Ongkos Produksi Pertanian Kian Mahal bila BBM Naik

Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meyakini kenaikkan harga BBM bakal berdampak pula pada naiknya ongkos produksi pertanian yang memberatkan para petani. "Buruh tani di sejumlah tempat di Kabupaten Bandung saja sudah mulai menaikkan tarif atau upah harian mereka menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan harga BBM," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/3).

Apalagi pada saat panen raya seperti sekarang ini, menurut dia, petani juga akan membutuhkan sarana transportasi untuk mengangkut gabahnya ke pasar, yang otomatis seluruh kenaikan biaya transportasi juga akan dibebankan kepada petani itu.

Sebelum kenaikan harga BBM, ia menambahkan, biaya produksi per petani mencapai rata-rata Rp5 juta dengan estimasi 1 hektare menghasilkan 7 ton gabah. Biaya tersebut belum termasuk transportasi dan upah buruh tani yang turut naik rata-rata 15-20 persen pada saat ini. "Kita tidak dapat membohongi diri sendiri, kenaikan harga BBM akan membuat petani ‘berteriak’ walaupun pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)," ujarnya.

Menurut Rofi, pada dasarnya seluruh petani dan juga nelayan akan lebih memilih tidak dinaikkan BBM dibandingkan diberi BLSM oleh pemerintah.

Lebih lanjut Rofi mengatakan keyakinannya bahwa jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah akibat kenaikan BBM. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 4,1 juta kepala keluarga dan jika ditotal jumlahnya bisa mencapai 16,4 juta jiwa.

Menurut BPS, definisi penduduk miskin adalah mereka yang hanya berpenghasilan Rp233 ribu per bulan, atau Rp7.000 per hari. "Pemerintah mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pemerintah hanya menghitung keluarga berdasarkan jumlah penghasilan yang di bawah Rp7.000 per hari," ujarnya.

Setelah harga BBM dinaikkan dan ada dampak lanjutan berupa kenaikan berbagai bahan pokok, maka masyarakat yang berpendapatan Rp10 ribu ke bawah akan mudah tergelincir kepada kemiskinan. Karenanya, ia menyesalkan sikap pemerintah yang tetap bergeming tidak mau mengubah keputusannya menaikkan harga BBM di tengah berbagai pilihan solutif yang ditawarkan berbagai pihak.

"Berbagai masukan telah disampaikan kepada pemerintah. Namun sejauh ini pemerintah selalu bertahan dengan pendapatnya. Padahal ada jutaan petani dan nelayan miskin yang semakin menderita jika kebijakan ini jadi diberlakukan," ujarnya. (ant)

Proses Pertanian di Sumut Kurang Menguntungkan Petani

Medan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Brilian Moktar mengatakan, proses pertanian di daerah ini dinilai kurang menguntungkan karena aturan yang tidak berpihak untuk petani.

"Lebih menguntungkan menjadi pedagang beras dari pada menjadi petani," katanya di Medan, Senin (26/3).

Menurut Brilian, kurang beruntungnya petani itu dapat dilihat dari jumlah penghasilan yang didapatkan selama proses bercocok tanam yang berlangsung hingga enam bulan.

Untuk biaya bercocok tanam untuk satu hektare sawah, petani harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 1,2 juta ditambah biaya pengolahan tanah sekitar Rp 800.000. Setelah padi ditanam, petani harus menyiapkan dana pupuk dan racun hama yang mencapai Rp1 juta dan penyiraman racun rumput sekitar Rp 500.000 untuk satu hektare sawah tersebut. "Untuk proses tanam awal saja, petani harus menyiapkan dana Rp3,5 juta," katanya.

Kemudian, kata dia, jika dalam satu hektare mampu menghasilkan empat ton gabah yang dihargai Rp 3.000 per kg, petani hanya dapat Rp 12 juta. Setelah itu, petani harus mengeluarkan lagi biaya panen sebesar 20% dari jumlah panen sekitar Rp 1,2 juta sehingga yang diterima petani menjadi Rp 10,8 juta.

Dikurangi lagi dengan biaya bercocok tanam sebesar Rp 3,5 juta yang telah dikeluarkan sejak awal, berarti yang diterima petani hanya Rp7,3 juta untuk satu hektare sawah.

Jika jumlah tersebut dibagi enam bulan selama proses bercocok tanam, kalangan petani tersebut hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp1,2 juta. "Lain lagi kalau lahannya disewa, apalah yang bisa didapatkan petani," kata Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak petani yang mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan, seperti sawit dan karet. "Kalau kebun sawit, tanpa capek-capek dan biaya perawatan, bisa mendapatkan keuntungan minimal Rp1,5 juta per hektare," kata anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut itu.

Ia mengatakan, kondisi kurang menguntungkan jika dialami petani yang memproduksi beras unggulan "Kuku Balam" yang hanya dibeli dengan harga Rp 4.250 per kg. Di pasaran, harga beras tersebut diperjualbelikan sekitar Rp 10.000 per kg sehingga tetap kurang memberikan manfaat lebih bagi petani.

Kalau begitu, sangat wajar banyak petani yang kecewa karena harganya yang sangat tidak berpihak. "Lebih enak menjadi pedagang saja. Tanpa capek-capek, bisa dapat untung besar," katanya. (ant)

Cuaca buruk hambat olah tanah pertanian petani

Manado. Cuaca buruk ditandai hujan terus menerus yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini mengganggu olah tanah pertanian sebagian besar petani di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Sudah empat hari terakhir ini cuaca sangat ekstrim, hujan turun kemudian berhenti dan turun lagi, dengan intensitas tinggi, menyebabkan petani tak bisa melakukan olah tanah pertanian," kata Johnly, petani di Tondano, Minahasa, Senin.

Johnly mengatakan, baru kali ini menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, dimana kondisi alam berubah begitu cepat, dan saat hujan turun deras disertai tiupan angin kencang.

Ferdy, petani Rurukan Kota Tomohon, mengatakan, akibat cuaca yang sangat ekstrim, menyebabkan petani merasa takut untuk mengolah hasil pertanian maupun melakukan penanaman, karena sering disertai bunyi gemuruh petir.

"Khawatir dengan keselamatan, karena itu memilih tidak melakukan aktivitas pertanian dalam beberapa hari belakangan ini,"kata Ferdy.

Para petani, cuaca yang paling ekstrim terjadi sejak Sabtu (10/3) hingga Senin (12/3), dimana hujan terus turun dari pagi hari hingga malam hari.

"Tiga hari terakhir ini, kegiatan sebagian besar petani hampir semuanya lumpuh, karena cuaca yang tidak bersahabat," kata Ferry, petani Kecamatan Tombulu, Minahasa.

Para petani berharap cuaca dalam beberapa hari ke depan bisa membaik, sehingga mereka dapat mengerjakan lahan dan persawahan dengan baik.

"Kami hanya mampu berdoa supaya cuaca dapat kembali normal, sehingga olah tanah pertanian dapat berlangsung seperti biasanya," kata Johanes Karundeng, petani Rumengkor Kecamatan Tombulu.

Bupati Minahasa, Stevanus Vreeke Runtu dalam beberapa kesempatan mengingatkan petani supaya berhati-hati mengolah pertanian ditengah cuaca buruk yang melanda seluruh wilayah Sulut saat ini.

"Peningkatan produksi pertanian tetap kita dorong, tetapi petani juga supaya perhatikan keselamatan mereka sendiri, karena cuaca sangat ekstrim akhir-akhir ini," kata Vreeke.

Disiapkan Pos Pengaduan untuk Petani

JAKARTA. Pemerintah menyiapkan pos pengaduan bagi para petani agar mereka bisa melapor apabila terjadi pembelian beras dan gabah di bawah harga pembelian pemerintah yang baru.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3), mengatakan pos pengaduan yang diorganisasikan oleh Kementerian Pertanian tersebut akan disebar di seluruh daerah Indonesia.

"Kementerian Pertanian sudah minta agar jangan sampai ada petani yang menjual gabahnya di bawah HPP dan kalau itu ada berarti itu melanggar, tidak boleh terjadi. Dan harus ada pos pengaduan untuk itu," tuturnya.

Hatta menjamin Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan membeli beras petani dengan harga di bawah HPP yang baru.

Menurut dia, saat ini Kementerian Pertanian pun telah melakukan sosialisasi tentang HPP baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. "Menteri Pertanian sudah menggerakkan itu semua," ujarnya.

