Presiden instruksikan kepala daerah pertahankan lahan pertanian

Madiun. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian di wilayahnya masing-masing, guna mendukung produksi beras nasional.

Hal ini disampaikan SBY saat berdialog dengan para petani dalam kunjungan kerjanya di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa.

Menurut Presiden, untuk mempertahankan produksi beras nasional harus didukung dengan keberadaan lahan pertanian dan kemauan petani menanam serta merawat padi dengan baik.

"Jika produksi padi menurun maka harga beras akan mahal dan otomatis rakyat akan sengsara. Karena itu, saya serukan kepada para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia agar jangan menghilangkan sawah karena akan berdampak pada padi," ujar Presiden.

Pihaknya juga mengapresiasi berbagai upaya dan teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi.

"Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi lumbung padi. Karena itu harus dipertahankan," ujar Presiden, menegaskan.

Sementara, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Madiun, mencatat sedikitnya belasan hektare lahan pertanian di wilayah setempat beralih fungsi akibat maraknya bangunan pertokoan dan perumahan setiap tahunnya.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Mochammad Najib mengatakan, dalam tiga tahun terakhir luas lahan pertanian di Kabupaten Madiun setiap tahunnya terus mengalami pengurangan.

"Mudahnya perizinan mendirikan bangunan untuk pertokoan dan perumahan telah berimbas pada pengurangan lahan pertanian. Pada tahun 2012 ini saja tercatat sekitar 10 hingga 15 hektare lahan telah beralih fungsu untuk bangunan," ujar Najib.

Sementara, data Dinas Pertanian setempat mencatat, lahan pertanian yang berkurang sejak tiga tahun terakhir telah mencapai lebih dari 22 hektare dari jumlah total lahan yang ada sekitar 32.000 hektare. Adapun target produksi padi tahun 2013 mencapai 491.000 ton gabah kering giling (GKG) atau 6,3 ton per hektare.

Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Madiun dan Magetan pada 11--12 Desember 2012. Di Kabupaten Madiun, Presiden dijadwalkan panen raya dan dialog dengan petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari.

Selanjutnya, rombongan menunju Magetan. Di Magetan, Presiden meninjau penggunaan mobil hemat energi (GEA) di sekitar pendopo Kantor Pemkab Magetan, lalu sentra kerajinan kulit di Jalan Sawo Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, dan terakhir mengunjungi sentra lokasi penggemukan sapi di Desa Janggan, Kecamatan Poncol.

Para pejabat yang mendampingi Presiden antara lain Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pertanian Suswono, Kepala Bulog, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan pejabat lain di Pemprov Jatim, Kabupaten Madiun, dan Magetan.(ANT)

Petani perlu optimalkan lahan telantar

Brebes. Menteri Pertanian, Suswono, mengimbau para petani di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, perlu mengoptimalkan lahan pertanian dengan bermacam jenis tanaman sehingga tidak ada lagi areal pertanian yang telantar tanpa tanaman.

"Seberapa pun luas lahan pertanian yang dimiliki harus ditanami padi, palawija, atau segala macam sayuran sehingga menjdi lahan produktif karena sepanjang wilayah pantai utara tidak sedikit lahan yang telantar tanpa tanaman," katanya saat kunjungan kerja di Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Minggu.

Ia mengatakan, tidak sedikit lahan pertanian di wilayah Brebes terutama sekitar jalur pantai utara (Pantura) sudah beralih fungsi menjadi bangunan, bahkan sebagian lainnya telantar tanpa tanaman padi, bawang merah, atau palawija sehingga menjadi gersang.

Menurut dia, saat musim hujan seperti saat ini seharusnya para petani mulai mengolah lahan telantar tersebut kemudian menanaminya dengan tanaman padi sehingga Brebes mampu mendukung swasembada beras untuk program produksi surplus beras tahun 2014.

Ia menilai, bagi petani yang memiliki luas lahan sempit atau tidak mempunyai tanah garapan, dapat mengikuti program transmigrasi ke luar Pulau Jawa, bahkan lahan dan tempat tinggal telah disediakan sehingga para peserta transmigrasi dapat mendukung ketahanan pangan Indonesia.

