Bulog mampu menunjukkan keberpihakannya kepada petani. Karena jika tidak maka Petani akan menjadi sasaran empuk dari tengkulak.

Menurutnya, sekarang tidak ada alasan lagi bagi Bulog untuk tidak mampu menyerap beras petani. Pemerintah telah menyiapkan anggaran cadangan risiko fiskal Rp2 triliun untuk mendukung kebijakan pangan di tahun 2011

"Semester pertama di tahun 2011 ini sebagai ajang pembuktian kepada Bulog, yang di hadapkan pada panen raya, apakah lembaga ini berpihak kepada petani atau tidak. Pembuktian ini akan terlihat pada seberapa besar serapan beras petani hingga akhir juni ini. Serapan beras petani oleh Bulog mendekati 70 persen dari 3,5juta ton atau jauh dari angka 70 persen, akan menjadi bukti keberpihakan Bulog kepada petani atau pro beras impor," tuntasnya.

Berita Pertanian : PDIP Tolak Impor Beras

Ketua I FPDIP, Puan Maharani

Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah mencabut Permenkeu No.241/2010 mengenai pembebasan bea masuk khususnya beras dan Permendag No.39/2010 mengenai impor barang jadi karena kedua peraturan itu dinilai melukai hati rakyat.

"Fraksi PDIP menyatakan menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Aneh saja, hari ini alam sudah membingungkan antara musim dingin dan musim panas, tapi pemerintah juga ternyata punya alur pikir yang aneh," kata Ketua I Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, produksi beras sebenarnya surplus tapi tetap mengimpor beras dan malah tanpa bea masuk.

Menurut Puan, antara perencanaan pemerintah dan realisasinya tidak sinkron. Pemerintah berencana ekspor, tapi realitanya justru impor.

Puan meminta pemerintah tidak melukai hati petani dan panen raya petani dalam waktu dekat ini harus diselamatkan.

"Kami bertanya kebijakan ini merugikan petani tapi kok masih mau impor?" katanya.

Namun, jika pemerintah berkeras mengimpor beras dengan bebas bea masuk beras, FPDIP mendesak pemerintah membuat kebijakan khusus yang menjamin semua hasil panen raya petani periode Januari hingga April 2011dibeli pemerintah.

Puan Maharani menengarai pemerintah akan impor beras hingga 2,5 juta ton dan berdasarkan PMK No.241/2010 impor beras itu tanpa bea masuk. (ant)

Berita Pertanian : 75 Ribu Ton Beras Vietnam Segera Masuk Riau

PEKANBARU - Riau rencananya segera melakukan impor beras dari Vietnam sebanyak 75 ribu ton sesuai kuota. Ini dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan beras selama 2011.

Kepala Bidang (Kabid) Pelanyaluran Beras Bulog Riau Mulya Dahnial menjelaskan saat ini beras impor yang telah masuk Riau sebanyak 25 ribu ton yang masuk secara bertahap dari dua bulan lalu.

"Sedangkan kebutuhan beras impor untuk Riau per bulannya sekira lima ribu ton. Beras itu masuk melalui Pelabuhan Dumai," kata Dahnial di kantornya, Jumat (4/2/2011).

Menurut dia, keputusan mengimpor beras asal vietnam ini dikarenakan terjadinya cuaca ektrim beberapa bulan ini di Pulau Jawa yang merupakan pemasok terbesar untuk Riau. Sehingga hasil panen petani anjlok.

Beras Impor ini lanjutnya adalah untuk mencukupi beras untuk orang miskin (raskin) di Riau. Beras dengan kualitas medium ini sebagian telah didistribusikan ke masyakarakat. Selain itu beras Vietnam ini diperlukan untuk operasi pasar (OP).

"Namun jika nantinya hasil beras dari Pulau Jawa ini kembali baik, ya kemungkinan sisa beras impor bisa kita batalkan," imbuhnya.

Sedangkan untuk kebutuhan beras di pasaran, Riau tetap mengandalkan beras lokal yang dipasok dari Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, dan Sumatera Selatan (Sumsel). (okezone)