Berita Pertanian : Petani Jateng Kecewa Gubernur Batalkan Dana Insentif Padi Puso

SUKOHARJO. Kalangan petani di wilayah Solo Raya, Jateng, sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak jadi mencairkan dana insentif pengganti padi puso periode Maret - Agustus 2011.

Hal itu menyusul pernyataan Gubernur Jateng Bibit Waluyo di Klaten dua hari lalu, yang menyebut tidak akan ada penggantian padi puso yang disebabkan oleh bencana alam dan wereng di Jawa Tengah.

"Sebenarnya kami sudah menduga lama bahwa pemerintah tidak pernah serius memikirkan petani. Hal itu sudah dijawab oleh Gubernur Bibit Waluyo sendiri. Dengan begitu, semakin jelas bahwa petani selama ini memang harus mengatasi sendiri persoalan yang mendera mereka," ungkap ketua Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Irigasi Dam Colo Timur, Sarjanto Jigong, Jumat (24/2).

Hal sama diungkap oleh Ketua HKTI Jawa Tengah, Gunadi Wirjasukardja yang menyesalkan sikap pemerintah yang berlama-lama dan bahkan akhirnya tidak memenuhi janji untuk mengganti padi puso di Jateng yang disebabkan oleh bencana alam banjir dan serangan masif wereng pada periode Maret - Agustus 2011.

"Kalau dananya sudah ada, kenapa tidak jadi dicairkan. Padahal petani sudah berharap, agar kerugian saat gagal panen bisa diminimalkan dengan adanya bantuan dana insentif itu. HKTI akan terus memperjuangkan, dan pemerintah memang harus terus disadarkan," ujar Gunadi.

Sedang Ketua KTNA Sragen Suratno mengingatkan, agar pemerintah berhenti memain-mainkan petani yang sedang menderita, jika menginginkan ketahanan pangan nasional yang digalakkan tetap terjaga dan tidak tergerus oleh kepercayaan petani yang makin menipis.

"Kami khawatir, jika pemerintah selalu ingkar dengan janjinya, terus disikapi dengan cara sama oleh petani. KTNA Sragen selama ini terus berupaya membangkitkan semangat petani agar tidak patah di tengah jalan ketika menghadapi bencana alam dan juga serbuan OPT (organisme pengganggu tanaman ) yang masif. Tapi jika pemerintah terus membiarkan dan bahkan ingkar janji seperti ini, kami khawatir petani akan nglokro, yang gilirannya tentu akan berdampak pada program ketahanan pangan," tandas Suratno.

Setidaknya Widianto, petani Belimbing, Polokarto, kabupaten Sukoharjo mengamini apa yang diungkapkan Suratno dari Sragen tersebut.

"Saat ini jumlah petani semakin susut. Mereka memilih mencari pekerjaan lain, ketika lahan sawahnya tidak pernah menghasilkan panenan yang menjanjikan, karena serangan wereng dan juga bencana alam banjir yang disertai dengan angin topan. MT I ini saya rugi, hanya 50 persen yang bisa dipanen. Kalau yang tahun lalu tidak diganti pemerintah, modal untuk bertanam MT II nanti apa," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Sukoharjo, Giyarti kepada Media Indonesia menyatakan, bahwa yang dinyatakan gubernur Jateng terkait soal dana insentif gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam dan serbuan wereng itu, belum pernah didengar.

"Sejak rapat terakhir awal Februari lalu, sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi," terang Giyarti
ketika dikonfirmasi.

Ia menegaskan, hasil rapat terakhir dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di kantor PHP (Penanggulangan Hama Penyakit) Jawa Tengah pada awal Februari menyebutkan, sedang diupayakan adanya revisi pedoman umum (pedum) tentang kebijakan pemberian dana insentif sebesar Rp3,7 juta per hektare.

Revisi pedum sangat sangat diperlukan, mengingat seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah sepakat, dana insentif akan diganti dari uang menjadi bantuan in natura berupa bibit padi, pupuk dan obat-obatan.

"Tanpa ada perubahan Pedum, tentu kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan, dan dana insentif itu tidak akan cair dari kantor
Kementerian Pertanian," imbuh Giyarti lagi.

Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian Saling Lempar Soal Pupuk Subsidi

Jakarta. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membantah keterkaitannya dengan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi karena kurangnya pengawasan dari pihak Kementerian Perdagangan.

"Saya harus ngomong apa, apa itu tanggung jawab kita?," ujar Gita menanggapi tudingan Menteri Pertanian Suswono terkait penyelewengan pupuk subsidi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (29/12).

Gita menyatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Pertanian guna menyelesaikan masalah tersebut.

"Jadi begini, saya kemarin diajak Menteri Pertanian ke sana untuk sidak. Ini kan subsidi pupuk yang diwarnai khusus. Kita akan pelajari, tapi sepengetahuan saya itu bukan tanggung jawab penuh kita mengenai penyelewengan ini. Ini kan di lapangan, siapa yang harus di lapangan untuk mengawasi seperti ini, nanti kita akan duduk lah," jelasnya. (dtc)

Harus Ada Regulasi Tata Niaga yang Memihak Petani

Medan. Tingginya impor produk pertanian sangat merugikan petani yang kondisinya kian kesulitan karena tak mampu bersaing, baik dari sisi harga maupun kontinuitas produksi sesuai permintaan pasar. Karena itu, harus ada regulasi tata niaga impor yang memihak petani, di antaranya dengan tidak hanya memakai sudut pandang kebutuhan konsumen.
Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi yang juga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE-USU) Syafrizal Helmi Situmorang di Medan.

Ia menjelaskan, masuknya produk pertanian misalnya buah-buahan, kentang, kedelai dan lainnya tidak bisa dibiarkan terus-menerus jika ingin produksi pertanian di Sumut bisa paling tidak menjadi raja di rumahnya sendiri. "Harus ada upaya empowering (penguatan) kepada petani," ujarnya, Selasa (1/11).

Pada dasarnya, kata Helmi, kepentingan petani harus lebih diutamakan agar petani bisa lebih sejahtera. Ia berpendapat, Dinas Pertanian sebagai instansi yang bersinggungan langsung dengan para petani harus bisa memberikan tenaga ahli dengan memberikan model pertanian dan aplikasi teknologi tepat guna sehingga bisa dilakukan petani dengan mudah.

Dan yang tak kalah pentingnya, dalam hal pemasaran, harus diberikan ruang yang lebih besar untuk para petani memasarkan produknya serta tidak membiarkannya bersaing langsung dengan produk luar yang dalam pandangan masyarakat umum lebih baik. "Petani harus mendapatkan perlindungan dan jaminan bahwa produknya laku, bukan disalahkan karena daya saingnya kalah dengan produk impor,” jelasnya.

Perlindungan kepada petani, kata Helmi, antara lain bisa dilakukan dengan tidak mengimpor produk-produk yang sebenarnya ada di tingkatan lokal. Selain itu, tidak mengimpor produk yang mana produk tersebut di lokal sedang mengalami panen.

Kemudian, jaminan pemasaran bagi produk juga harus diberikan melalui promosi konsumsi produk lokal sembari melakukan perbaikan dan pembinaan kepada petani agar tidak terus-menerus menggunakan pestisida untuk pertaniannya. "Ini penting karena sebenarnya produk dari luar juga tidak lebih bersih dari penggunaan pestisida dari pada petani kita," ujarnya.

Ia menegaskan, regulasi tata niaga impor produk pertanian juga memastikan adanya ketegasan pemerintah dalam menentukan standar mutu produk sebelum masuk ke pasaran. "Jadi, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan para konsumen saja, karena sebenarnya petani jauh lebih penting untuk diperhatikan," tambahnya.

Hari Tani: Membangun Kembali Kebanggaan Seorang Petani

Oleh : Prasasti Perangin-angin.

Kelahiran Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dimaknai sebagai Hari Tani Nasional (HTN). Tepatnya 24 September. Jadi tahun ini,@HTN sudah berumur 51 tahun yang selayaknya dimaknai sebagai hari rayanya kaum tani. Sebagaimana layaknya hari raya yang lain maka hari ini seharusnya menjadi peringatan tonggak suka citanya kaum tani di Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah sukacita itu ada di dalam wajah Pak Tani kita hari ini?

Ada sebuah cerita dari seorang kakek berumur 67 tahun bernama Daldiri. Di dalam cerita itu kakek ini menuturkan keluh kesahnya sebagai seorang petani " Saya sampai tak bangga lagi kalau ada yang menyebut saya ini Pak Tani... (Kompas.com). Apa yang dirasakan kakek Daldiri barangkali hanyalah satu contoh betapa tidak membanggakannya hidup menjadi petani di negara ini. Di Hari Tani tahun inipun, kemiskinan, kesusahan atau golongan rendah masih identik dengan mereka. Hal ini seperti mau mengatakan tidak ada yang membanggakan dari seorang petani. Sehingga muncul kembali pertanyaan di dalam benak saya, bisakah hari tani tahun ini ada sebuah langkah awal untuk menumbuhkan kembali kebanggaan di dalam diri Pak Tani?