"Jika para petani di wilayah Brebes kesulitan mendapat lahan untuk pertanian, maka di luar Pulau Jawa masih banyak areal kosong yang perlu diolah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan beberapa pulau lainnya," katanya.

Bupati Brebes, Agung Widyantoro, mengatakan bahwa luas lahan pertanian khususnya tanaman padi di wilayah Kabupaten Brebes tahun 2011 semakin meningkat 12,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2010 luas tanaman padi sekitar 93.000 hektare sekarang menjadi 105.000 hektare bahkan tahun ini Brebes surplus beras sebanyak 194,695 ton," katanya.

Menurut dia, hasil produksi padi selama satu tahun terakhir tersebut mampu menjadikan Kabupaten Brebes sebagai daerah yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa mengandalkan pasokan padi dari wilayah lain.

Menurut Ketua Kelompok Tani Jaya Makmur Kluwut, Barkit, sebagian besar wilayah Brebes terutama bagian tengah dan utara merupakan sawah tadah hujan, sehingga dapat menanam padi, palawija, bawang merah, serta jenis sayur lainnya hanya saat musim hujan sementara musim kemarau lahan pertanian terpaksa ditelantarkan.

Ia mengatakan, jika pemerintah bersedia membangun sebuah waduk di daerah Bulakamba atau sekitarnya maka kekeringan di wilayah pesisir pantai tersebut dapat diminimalisir bahkan para petani dapat mengolah dan menanam lahan pertanian mereka dengan berbagai tanaman tanpa hanya mengandalkan air hujan.

"Jangankan menanam padi, untuk menanam sayuran para petani harus menyewa pompa air untuk menyedot air Sungai Pemali atau sumur pantek yang ada di sekitar areal sawah karena air irigasi tidak sampai ke wilayah tersebut," katanya.(ant)

Berita Pertanian : Sawah Sidoharjo Tergerus Perumahan

SIDOARJO. Lahan pertanian di Sidoarjo dalam waktu 10 tahun mendatang diperkirakan susut lebih dari 50 persen. Ini akibat maraknya pengembangan perumahan, pabrik, dan perkantoran.

Sekarang ini, lahan sawah di Sidoarjo masih ada sekitar 36.000 ha dan masuk kategori produktif. Namun, 10 tahun mendatang sawah di Sidoarjo diperkirakan tinggal sekitar 15.000 ha saja. Sidoarjo yang dikenal sebagai lumbung padi secara perlahan bakal terkikis karena lahan makin menyempit.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Pemkab Sidoarjo, Ir Handajani mengakui bahwa perkembangan Sidoarjo tidak bisa ditampik lagi. Namun, untuk mengantisipasi terkikisnya sawah menjadi permukiman atau yang lainnya maka diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam perda itu diatur lahan mana saja yang diperuntukkan permukiman dan lahan mana yang tidak.

“Jika tidak dibatasi, sawah di Sidoarjo bisa habis untuk pembangunan perumahan, pabrik atau yang lainnya. Dalam suatu daerah perlu lahan hijau terbuka,” tutur Handajani, Jumat (22/4).

Menurutnya, lahan seluas 36.000 ha itu sebagian sudah banyak dibeli pengembang tapi belum dibangun. Seperti di daerah Sukodono, Buduran, dan Gedangan.

Berita Pertanian : Lahan Pertanian Panyabungan Kian Sempit

Panyabungan. Perkembangan kota Panyabungan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal (Madina) semakin pesat. Sayang, perkembangan kota tersebut mengorbankan lahan pertanian yang ada di daerah tersebut. Akibatnya, lahan sawah yang ada di Panyabungan semakin sempit dan berdampak pada penburunan produksi.

Karena itu, Pemkab Madina diharapkan dapat mencari atau membuka lahan persawahan baru sebagai pengganti persawahan yang kini sudah beralih fungsi menjadi area permukiman.

Pemerhati pertanian Baktar Nasution, Jumat (8/4) di Panyabungan mengatakan, dulu sebidang hamparan di pinggir jalan Lintas Timur Panyabungan masih difungsikan sebagai lahan pertanian. Tapi kini kesamaan pikiran pemilik lahan dan pemerintah telah merubah areal tersebut menjadi lokasi pemukiman penduduk.

