Jakarta. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp173 triliun untuk membangun infrastruktur perikanan di Indonesia timur sebagai program industrialisasi perikanan di Tanah Air.

"Ini dilakukan untuk mengatasi jurang antara produsen tangkapan dan industri pengolahan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, terdapat kesenjangan antara produsen perikanan tangkapan dan industri pengolahan hasil perikanan.

"Hasil tangkapan yang paling banyak ada di Nusa Tenggara dan daerah sekitarnya di Indonesia timur, sementara industri pengolahan banyak berada di Sumatera dan Jawa," katanya seusai memberikan pidato pada Seminar Pemetaan Logistik dan Distribusi Solusi Menuju Industrialisasi Perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Oleh karena itu, lanjutnya, infrastruktur di daerah timur perlu disiapkan dalam rangka membangun industri pengolahan ikan di daerah-daerah tersebut.

"Bisa berupa jalan tol dan apa pun yang mendukung," ujarnya.

Saat ini, tambahnya, di Bitung telah ada kawasan industri pengolahan yang cukup besar.

"Kegiatan pengolahan sudah berjalan. Industri di sana sudah hidup," katanya. Di daerah lain, Ambon misalnya, Sharif mengatakan pemerintah masih melakukan studi.

Hal utama lainnya yang akan diatasi, ia menambahkan, adalah masalah gudang penyimpanan.

"Di timur banyak ikan, tapi mereka tidak memiliki cold storage," kata dia.

Selain membangun infrastruktur, Sharif menambahkan, pemerintah bersama pemangku kepentingan yang lain telah menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membenahi masalah distribusi produk perikanan ini.

"Kami juga telah memfasilitasi proses distribusi ikan dari Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, ke Jakarta," katanya. (ant)