Menurut saya satu-satunya cara untuk membangun kembali kebanggaan petani adalah dengan memperbaiki kesejahteraan para petani. Petani yang hari ini identik dengan kemiskinan harus mengalami transformasi sesungguhnya yang menjadi akar kemiskinan para petani. Sekarang bagaimana membawa kesejahteraan bagi para petani yang miskin itu?

Hal pertama adalah transpormasi faktor internal para petani. Kebanggaan menjadi seorang tani akan tumbuh tidak lain dan bukan harus ditumbuhkan oleh petani itu sendiri. Saya melihat budaya malas bekerja keras masih dominan di dalam kehidupan para petani. Saya pernah mendengar bahwa sering sekali para petani akan berhenti bekerja setelah masa panen selesai. Sehingga yang terjadi adalah hasil panen akan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Padahal jika setelah panen para petani tersebut mengusahakan tanaman lain sebelum masa tanam utama tiba tentunya akan memberikan pemasukan yang lebih banyak kepada petani. Atau sebagai contoh, seorang buruh tani di Tanah Karo yang dapat menerima upah harian seorang buruh tani berkisar 40-60 ribu per hari. Kalau saja ia bekerja enam kali seminggu maka sebenarnya ia akan mendapatkan penghasilan sebesar sekitar 1 jutaan per bulan. Dan itu sebenarnya tidak tergolong miskin, karena berpenghasilan di atas 20 ribu per hari. Namun karena budaya malas dan merasa sudah cukup untuk makan, maka terkadang lebih sering buruh tani hanya bekerja beberapa hari seminggu. Ibaratnya setelah habis uang dulu baru bekerja kembali.

Peningkatan Etos Kerja

Hal inilah yang harus diubah di dalam diri para petani kita hari ini. Hari tani seharusnya memberikan hikmat dan perenungan terhadap peningkatan etos kerja. Peningkatan terhadap semangat kerja keras. Karena tanpa kerja keras dari diri petani itu sendiri, maka kemiskinan akan tetap identik dengan hidup petani. Dan menurut saya itu yang menjadi kunci kesuksesan para petani di Tanah Karo. Kalau kita melihat para ibu rumah tangga sendiripun harus bekerja keras diladang. Kalau hari biasa kecuali hari minggu maka akan sulit kita temui para ibu rumah tangga di rumah karena pada umumnya mereka bekerja diladang.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Perhatian pemerintah untuk mencabut akar kemiskinan di dalam tubuh para petani mutlak dibutuhkan. Perhatian itu harus dilakukan dengan investasi pertanian. Sebagaimana yang disarankan dan dorongan Bank dunia agar negara berkembang mencanangkan untuk mengadakan investasi pertanian untuk mengentaskan kemiskinan. Namun sayang seribu kali sayang hal ini rasanya sulit terwujud.

Investasi pertanian tidak dapat dilakukan disebabkan kurang memadai infrastruktur pertanian. Kalau dulu kita mendengar ada pembanguan irigasi air untuk mendistribusikan perairan untuk pertanian, namun sekarang infrastuktur apa yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan para petani? Hampir tidak pernah terdengar. Perbaikan jalan dan transportasi juga masih jalan ditempat sehingga hal ini mengganggu produktivitas hasil pertanian dan distribusi sehingga margin biaya distribusi tinggi. Jalan ke desa-desa rusak berat dan bahkan di banyak desa harus dilalui dengan kendaraan gerdang dua. Kondisi ini sama dengan emencekikf leher para petani karena ongkos distribusi pertanian yang sangat besar. Sehingga kalau kita sederhanakan saja yang diharapakan petani di hari tani ini, yakni perbaiki infrastruktur jalan.

Begitu juga dengan harga pupuk dan pestisida. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang berpihak kepada para petani. Memang benar terdengar kabar pupuk subsidi. Tetapi sering sekali pupuk subsidi itu tidak sampai ke tangan petani karena pengaruh kongkalikong para pengusaha dan penguasa. Di tambah lagi para petani yang harus menghadapi sendiri kalau terjadi hama. Seperti yang dialami petani jeruk di Tanah Karo akhir-akhir ini. Ketika hama buah menyerang petani jeruk, apa peran pemerintah untuk bersama-sama dengan petani menanggulangi hal itu? Tidak ada. Petani harus berjuang sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya pemeliharan yang lebih besar dengan membeli pestisida yang harganya selangit, yang sebenarnya juga tidak menjamin hama buah akan teratasi. Kalau harga pemeliharaan selangit ditambah lagi harga komoditas pertanian murah maka benarlah petani akan mati suri. Jadi kepada pemerintah investasi dibidang penanggulangan hama juga mendesak untuk diperhatikan pemerintah. Perlu diaktifkan pusat kajian dan laboratorium penanggulangan hama di dinas-dinas pertanian. Jangan biarkan petani menderita sendiri terhadap serangan hama tak kenal ampun itu.

Jadi kalau ada peningkatan etos kerja dan investasi pertanian dari pemerintah, niscaya kemiskinan yang hari ke hari semakin melekat di dalam hidup mereka akan terkikis setahap demi setahap. Dengan demikian sebagaimana seharusnya, seorang Pak Tani di negeri ini juga memiliki sukacita dan kebanggaan bisa terjadi. Setidaknya diawali melalui hari tani ini. Selamat Hari Tani.

Penulis adalah anak petani dan bangga Menjadi Anak Petani.

Berita Pertanian : Daya Beli Petani Meningkat Selama April

Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan daya beli petani pedesaan sebesar 0,57 persen selama bulan April 2011. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (2/5), hal itu terlihat dari kenaikan nilai tukar petani nasional selama bulan April 2011 dari 103,32 menjadi 103,91.

Kenaikan nilai tukar petani selama kurun waktu itu, kata dia, utamanya berasal dari kenaikan nilai tukar petani pada subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan perikanan. Nilai tukar petani tanaman pangan naik 0,79 persen karena kenaikan bermakna harga komoditas tanaman pangan seperti jagung dan kacang tanah.

Sementara kenaikan nilai tukar petani subsektor perkebunan sebesar 1,3 persen utamanya disebabkan oleh kenaikan harga karet dan kelapa dan peningkatan daya beli nelayan sebesar 0,54 persen utamanya akibat kenaikan harga ikan tenggiri dan tongkol serta kelompok ikan hasil budidaya.

Namun bersamaan dengan penurunan harga beberapa hasil pertanian tanaman hortikultura seperti cabai merah dan cabai rawit, selama bulan April nilai tukar petani hortikultura turun 0,21 persen.
Penurunan daya beli juga dialami para peternak. Nilai tukar peternak turun 0,07 persen, antara lain karena harga daging ayam dan sapi yang turun.

Berita Pertanian : Curah Hujan Tinggi, Petani Sawit Kesulitan Pasarkan Hasil Panen

MUSIRAWAS. Curah hujan yang cukup tinggi sepekan terakhir, membuat sebagian petani sawit kesulitan mengeluarkan hasil panen. Hujan mengakibatkan jalan menuju perkebunan yang berupa jalan tanah menjadi seperti kubangan lumpur, sehingga sulit dilalui.

Manan (43), salah seorang petani di kawasan Payolebar Desa Bukitulu Kecamatan Karangjaya mengatakan, sudah beberapa hari ini ia dan petani sawit lainnya kesulitan mengeluarkan hasil panen. Karena hujan yang terus menerus mengakibatkan jalan menjadi rusak.

"Tak hanya jalan kebun saja, bahkan jembatan di areal kebun ada hanyut terbawa arus air yang pasang. Kita terpaksa gotong royong memerbaikinya, jika tidak maka hasil panen tak bisa keluar. Di areal ini ada sekitar 100 paket kebun sawit yang menggunakan akses jalan dan jembatan ini" ujarnya.

Derita Buruh Sawit

Oleh : Amin Siahaan

Tepat satu abad lalu industri perkebunan kelapa sawit dirintis di Sumatera Timur, tepatnya di Tanah Itam Ulu oleh perusahaan Olipalmen Cultuur dan di Pulau Raja oleh perusahaan Huileries de Sumatera.