Hal itu terjadi sebagai dampak perkembangan kawasan perkotaan yang secara alami dan terus meningkat. “Perkembangan Kota Panyabungan tidak bisa dipisahkan dari adanya areal permukiman yang baru seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga menyebabkan produksi padi akan berkurang dan akhirnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakatnya,” ujarnya.

Rasid, salah seorang warga Gunungtua mengatakan, kondisi lahan Panyabungan sebagai ibukota Kabupaten terbatas sehingga untuk pengembangan kota harus menggunakan lahan persawahan.

“Seperti di pinggir jalan Lintas Timur Panyabungan, lama-kelamaan luas areal sawah di Panyabungan akan habis. Jadi saya pikir pembuatan atau cetak sawah sangatlah perlu untuk mengantisipasi terjadi krisis pangan di Panyabungan,” harapnya.

Berita Pertanian : Dana Gagal Panen Bisa untuk Lahan 769.230 Hektar

Jakarta. Kapasitas dana pemerintah diharapkan mampu memulihkan kembali lahan pertanian yang gagal panen atau puso maksimal seluas 769.230 hektar tahun 2011. Hal itu karena anggaran dana pengolahan lahan gagal panen mencapai Rp 2 triliun, yang akan disalurkan Rp 2,6 juta per hektar.

”Pagu dana kontingensi Rp 2 triliun. Berdasarkan rangkaian data yang ada, lahan yang puso itu hanya sekitar 100.000 hektar sehingga untuk 100.000 hektar puso hanya diperlukan dana Rp 388 miliar,” ujar Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu (6/4) usai menghadiri Rapat Koordinasi Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Suswono, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan benih, pupuk, dan bantuan biaya pengolahan sebesar Rp 2,6 juta per hektar.

Bantuan itu hanya akan dicairkan jika memang ada laporan dari daerah. Pemerintah menetapkan pengawasan atas bantuan pengolahan lahan gagal panen ini di tingkat kecamatan.

”Jadi, kalau nanti terjadi kegagalan panen akibat puso, lahannya bisa ditanam kembali karena benihnya sudah disediakan, pupuknya ada, plus bantuan biaya pengolahan. Hasil evaluasi menunjukkan, petani tidak melanjutkan kembali menanam karena harus meminjam dana lagi,” ujarnya.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, produksi gabah pada angka ramalan I 2011 meningkat. Pada angka ramalan I 2010 tercatat masih tumbuh 0,88 persen, sedangkan pada angka ramalan I 2011 naik jadi 1,35 persen.

”Jadi trennya tetap naik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan rangkaian data yang ada, pada 2011 kemungkinan Indonesia bisa tumbuh 4-5 persen. Namun, target kami sebenarnya adalah ada pertumbuhan produksi 2011 sebesar 7 persen. Banyak upaya yang harus dilakukan, antara lain, optimalisasi lahan agar bisa meningkatkan produksinya,” kata Suswono.

Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, harga beras ada di sekitar 10-15 persen di atas harga pembelian pemerintah dalam empat minggu terakhir ini. Atas dasar itu, Perum Bulog menggunakan semua cara agar tetap mampu melaksanakan tugas yang dibebankan pemerintah yakni memastikan stok beras 3,2 juta ton setiap saat.

”Untuk pengadaan beras, semuanya kami buka. Dari membeli ke petani, kelompok tani, dari penggilingan kecil, melalui mitra, kemudian Kontak Tani dan Nelayan Andalan, oleh satuan tugas Perum Bulog yang bekerja sama dengan BUMN, semua kami lakukan,” katanya.

Sementara itu, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dilaporkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi langsung pemberian bantuan benih ke petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah manipulasi data dan tidak sampainya bantuan ke petani.