Kini, Indonesia dikenal sebagai pemasok utama crude palm oil. Hasilnya, di tahun 2009, Indonesia mendapatkan 10 miliar dolar dari perdagangan CPO. Tanggal 28-30 Maret 2011 lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) beserta pemerintah merayakan peringatan 100 tahun komoditi kelapa sawit di Indonesia. Kota Medan dipilih untuk menjadi tuan rumah acara ini. Namun, cerita sukses ini meninggalkan derita tak terperi bagi ribuan buruh perkebunan kelapa sawit.

Pelanggaran Hak NormatifTahun lalu, Greenpeace merilis berita yang menyebutkan bahwa perusahaan Sinar Mas Group melakukan pelanggaran ekologi dalam proses produksi sawitnya. Akibatnya, perusahaan internasional Nestle dan Unilever menghentikan pembelian CPO untuk sementara waktu. Pengusaha sawit dan pemerintah pun segera mengambil sikap dengan mengatakan pemberitaan negatif atas sawit Indonesia adalah bentuk black campaign Barat. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat luas perkebunan sawit nasional mencapai 9,2 juta hektar. Rata-rata seorang buruh sawit bekerja di atas lahan 5 hektare. Dengan demikian terdapat 1.840.000 buruh yang menggantungkan nasibnya terhadap tumbuhan asli Afrika ini.

Citra negatif perkebunan sawit tidak hanya identik dengan kerusakan lingkungan. Buruh sawit, yang bekerja mulai pagi hingga sore, bahkan malam, merupakan bagian dari masyarakat marjinal. Kehidupan buruh sawit sangat identik dengan kemiskinan. Ini dapat kita lihat dari buruh sawit asal Jawa di Sumatera yang sudah hidup tiga sampai empat generasi. Mereka biasanya dikenal dengan istilah Jawa Kontrak (Jakon). Kemiskinan buruh sawit diakibatkan sistem yang didesain secara sistemik dan terstruktur yang berujung hilangnya akses hidup buruh perkebunan. Manifestasi kemiskinan buruh sawit berupa, antara lain, pelanggaran atas hak-hak normatif.

Pertama, pelanggaran status kerja. Di mana buruh sawit kebanyakan berstatus harian lepas (harlep) atau kontrak. Implikasinya adalah mereka mendapatkan upah di bawah standar. Hanya Rp 10.000-Rp 15.000 per harinya. Ironisnya, sebagian besar di antara mereka bekerja di bagian produksi utama: pemanen dan perawatan. Hal ini jelas melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 56 ayat 1; 59 (2); dan 66 (1). Selain itu terdapat juga buruh brondolan sawit yang umumnya dikerjakan perempuan dan anak-anak. Meskipun bekerja dari awal sampai selesai, mereka tidak mendapatkan upah sama sekali.

Kedua, pelanggaran keselamatan kerja. Buruh perkebunan sawit bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung kerja (APD). Helm, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu boot, dan seragam amat minim diberikan. Ini melanggar UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja khususnya pasal 3 ayat 1 (f). Padahal, bekerja di perkebunan sawit sangat rentan terjadinya kecelakaan kerja seperti tertimpa buah sawit ataupun gigitan binatang buas (ular). Ketiga, pelanggaran alat kerja. Buruh kebun sawit pada umumnya harus membeli sendiri peralatan kerja mereka. Jika pun disediakan oleh perusahaan, maka harus membayar setengah harga yang dipotong dari gaji mereka. Sedangkan biaya perawatan atau kerusakan harus ditanggung sendiri.

Keempat, eksploitasi denda atau sanksi. Di perkebunan kelapa sawit berlaku denda berupa potongan gaji atas kesalahan kerja di lapangan. Misalnya, ketika ada buah sawit yang masak tapi tidak dipanen. Atau jika brondolan sawit banyak tertinggal di areal tanaman. Akumulasi denda ini akan dipotong dari gaji. Buruh tidak diberikan kesempatan membela kesalahannya. Umumnya kesalahan terjadi karena beratnya target kerja dan minimnya alat kerja. Kelima, pelanggaran atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Perkebunan telah mematikan kehidupan sosial-politik buruh dengan melarang berdirinya serikat buruh selain yang ditetapkan oleh perkebunan. Ancaman mutasi dan pemecatan segera diberlakukan jika ada buruh yang mencoba masuk atau mendirikan serikat buruh yang tidak direstui perkebunan. Di sisi lain, serikat buruh dukungan perkebunan lebih merupakan perpanjangan tangan perusahaan untuk mengawasi gerak-gerik buruh perkebunan.

Kelima, pelanggaran fasilitas. Hanya buruh berstatus tetap yang bisa mendapatkan fasilitas seperti perumahan, air, dan listrik. Itupun dengan kualitas sangat memprihatinkan. Perumahan umumnya terbuat dari kayu papan. Air berwarna hitam kecoklatan dan berkeruh karena perkebunan sawit berdiri di atas lahan gambut. Fasilitas sekolah kebanyakan hanya sampai tingkat sekolah dasar. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya anak buruh yang tidak sekolah karena ketiadaan biaya. Orangtua mereka "lebih suka" anaknya membantu bekerja di perkebunan.

Keenam, pelanggaran proses kerja. Tiap harinya buruh sawit bekerja dengan tiga target kerja sekaligus yaitu, jam kerja, luas areal dan target produksi. Buruh di bagian pemanen harus bekerja mulai pagi sampai sore dengan luas areal 5 hektar dan beban tandan buah segar (TBS) sebesar 1-2 ton. Ketiganya harus tercapai jika tidak ingin dikenakan denda atau sanksi. Pola inilah yang mengakibatkan istri dan anak buruh terpaksa harus ikut bekerja untuk meringankan pekerjaan dan menghindari sanksi.

Ketujuh, pelanggaran gender. Buruh perempuan, juga anak-anak, sangat rentan terhadap eksploitasi seksual. Pelakunya bisa berasal dari unsur pimpinan seperti Mandor ataupun sesama buruh. Lokasi kerja yang jauh dan sepi mendukung tindakan kriminal ini. Bahkan bukan rahasia lagi, praktek prostitusi inheren pada setiap perkebunan.

Pelanggaran hak-hak normatif merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Karena telah melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil-politik buruh perkebunan. Kondisi yang tidak jauh berbeda seperti yang dikisahkan oleh Johanes Van den Brand dalam brosur Millioenen Uit Deli 109 tahun lalu.

Makna Perayaan

Dari paparan di atas patut kita pertanyakan apa korelasinya bagi buruh, dan keluarganya, gelaran satu abad sawit di Indonesia diadakan? Perayaan yang mengambil tema "Sawit Sahabat Rakyat" ini tidak akan mengubah sedikit pun kehidupan buruh sawit. Kemiskinan akan terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Jelas bahwa industri sawit hanya menguntungkan segelintir pemodal. Lalu di mana peran pemerintah? Setali tiga uang. Pemerintah lebih nyaman duduk bersama pengusaha. Peran mensejahterakan rakyat (buruh) menjadi alpa karena begitu kuatnya intervensi pemodal.

Bukti terkini dapat kita lihat dalam draf moratorium yang ternyata hanya berlaku di obyek hutan primer. Perkebunan sawit yang sudah berdiri di atas hutan lindung atau lahan gambut tetap bisa beroperasi. Oleh karenanya, kebanggaan Indonesia sebagai pemasok utama CPO dunia adalah semu. Karena tidak berimplikasi pada perbaikan ekonomi jutaan buruh sawit. ***

Penulis aktif di NGO Lentera Rakyat (Bergerak di Bidang Pendidikan dan Pengorganisasian Buruh Perkebunan)

Berita Pertanian : Tanaman Kubis Kering Kena Abu Vulkanik di Malang

Malang. Hingga Kamis (28/4), paparan debu Gunung Bromo masih melanda Kabupaten dan Kota Malang, Jawa Timur. Meski tidak lagi mengganggu penerbangan, tanaman kubis warga mengering akibat terpapar asap dari gunung dengan ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut itu.

”Penerbangan sudah normal kembali. Pendaratan dan pemberangkatan sudah dilakukan dari Malang,” kata Kepala Dinas Operasi Bandara Abdulrachman Saleh Malang Kolonel Penerbang Novianto Widadi.

Meski demikian, para petani sayuran merasakan dampak paparan asap yang mengandung belerang tersebut. ”Dampak lirang (belerang) dari Bromo itu sudah kami rasakan sejak seminggu lalu. Bukan debunya, melainkan asap atau awan dari Gunung Bromo yang turun ke ladang pada malam hari,” kata Cipto, petani asal Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas. Dusun itu jaraknya 12 kilometer dari Gunung Bromo.