Ali Masykur Musa, anggota BPK Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan, akhir pekan lalu, mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan di seluruh daerah yang menerima bantuan pertanian. (kompas)

Menagih Lingkungan Lahan Persawahan Indonesia

Oleh: Ir. Fadmin Prihatin Malau

Menagih lingkungan lahan persawahan di Indonesia. Kepada siapa menagih lingkungan lahan persawahan di Indonesia itu? Jawabnya kepada pemerintah Indonesia. Mengapa menagih kepada pemerintah Indonesia? Jawabnya karena program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua ada sebelas prioritas nasional yang akan dilaksanakan. Dari sebelas prioritas nasional itu pada prioritas kelima adalah ketahanan pangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta menteri Pertanian untuk mendata lahan pertanian dalam upaya mempertahankan, meningkatkan ketahanan dan swasembada pangan. Menarik, karena ada perintah, keinginan untuk mendata (mapping) lingkungan lahan pertanian di Indonesia, bukan sekadar perintah untuk meningkatkan produksi (pangan) pertanian di Indonesia.

Berdasarkan data dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, saat ini Indonesia hanya memiliki 7,6 juta hektar sawah ditambah ratusan ribu hektar lahan kering lain. Bila disatukan total lahan itu belum mencapai luas 15 juta hektar. Benarkah ada lingkungan lahan persawahan, lingkungan lahan kering seperti data itu? Hal ini menjadi pertanyaan penting karena setiap saat lingkungan lahan persawahan, lingkungan lahan kering dapat berganti kegunaannya.

Lihat saja lingkungan lahan persawahan yang ada di Sumatera utara, secara kasat mata dapat dilihat dialih-fungsinya menjadi bangunan rumah, seperti di kota Medan dahulu masih mudah melihat sawah. Baik di daerah arah Belawan, Binjai, Tanjung Morawa dan Deli Tua. Kini lingkungan lahan persawahan itu sudah tidak ada lagi. Begitu juga pada sepanjang jalan lintas Sumatera dari Medan ke Tarutung. Tidak seperti 30 tahun yang lalu, sepanjang tepi jalan itu terbentang lingkungan lahan persawahan, kini berdiri bangunan rumah penduduk.

Perlu Undang-Undang

Data lingkungan lahan persawahan yang ada di Indonesia sangat perlu didata ulang secara tepat dan benar karena pemerintah belum membuat peraturan perundang-undangan yang tegas dalam melindungi lingkungan lahan sawah dari konversi sekaligus mendasari pencetakan area baru di Indonesia. Belum ada lahan lingkungan pertanian pangan abadi, keberadaannya dapat berubah setiap saat. Sudah waktunya, perlu ada Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Abadi (LPPA).

Beberapa kali penulis mengikuti seminar, lokakarya mengenai ketersediaan lingkungan lahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sudah banyak yang menyusulkan adanya lingkungan lahan pertanian pangan abadi dalam setiap seminar, lokakarya yang diikuti berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademisi, pemerhati, pakar lingkungan.

Bagaimana program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua yang melakukan pendataan lingkungan lahan pertanian pangan yang sesungguhnya. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik sehingga bila LPPA diundangkan maka sudah memiliki data yang benar.

Sesungguhnya UU LPPA sangat dibutuhkan sebab akan menegaskan larangan konversi lingkungan lahan persawahan dan tidak berbenturan dengan pembangunan ekonomi lainnya. Keinginan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan akan lebih mudah dilaksanakan. Hal ini karena pembangunan ekonomi strategis yang mengharuskan lingkungan lahan pertanian pangan harus dikonversi dengan memiliki kompensasi dan persyaratan yang jelas. Misalnya, penggantian lingkungan lahan pertanian pangan yang disebabkan sesuatu yang penting, pembangunan jalan harus ada kompensasi minimal dua kali lipat dari lingkungan lahan pertanian itu.

Sesungguhnya UU Lahan Pertanian Pangan Abadi sudah sangat mendesak dan terkait dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khusus pada pasal 48 ayat 1 huruf e dan ayat 2. Dalam pasal itu ditegaskan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan abadi yang akan diatur dengan undang-undang.

Kini menjadi pertanyaan, bagaimana program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua untuk prioritas kelima yakni ketahanan pangan mendata ulang lingkungan lahan pertanian dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan. Sudah seharusnya menteri Pertanian Indonesia KIB jilid dua Ir. H. Suswono, MMA, yang lulusan S-2 Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) ini "menggolkan" UU LPPA itu dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan, pendataan lingkungan lahan pertanian pangan yang sesungguhnya kini ada di Indonesia.