Menurut dia, kubis yang terkena belerang memang akan mengering, tetapi itu tidak akan lama. ”Seusai terkena lirang, biasanya nanti tanaman justru akan subur,” katanya.

Lahar dingin

Di Magelang, Jawa Tengah, dalam dua pekan terakhir banyak pengungsi korban lahar dingin Merapi mulai pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa situasi sudah cukup aman meski sebenarnya pemerintah masih memperpanjang masa tanggap darurat.

Jumlah pengungsi yang semula 3.588 orang, saat ini tinggal 2.947 orang.

Namun, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap mengimbau mereka siap jika suatu waktu harus kembali mengungsi. Sebab, hujan dalam intensitas tinggi masih berpotensi terjadi.

Berita Pertanian : Tomat Langka di Lampung Barat

BATUBRAK. Jika pada bulan sebelumnya komoditas tomat di beberapa kecamatan di Lampung Barat membanjir dan dibiarkan membusuk di batang karena tidak laku dijual, kini komoditas itu mulai langka dan harganya di pasaran mencapai Rp3.500/kg.

"Sudah seminggu ini, penjualan tomat di pasaran terus mengalami kenaikan. Terkadang kehabisan stok dari petani," kata Suryati (44), penjual sayur keliling, warga Kembahang, Selasa (19-4).

Dia mengaku untuk mendapatkan tomat yang biasanya diantar petani ke rumah, kini ia harus langsung berkeliling ke kebun. Harga dari petani berkisar Rp2.000—Rp2.250 per kg, itu pun sulit di dapat. "Sudah harga mahal, tomatnya juga susah didapat. Biasanya setiap hari saya dipasok 75 kg, tetapi beberapa hari ini hanya mendapat jatah 25 kg," ujar wanita paruh baya itu.

Di tempat terpisah, Harmain (51), petani tomat di Pekon Padangdalom, Kecamatan Balikbukit, mengaku bersyukur dengan adanya kenaikan harga tomat dalam beberapa hari terakhir. "Alhamdullilah, saat saya panen, harganya tiap hari naik. Mungkin memang rezeki buat nyekolahin ketiga anak saya," kata dia.

Dibiarkan

Waktu harga tomat anjlok sekitar satu bulan lalu, kata Harmain, kondisi tomat di ladangnya baru memasuki masa pembuahan. Dengan begitu, dia membiarkan kebun tomatnya dipenuhi rumput karena takut membuang-buang tenaga saja jika dirawat.

"Namun, ketika memasuki masa panen, harga tomat terus membaik. Awalnya saya cemas karena membiarkan kebun tomat tidak dikoret sehingga buahnya kurang bagus dan hasilnya sedikit," kata dia.

Dia berharap ke depan pemerintah memberi informasi kepada petani tentang penyebaran penanaman sayuran sehingga pasokan dan harganya stabil. "Maunya pemerintah memberi tahu petani kalau di daerah lain sedang menanam apa, dan kita harus menanam apa. Biar tidak seperti bulan lalu, di sini banjir tomat, daerah lain juga begitu. Jadi, yang rugi juga petani," ujar dia.

Bulan lalu, sejumlah petani di Lambar membiarkan buah tomatnya membusuk di batang. Hal itu karena tomat tidak laku dijual dan harganya sangat murah, antara Rp250—Rp350 per kg. Petani tomat membiarkan tomatnya membusuk karena akan mengalami kerugian lebih besar jika dipanen.

"Untuk menutupi biaya petik saja tidak tertutupi, lebih baik kami biarkan membusuk di batang," kata seorang petani tomat.

Berita Pertanian : 16.400 Ha Kebun Sawit di Atas "Lahan Warga"

Sambas. Perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 hektar di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tumpang tindih dengan lahan milik warga. Di Bengkayang, proses ganti rugi dan pelepasan kawasan hutan untuk kebun sawit seluas 29.000 hektar juga belum selesai.

Kepala Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Petrus Nampe, mengatakan, sampai saat ini persoalan tumpang tindih lahan itu belum ada penyelesaian. Padahal, ada perusahaan yang sudah menanam bibit sawit.

”Ada masyarakat dengan bukti sertifikat yang belum menerima ganti rugi lahan yang diambil perusahaan untuk perkebunan. Kami sudah bernegosiasi dengan para pengusaha, tetapi belum menemukan kesepakatan,” kata Nampe, Kamis (14/4).

Menurut Nampe, masyarakat khawatir proses penyelesaian itu tidak akan memihak mereka. ”Masyarakat takut lahan mereka akhirnya benar-benar diserobot karena mereka belum menerima ganti rugi, tetapi penanaman sudah dilakukan,” kata Nampe.

Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid dan Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Hiarsolih tidak bisa dikonfirmasi. Telepon seluler milik Burhanuddin tidak aktif, sementara Hiarsolih tidak mengangkat panggilan.

Selain di Sambas, tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit juga terjadi di Kecamatan Jagoi, Kabupaten Bengkayang. Perkebunan sawit seluas 29.000 hektar di Jagoi Babang tumpang tindih dengan hutan produksi, hutan rakyat, dan lahan milik masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalbar Erma Suryani Ranik mengatakan, kasus tumpang tindih lahan perkebunan di Jagoi Babang itu dilaporkan oleh masyarakat ketika dirinya melakukan kunjungan kerja dalam masa reses.

”Yang di Bengkayang merupakan dampak penyerahan kewenangan yang tidak tuntas setelah pemekaran dan aturan yang tidak jelas,” kata Erma. (kompas)

Berita Pertanian : Ribuan Petani Jambi Terlilit Utang Bank

Jambi. Bupati Batanghari Abdul Fattah menyatakan, ribuan petani sawit dan karet di daerahnya terlilit utang di bank dalam jumlah milyaran rupiah akibat produksi panen yang tidak menentu.

Bupati Abdul Fattah menyampaikan hal itu di hadapan Wakil Presiden Boediono saat menghadiri acara dialog dengan ratusan petani karet di Dusun Rasau, Kelurahan Jembatan Emas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu.

"Utang kredit itu menumpuk sejak sekitar 1979, dan ini jelas sangat menghambat laju perkembangan usaha para petani. Jumlahnya mencapai Rp6,4 miliar, dan angka petani yang terlilit utang terhitung sebanyak 4.168 kepala keluarga (KK)," ujar Fattah.

Sementara untuk pola PIR khusus dan PIR trans, sisa utang petani sejak awal dimulai program tersebut mencapai Rp25 miliar, dengan 3.330 KK petani yang dilibatkan, katanya.

Beberapa petani yang berdialog langsung dengan Wapres sempat mengusulkan agar sisa utang mereka tersebut dapat dihapuskan.

Seiring dengan penghapusan itu, petani juga mengharapkan sertifikat tanah mereka yang sempat dipakai agunan untuk mendapatkan kredit, dapat dikembalikan.

Dengan demikian, kata petani, sertifikat itu nantinya dapat dijadikan agunan untuk skem kredit pengembangan energi nabati dan revilatisasi pertanian.

Pada pemaparannya, Bupati Abdul Fattah menjelaskan, Kabupaten Batanghari memiliki areal tanaman karet yang dikembangkan melalui PIR khusus, PIR tran dan proyek UPT seperti proyek rehabilitasi yang dimulai sejak tahun 1979 pada lahan seluas 29.336 hektare.

"Dilihat dari sisi teknis saat ini, kebun karet atau sawit tersebut sudah tidak layak lagi karena sudah melampaui usia produksi, sehingga produktivitasnya rendah bahkan tidak bernilai ekonomis lagi, bahkan banyak tanaman yang sudah mati," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Boediono mengatakan, sisa kredit para petani tidak bisa dihapuskan, mengingat itu sudah menjadi perjanjian antara petani sebagai debitur kepada pihak bank.

"Tetapi kondisi ini bisa menjadi dasar dan contoh agar pihak bank bisa memberikan kebijakan khusus, khususnya kepada petani dalam memberikan kredit lunak," ujarnya.

Wapres juga mengimbau agar pihak bank khususnya bank-bank pemberi kredit petani, bisa meninjau kembali sistem pencairan serta agunan yang harus dipenuhi petani agar tidak memberatkan.

Pada kegiatan tersebut, Wapres bersama Ny Herawati Boediono, tampak didampingi Menteri Pertanian Suswono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto serta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan jajarannya.(ant)

Berita Pertanian : Ribuan Warga Bentrok dengan Mafia Getah

LANGKAT. Seribuan warga Dusun Tahun 10 Titi Kurus, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Sarangan dan Dusun Tahun 20, Desa Kebun Balok, Kecamatan Batang Sarangan, bentrok dengan anggota mafia getah, Selasa (5/4) malam sekira pukul 21.30 WIB.

Peristiwa ini berawal dari tidak bersedianya Sumino (40) warga Dusun Jati Mulya, Desa Sei Bamban menjual getah miliknya kepada pimpinan mafia getah Batang Sarangan, berinisial KG (35) warga Dusun Namunggas, Desa Kwala Sawit, Kecamatan Batang Sarangan.

Ketidakpatuhan Sumino tadi, membuat KG berang dan merasa dilecehkan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, KG pun memerintahkan empat orang anak buahnya untuk menemui Sumino, agar menjual getahnya kepada KG.
Lagi-lagi, permintaan anak buah KG, ditolak mentah-mentah oleh Sumino dengan alasan, kalau dia sudah memiliki agen getah sendiri. Namun, alasan Sumino membuatnya harus beradu fisik dengan 4 anak buah KG. Adu jotos pun terjadi.

Karena kalah dengan jumlah dan tertekan, Sumino mengambil sebilah parang di rumahnya dan secara membabi buta menyerang keempat anak buah KG. Ternyata, serangan membabi buta Sumino, mengenai tangan salah seorang utusan KG. Karena ada yang terluka, ketiga utusan lainnya meninggalkan Sumino dan membawa temannya untuk berobat.

Tak sampai di situ, selang beberapa jam kemudian, puluhan anggota KG kembali mendatangi rumah Sumino untuk membalas dendam. Beruntung, Sumino sudah meninggalkan rumah, bersama anak dan istrinya bersembunyi. Meski Sumino selamat, namun rumah dan seisinya, menjadi amukan anggota KG hingga hacur berantakan.

Sejak peristiwa itu, kondisi Batang Sarangan mulai tidak kondusif. Puncaknya, Selasa (5/4) malam, ribuan warga sepakat untuk melakukan perlawanan kepada KG. Dengan membawa kelewang dan mengenakan ikat kepala, ribuan warga melakukan penyisiran terhadap sejumlah tempat yang dicurigai menjadi persembunyian KG.

Setelah melakukan penyisiran di sejumlah kawasan, warga tak kunjung berhasil menemukan pimpinan mafia getah Batang Sarangan itu. Lalu warga berkumpul di Kelurahan Pekan Batang Sarangan menunggu kepulangan KG. Secara kebetulan, satu unit mobil could diesel BK 8508 RD milik KG berisi getah, melintas di Pekan Batang Sarangan dan tak ayal mobil tersebut menjadi sasaran kemarahan warga dengan membakarnya di tengah-tengah lapangan bola kaki Batang Sarangan.

Tak sampai di situ, dua unit sepeda motor milik anggota KG juga turut menjadi amukan warga yang sudah kesal dengan ulah KG yang gemar menganiaya warga. Peristiwa ini juga membuat lutut Camat Batang Sarangan Zainul Arifin gemetar dan kabur dari rumah dinasnya.

Keterangan Partono (62) tokoh masyarakat setempat menyebutkan, aksi brutal yang dilakukan warga ini, merupakan bentuk kekesalan terhadap KG yang kerab melakukan penganiayaan kepada warga yang tidak bersedia menjual getah kepadanya. Sekaligus kekesalan terhadap aparat kepolisian yang tidak respon dan terkesan melakukan pembiaran atas prilaku KG kepada warga. “Kami sudah kelewat kesal, makanya bisa mengumpulkan semua warga untuk melakukan perlawanan. Habis, kalau dilapor ke polisi tidak mempan, bolak balik dilaporkan, tidak kunjung ada tindakan, malah pelapor yang dihajar mafia, jadi mau lapor kemana lagi,” kesal Partono. Camat Batang Sarangan Zainul Arifinmengaku, bersembunyi untu menghindar amukan warga.

Berita pertanian : Petani Jeruk Toni Surbakti, Memilih Organik Setelah Harga Jeruk Anjlok

Bila dahulu petani mengandalkan tenaga ternak sapi atau kerbau untuk mengolah lahannya, maka saat ini sudah tergantikan oleh mesin bajak. Demikian juga halnya dengan berbagai kebutuhan produksi pertanian yang saat ini sudah serba kimia dan hal ini efektif mendongkrak produksi pertanian. Akan tetapi, saat ini kian disadari pengaruh negatif dari berbagai bahan kimia yang digunakan dalam pertanian. Sehingga banyak orang yang kembali beralih kepada bahan pangan yang dihasilkan dari proses budidaya non-kimia atau sering disebut pertanian organik.

Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu sentra pertanian di Sumatera Utara (Sumut), sejak lama telah menggunakan ilmu pengetahuan modern di bidang pertanian. Simalungun yang dan 60% penduduknya adalah hidup dari sektor pertanian. Sehingga tidak mengherankan bila Simalungun menjadi salah satu lumbung pangan Sumut.

Toni Surbakti adalah salah seorang warga Simalungun yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Ayah 4 orang anak ini mengandalkan tanaman jeruk sebagai komoditas pertanian yang ia budidayakan di Pamatangraya. Sebagaimana petani lainnya, pada awalnya, Toni juga menggunakan berbagai bahan kimia untuk tanaman jeruknya.

Namun seiring kian mahalnya bahan kebutuhan pertanian, akhirnya Toni beralih ke dalam pertanian organik dan sekaligus menjadi pioner pertanian jeruk organik di Simalungun. Ternyata sistem pertanian organik ini justru jauh lebih menguntungkan dan ekonomis dari dari segi biaya produksi.

Toni yang memiliki lahan 4.000 meter per sehi ini mulai melakukan penanaman jeruk pada tahun 2002 silam. Saat itu, selain menanam jeruk ia juga melakukan sistem pertanian tumpang sari dengan tanaman sayuran, seraya menunggu pohon jeruknya tumbuh maksimal dan menghasilkan pada usia 2,5 tahun.

Ketika usia jeruknya sudah mencapai 1 tahun, harga berbagai kebutuhan sarana dan produksi (saprodi) pertanian mulai melonjak. Namun saat itu, Toni masih mampu memenuhinya dari hasil tanaman tumpang sari tadi. Hingga tanaman jeruk tersebut berbuah perdana, hal ini juga masih dapat ia penuhi, mengingat harga jeruk saat itu masih mampu menghasilkan untung yang memadai.

Tanaman jeruk pun yang kian tumbuh besar, sistem tanam tumpang sari tidak lagi dapat dilakukan. Sehingga untuk kebutuhan budidaya jeruknya, murni mengharapkan dari hasil produksi jeruk itu sendiri. Pada tahun 2006, setelah panen kedua, harga saprodi kembali melambung. Hal ini membuat Toni kewalahan dan terpaksa mengikat janji kepada supplier saprodi untuk melakukan pembayaran kebutuhan saprodinya saat panen tiba.

Sialnya, saat panen yang dinantikan tiba, harga jeruk di pasaran malah anjlok hingga Rp 1.000 per kg. Akibatya, Toni tidak dapat memenuhi seluruh pembayaran yang dijanjikan tadi. Namun berkat hubungan baik dengan supplier tadi, Toni masih diperkenankan untuk melakukan sisa pembayaran pada panen berikutnya. Bahkan, ia masih diperbolehkan menggunakan kembali saprodi, dengan sistem pembayaran yang sama.

Nasib mujur belum menghampiri Toni. Pada panen tahun 2007, kondisi harga jeruk belum berubah jauh, sehingga Toni kembali tidak dapat membayar lunas saprodi yang telah digunakan. “Harga jeruk inilah yang membuat banyak petani melakukan pergantian komoditas tanaman. Bahkan petani jeruk di Tanah Karo banyak yang menebang tanamannya kala itu. Sehingga menurut saya saat ini Simalungun lebih banyak memproduksi jeruk dibanding mereka. Namun pemasarannya banyak ditampung pembeli dari Tanah Karo, sehingga daerah tersebut tetap terkesan sebagai sentra jeruk,” kenangnya.

Toni sempat putus asa, bahkan ia sempat menelantarkan tanaman jeruknya beberapa waktu. Namun seiring kebutuhan hidup yang kian mendesak dan tidak ingin terus terlilit dalam masalah yang sama, akhirnya ia berpikir untuk mencari solusi dalam mengatasi kebutuhan saprodi pertaniannya.