Jawab Krisis Pangan

Indonesia dalam kondisi krisis pangan, hal ini berdasarkan fakta yang kuat, Indonesia terancam swasembada beras, swasembada pangan. Tulisan ini tidak mencari siapa yang salah, apa lagi menuding berbagai pihak, tetapi fakta tentang swasembada pangan Indonesia sangat kritis dan perlu ada antisipasi yang jelas dan tegas. Program seratus hari KIB jilid dua untuk mendata ulang lahan pertanian adalah langkah awal yang tepat agar kondisi krisis pangan tidak terjadi.

Pendataan ulang lingkungan lahan persawahan berkaitan erat dengan ketersediaan pangan yang sesungguhnya dengan turunannya seperti status petani, kepemilikan lahan lingkungan pertanian oleh petani, tingkat kesejahteraan petani yang semuanya bermuara kepada stabilitas keamanan dan kenyamanan negara.

Mantan Menteri Pertanian Indonesia, Anton Apriyantono pada Seminar dan lokakarya yang membahas tentang pangan beberapa waktu yang lalu di Medan memperhitungkan produksi pangan minimal harus memiliki 15 juta hektar lahan pertanian pangan baru untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2030 yang diprediksikan berjumlah 280 juta jiwa.

Artinya, apa yang dikatakan mantan Menteri Pertanian Indonesia, Anton Apriyantono itu, kondisi lahan lingkungan pertanian pangan saat ini yang dimiliki Indonesia hanya 7,6 juta hektar sawah ditambah ratusan ribu hektar lahan kering lain masih sangat mengkhawatirkan untuk menyediakan pangan. Belum lagi pertumbuhan penduduk Indonesia hampir seperempat miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia, tahun 1900 sekitar 40 juta jiwa, lantas 120 juta jiwa (1970), 147 juta jiwa (1980), 179 juta jiwa (1990), 206 juta jiwa (2000) dan mencapai 225 juta jiwa (2007) ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS 2009).

Langkah awal untuk mendata ulang lahan lingkungan pertanian pangan di Indonesia sangat tepat guna menggali potensi besar dalam mewujudkan swasembada beras, swasembada pangan.

Hal ini cukup beralasan, karena berdasarkan data World Bank (2003), lahan kering di Indonesia ada 24 juta ha, lahan ini juga potensial untuk program diversifikasi pangan dan diversifikasi produksi pertanian dengan tanaman kehutanan, peternakan, dan perkebunan.

Ingat! Swasembada pangan bukan saja tergantung kepada (padi) beras, tetapi bahan pangan non-padi dapat diproduksi dari lahan kering non-sawah. Data yang ada kini tentang luas lahan lingkungan pangan non-sawah juga perlu didata ulang dengan baik, benar dan tepat dari data yang ada kini yakni untuk luas panen jagung 4,9 juta hektar, kedelai 701.000 hektar, ubi kayu 12,9 juta hektar, kacang tanah 629.000 hektar dan ubi jalar 181.000 hektar.

Data yang benar, tepat dan akurat sangat dibutuhkan untuk meletakkan pondasi pembangunan lahan lingkungan pertanian pangan dan ini bukan kerja ringan. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi secara total dan menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi serta membangun partnership untuk mendapatkan data yang baik, benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini penting karena dari data yang baik, benar dan akurat program pembangunan pertanian pangan jangka menengah dan panjang dapat terwujud, maka program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua yang kini sudah lebih satu tahun lebih perlu ditagih. Apakah program mendata ulang lahan lingkungan pertanian pangan sudah terlaksana dengan baik. Bila sudah maka lingkungan lahan persawahan di Indonesia dapat menjadi abadi seiring dengan nanti diundangkannya Rancangan Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Abadi (LPPA).

Harus dan tidak ada pilihan lain selain menjadikan lingkungan lahan persawahan di Indonesia menjadi abadi karena dengan abadinya lingkungan lahan persawahan maka ancaman kekurangan pangan, ancaman kelaparan buat rakyat Indonesia dapat dihindari.

(Penulis adalah sarjana Pertanian, mantan guru Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Putjut Baren Medan, pemerhati masalah lingkungan hidup pertanian).