Toni memutuskan untuk memenuhinya dengan bahan-bahan yang ada pada alam. Namun hal ini tidak semudah membalikkan tangan, mengingat ia tidak memiliki pengetahuan dalam meramu berbagai bahan alami, untuk menggantikan saprodi dari bahan kimia tadi.

Meski demikian, ia tidak menyerah. Toni mencoba mencari informasi dari masyarakat di sekitarnya, bagaimana petani terdahulu melakukan pemenuhan saprodi, sebelum berbagai bahan kimia saat ini muncul.

Awalnya ia hanya mendapatkan informasi yang minim, sehingga penerapan sistem pertanian organik yang ia lakoni tidak membuahkan hasil. Bahkan pada tahun pertama ia melakoni pertanian organik di tahun 2008, tanaman jeruknya tidak sehat bahkan mengalami banyak serangan hama yang berakibat pada gugurnya buah.

Ia kembali putus asa dan sempat berpikir untuk melakukan pergantian komoditas tanaman. Namun pada saat yang sama, ia bertemu dengan seorang teman lama dari lembaga Pelayanan Pembangunan (Pelpem) GKPS, Jonni Silalahi. Saat ia mengeluhkan permasalahannya, ternyata menurut Jonni, Pelpem yang berorientasi dalam pelayanan terhadap masyarakat, akan mengadakan seminar tentang pertanian organik.

Toni pun diminta hadir dan menanyakan langsung permasalahan yang dihadapinya. Mendengar keterangan tersebut, Toni merasa seperti mendapatkan air di tengah gurun. Usai mengikuti seminar yang dilakukan Pelpem, mereka melakukan kerja sama dan pihak Pelpem mengunjungi lahan yang ia punya, untuk melihat langsung kondisi pertanian Toni. Sejak saat itu, ia menjalin hubungan yang erat ke lembaga pelayanan ini.

Bahkan ketika ia mengeluhkan permasalahan modal, Pelpem bersedia membantu dan hanya perlu mengembalikan 50% dari bantuan, setelah panennya berhasil. Dengan syarat, Toni harus 100% tidak menggunakan bahan kimia sintetik lagi. Mendengar hal ini, ia langsung menyetujui persyaratan tersebut.

Sehingga mulailah mengalir transfer teknologi organik dan dana yang ia butuhkan tadi. ”Saya benar-benar berterimakasih kepada Pelpem yang banyak membantu dan memberi motifasi. Sehingga saya mampu untuk bangkit dan berhasil seperti saat ini,” katanya mengingat masa-masa sulit di awal melakoni budidaya pertanian organik.

Menjadi Tutor

Dengan pengalaman dan berbagai bimbingan dari Pelpem GKPS, serta pengetahuan yang diperoleh dari berbagai buku, saat ini Toni menjadi salah seorang ahli pertanian organik. Ternyata kondisi ini membawa nuansa lain dalam kehidupan ayah yang telah mampu menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi tersebut.

Setelah dikenal banyak pihak sebagai petani organik dan telah menjadi mitra baik dari Pelpem GKPS, ia pun sering diundang untuk menjadi tutor dalam berbagai seminar pertanian organik. Baik yang dilakukan oleh Pelpem sendiri, maupun lembaga lain yang meminati pertanian organik. Hal ini menambah pendapatan Toni, lewat honor yang diberikan padanya.

Bahkan saat ini, Toni sering melayani beberapa universitas, dalam melaksanakan kuliah praktik lapangan terhadap mahasiswanya. Menurutnya, dalam membantu beberapa universitas tersebut, dirinya diminta menjelaskan berbagai proses dalam melakukan pembuatan bahan-bahan organik kebutuhan produksi pertanian.

Selain itu, ia juga diminta memaparkan proses perkembangan tanaman yang dibudidayakan secara organik. “Saya senang membagikan pengalaman saya kepada para mahasiswa. Sehingga mereka juga dapat mengerti dan mengetahui cara-cara pertanian organik. Seperti mahasiswa UISU yang beberapa waktu lalu datang kemari. Selain mendapatkan pengetahuan pertanian organik, mereka juga membeli jeruk saya ketika hendak pulang,” katanya tertawa.

Banyaknya informasi pertanian yang diperolehnya selama ini, membawa Toni untuk melakoni pertanian terpadu. Ia menjalankan beberapa jenis usaha dalam wadah budidaya yang sama. Saat jeruknya masih kecil, Toni melakoni pertanian tumpang sari. Dan, kali ini, ia melakukan pemeliharaan ratusan ekor ayam. Selain menghasilkan telur dan daging, ternak peliharaan ini juga membantunya dalam melawan berbagai hama, serta menghasilkan salah satu bahan baku bokashi yang dibutuhkan dalam pertanian organik tadi. (MB)

Berita Pertanian : Petani Tetap Merugi Walau Beras Surplus

Nanggroe Aceh Darussala. Tahun 2010, Nanggroe Aceh Darussalam mengalami kelebihan produksi beras hingga 291.426 ton. Itu tentu jumlah menggembirakan di tengah anomali cuaca. Namun, harga beras di provinsi itu hingga Maret 2011 tetap tinggi. Ironisnya lagi, petani sebagai pihak paling berjasa dari surplus produksi justru paling merana. Mereka harus menebus harga beras di atas Rp 9.000 per kilogram dari hasil jual gabah mereka yang tetap rendah, Rp 3.000 per kilogram.

Sari Banun (38), petani di Desa Lampeunurud Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Senin (21/3), mengaku lega. Setengah hektar tanaman padi miliknya dapat dipanen utuh tanpa diserang hama.

Namun, saat ditanya untuk beli apa saja dari hasil panen padinya, kelegaan Sari seperti sirna. ”Bisa untuk makan saja sudah bagus. Sekarang harga beras tidak turun, padahal semuanya sedang panen. Harga gabah juga sudah turun,” tutur Sari.

Semua sentra padi di NAD, seperti Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara, saat ini sedang panen raya. Namun, harga beras di pasaran di NAD cenderung tetap. Satu bambu (sekitar 1,5 kilogram) beras seharga Rp 12.000 atau sekitar Rp 9.000 per kilogram. Padahal, harga gabah petani hanya Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per kilogram, atau cenderung turun dibandingkan dengan Januari 2011 yang mencapai Rp 3.750 per kilogram.

”Saya ingin tanya kepada pemerintah, mengapa harga beras bisa tetap tinggi, sedangkan harga gabah petani selalu rendah dan bisa turun banyak? Panen seperti lewat saja,” kata Rahmad Hasan (46), petani di Darul Imarah, Aceh.

Surplus beras tahun 2010 mencapai 291.426 ton, lebih tinggi daripada tahun 2009 yang hanya 268.793 ton. Namun, peningkatan surplus itu seperti tak berarti apa-apa untuk kestabilan harga beras, apalagi kesejahteraan petani.

Faktor tata niaga

Ketua Bidang Advokasi Suluh Tani Aceh Yusliadi mengatakan, tata niaga menjadi faktor utama hancurnya kesejahteraan petani padi. Surplus beras tak diimbangi dengan penataan perdagangan beras yang memihak kepada petani.

Selama ini, lanjut Yusliadi, beras produksi petani di Aceh banyak yang dibawa pedagang ke Medan. Dari Medan, beras itu kembali dijual ke Aceh dengan harga yang sangat tinggi. Beras yang sudah dikemas rapi dalam karung isi 15 kg dijual dengan harga Rp 125.000. ”Mereka membeli dari petani sangat murah. Beras lalu dikemas dan dijual kembali dengan harga sangat tinggi. Hal seperti ini yang tak pernah diatur pemerintah,” kata Yusliadi.

Dari data Badan Pusat Statistik Aceh 2010, surplus gabah Aceh ternyata jauh lebih kecil dari jumlah gabah yang mengalir ke luar daerah yang diperkirakan 976.527 ton atau setara 586.855 ton beras.

Data itu memberikan jawaban, mengapa biaya hidup di Aceh, khususnya menyangkut harga bahan pokok, sangat tinggi. Petani Aceh menikmati harga gabah yang tak berbeda dengan petani di provinsi lain di Indonesia. Namun, mereka harus membeli beras yang jauh lebih tinggi dibanding yang lain.

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, Pemerintah Aceh sudah mengetahui masalah itu. Kondisi tata niaga yang kacau itu terjadi sejak lama. ”Ke depan, untuk mengatasi masalah itu, kami berharap tiap kabupaten mempunyai sentra perdagangan untuk hasil bumi utama sehingga produk pertanian tak mengalir ke daerah lain baru ke Aceh,” katanya.

Tentu langkah konkret pemerintah sangat ditunggu untuk mengatasi masalah ini. Petani di Aceh sudah lama menderita. Kerja keras mereka menghasilkan surplus yang menguntungkan citra politik penguasa di daerah dan pusat. Namun, nasib mereka sendiri tetap terpuruk.

Berita Pertanian : Petani Kakao Bergantung pada Pedagang Pengumpul

Luwuk. Buruknya infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Banggai-Morowali, Sulawesi Tengah (920 km Timur Palu), membuat petani kakao di wilayah ini selama bertahun-tahun bergantung pada pedagang pengumpul, bahkan tengkulak. Hal sama dialami petani di wilayah terpencil Kabupaten Poso, Sigi, Donggala, Buol, dan lainnya. Petani hanya bisa pasrah pada harga yang ditetapkan pengumpul, karena kesulitan memasarkan sendiri kakaonya.

Demikian dikatakan sejumlah petani kakao, baik warga asli maupun transmigran, yang ditemui di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali dan Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sepanjang Minggu-Senin (13-14/3). Kecamatan Bungku Utara adalah kecamatan terakhir di Morowali yang berbatasan dengan Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Ibu kota Morowali, Bungku dan ibu kota Banggai, Luwuk.

Rusmadi (40), transmigran asal Jawa Timur yang bertani kakao di Baturube, Kecamatan Bungku Utara, mengaku, buruknya jalan ke Bungku atau ke Luwuk, membuat dia pasrah menjual kakao pada pengumpul. ”Mau jual ke siapa lagi? Kalau membawa sendiri ke Luwuk, susah. Jalannya buruk, ongkos angkutnya juga mahal,” katanya.

Sirmadi (42), transmigran lainnya, juga terpaksa menjual ke pengumpul kendati selisih harga hingga Rp 7.000. Sebagai gambaran, bila harga kakao di Luwuk Rp 27.000 per kg kering, di Baturube dan wilayah terpencil lainnya di Sulawesi Tengah, Rp 18.000-Rp 20.000 per kg.

Baturube-Luwuk, berjarak sekitar 220 km. Pantauan sepanjang Minggu-Senin di wilayah ini menunjukkan sebagian jalan masih tanah dan pengerasan. Adapun yang beraspal juga dalam kondisi rusak, yakni berlubang dan tergerus di sisi kiri kanannya. Untuk jarak ini, waktu tempuhnya sekitar lima-enam jam dengan kendaraan roda empat.

Adapun Baturube-Bungku harus ditempuh dengan kapal motor melalui Teluk Tolo. (kompas)

Desa, Petani dan Kesejahteraan

Oleh : Sarwin Siregar, SE

Melihat kehidupan Petani , penulis teringat suatu tempat di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan desa yang cukup menggembirakan.

Setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Jalan desa terbangun secara bertahap dan ada perkembangan yang cukup bermakna.

Desa Paluh Manan adalah salah satu dari 20 desa yang berada di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Desa Paluh Manan terdiri dari 9 Dusun, 9 Rukun Warga dan 9 Rukun Tetangga dengan luas wilayah 16,57 km2 serta jumlah penduduk 3.189 jiwa. memiliki 3 Sekolah Dasar dan 3 Kilang Padi.

Jalan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan tepat arah dan sasaran. Pembukaan jalan terus dilakukan oleh pemerintahan desa dibantu dengan masyarakat setempat. Dan ada dua dusun memperoleh penerangan berupa bantuan Listrik Tenaga Surya, yang dipasang disetiap rumah penduduk buat penerangan di malam hari. Dermaga tempat sandar perahu nelayan dan kapal boat dari arah Belawan menuju Dusun Paluh Manan pun telah terbangun, irigasi terjaga dan tertata.

Geliat perekonomian berkembang, Masyarakat menanam padi, sawit dan tanaman palawija. Sektor perikanan pun ikut tumbuh banyak tambak di sepanjang jalan ada ikan dan udang. Untuk mencapai Desa ini tidaklah sulit. Dari Simpang Kampung Lalang dapat ditempuh dengan kenderaan bermotor dengan jarak tempuh 1,5 jam, jalan cukup datar dan lancar. Yang arah Belawan dapat masuk lewat Simpang Kantor, terus menuju Pasar Hamparan Perak.

Kini tanda-tanda pembangunan sudah jelas terlihat. Rumah-rumah penduduk mulai ada peningkatan. Dinding tepas berganti batu-bata, lantai semen pun berubah menjadi keramik sungguh prestasi yang cukup bagus.

Hidup harus berubah begitu kata pepatah, perubahan kearah yang lebih baik adalah pengharapan. Mimpi adalah wujud khayal yang tak tersampaikan. Ketika pembangunan jalan desa dilaksanakan kesejahteraan mulai tergambar. Investor pun datang, tak perlu diundang. Lihat kami punya wilayah dan fasilitas. Keamanan dan persahabatan adalah komitmen, Desa pun tumbuh cepat bak cendawan dimusim hujan.

Konsep Pembangunan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) yang diwacanakan diharapkan dapat membuka keterisolasian desa-desa yang ada di sekitarnya sehingga akan tercipta sinergi dan percepatan pembangunan agar dapat di rasakan oleh para petani di desa-desa sekitarnya karena kemudahan sarana transportasi untuk dapat meningkatkan daya saing.

Desa adalah sumber kehidupan dan inspirasi warga kota. Sektor Pertanian umumnya adalah sumber pendapatan dan penghasilan masyarakatnya. Tinggal bagaimana kita memaknai nya agar wilayah dan rakyatnya dapat lebih sejahtera.

Sarana transportasi berupa pembukaan dan pembangunan jalan desa adalah sebuah solusi untuk meningkatkan geliat perekonomian karena dengan pembukaan dan pembangunan jalan hasil bumi akan mudah terangkut dari desa keluar dan sebaliknya.

Petani selalu identik dengan kemiskinan terutama petani yang memiliki lahan yang kurang luas. Keterbatasan lahan akan membuat petani tidak maksimal memperoleh hasil sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang pada akhirnya kesejahteraan yang dicita-citakan tidak akan terwujud atau lekang ditelan zaman.

Walaupun belum memiliki koperasi namun karena jalan relatif cukup baik para pedagang datang membeli hasil bumi warga. Harga menjadi bersaing petani lebih diuntungkan. Karena harga hasil bumi yang cukup baik, Para Petani berusaha belajar cara bercocok tanam jenis tanaman yang lebih menguntungkan.

Pada saat ini para petani mulai mencoba untuk menanam pohon rimbang atau cempokak. Harga sangat relatif menggiurkan di lain sisi biaya perawatan rimbang cukup murah. Para petani bergairah, selalu pergi ke ladang untuk merawat tanaman.

Salah seorang Kepala Dusun bercerita kepada penulis dia mengatakan " Semenjak bertanam rimbang, aku tak pernah lagi berutang buat kebutuhan sehari-hari". Sungguh kemajuan yang sangat menggembirakan.

Bahwa dengan bertanam rimbang sebanyak 2000 pokok dengan harga bibit Rp 500 per bibit. Setelah 4 bulan kemudian sudah dapat menghasilkan rimbang sebanyak 100 kg per minggu dengan harga bervariasi berkisar Rp 6000- Rp 9.000 / Kg, hasil yang didapatkan cukup untuk kehidupan keluarga dan anak untuk sekolah.

Kesejahteraan yang diimpikan petani telah terlihat menuju arah mereka. Tinggal bagaimana pemerintahan daerah menjaga kondisi dan situasi yang baik agar selalu terjaga. Memberdayakan kemampuan ekonomi desa dan mencari solusi atas permasalahan jika petani terbentur akan akses pasar tempat menjual produk mereka.

Pembangunan jalan desa adalah cara yang tercepat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan jalan tidak harus selalu diaspal, tetapi dapat dimulai dengan membangun jalan tanah, jalan dengan hamparan sirtu (pasir batu) untuk kemudian secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan pembangunan untuk menuju pengaspalan jalan agar dapat dilalui kenderaan dengan mudah dan lebih cepat.

Jalan adalah urat nadi kehidupan, sebagai penggerak roda perekonomian. Jalan yang tersedia cukup di desa akan mempercepat dan mempermudah pengangkutan hasil bumi dari ladang menuju tempat pengumpul, sehingga banyak orang atau pedagang pengumpul datang untuk membeli hasil bumi warga. Dengan demikian tidak ada monopoli, harga akan bersaing. Dengan harga yang baik akan meningkatkan semangat petani untuk bercocok tanam.***

Penulis adalah Pemerhati Ekonomi dan Kebijakan Publik Semarang.