Berita Pertanian : Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian

MUARA ENIM. Banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian mendapat sorotan Menteri Pertanian RI Dr Ir H Suswono MMA. Suswono mengingatkan gubernur dan bupati untuk tidak mengeksploitasi dan mengubah lahan pertanian serta mengalihfungsikan lahan pertanian. ’’Secara nasional setiap tahunnya diperkirakan pengalihan fungsi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektare. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional,’’ ujar Suswono yang meminta gubernur dan bupati menata kembali tata ruang pertanian.

Dikatakan Suswono yang sedang panen raya padi pola SRI di Desa Embawang Muara Enim ini menambahkan, pengalihan fungsi lahan juga mengancam perubahan iklim global sehingga membuat petani sulit menanam padi. ’’Terkait ancaman ketahanan pangan, Departemen Pertanian telah menyiapkan dana Rp2,5 juta per ha untuk membantu masyarakat yang lahan pertaniannya mengalami fuso dan gagal panen,’’ ujarnya.

Selain itu, juga telah menyiapkan kalender musim tanam masing-masing provinsi dan kabupaten. ’’Sehingga jika petani hendak menanam padi dapat mengikuti kalender musim tanam yang telah disiapkan. Disamping menyiapkan beberapa varietas padi unggul untuk petani,’’ ujarnya.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengaku bangga melihat padi pola SRI yang diterapkan di Muara Enim. Muara Enim memiliki penduduk 638.752 jiwa, sebanyak 69,85 persen mata pencarian sektor pertanian. Program budidaya padi pola System of Rice Intensification (SRI) organik dikembangkan di Desa Embawang dan Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung seluas 38,5 hektare.

Berita Pertanian : 200 Hektare Lahan Pertanian DIY Beralih Fungsi

Yogyakarta. Lahan pertanian seluas 200 hektare di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun beralih fungsi menjadi permukiman, sehingga mengancam produksi pangan.

"Pengalihan fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun ke tahun memang cenderung meningkat," kata Kepala Dinas Pertanian DIY Nanang Suwandi, di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, jika beberapa tahun sebelumnya sebagian besar alih fungsi lahan pertanian di DIY terjadi di Kabupaten Sleman, namun sejak dua tahun terakhir didominasi Kabupaten Bantul.

"Bahkan, lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo yang semula hanya sedikit yang beralih fungsi, kini mulai banyak digunakan untuk perumahan," katanya.

Ia mengatakan wilayah di DIY yang tetap aman dari alih fungsi lahan adalah Kabupaten Gunung Kidul.

Pengalihan lahan pertanian tersebut berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan, khususnya padi. "Berdasarkan penghitungan, setiap satu hektare lahan yang ditanami padi rata-rata mampu memproduksi 10 ton gabah per tahun. Jika alih fungsi lahan per tahunnya mencapai 200 hektare, berarti produksi gabah yang hilang mencapai 2.000 ton," katanya.

Padahal, menurut dia, target produksi setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2010 produksi padi DIY sebanyak 823.887 ton, dan pada 2011 ditargetkan meningkat menjadi 826.752 ton.

"Kini yang menjadi tumpuan produksi justru Kabupaten Gunung Kidul dengan melakukan penanaman padi gogo. Padi gogo saat ini menyumbang peningkatan produksi padi di DIY sebesar 35 persen," katanya.

Ia mengatakan luas lahan tanam padi gogo mencapai 39.000 hektare, dan ke depan produksi padi lahan kering itu akan terus dioptimalkan. Apalagi, iklim cukup mendukung karena curah hujan cukup tinggi.

"Kami optimistis target produksi padi sebanyak 826.752 ton pada 2011bisa tercapai karena didukung iklim," katanya. (ant)

Berita Pertanian : Indonesia Bisa Manfaatkan Gambut untuk Budidaya

Jakarta. Sejumlah negara memanfaatkan kawasan gambut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa takut dituding merusak lingkungan.

“Indonesia seharusnya bisa melaksanakan hal yang sama sepanjang kawasan gambut yang dimanfaaatkan dikelola dengan benar dan tepat,” kata pakar gambut yang juga Dosen Peneliti Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian, IPB, Basuki Sumawinata, di Jakarta, Minggu (27/2).

Dia mengungkapkan, negara-negara yang sudah lama memanfaatkan kawasan gambut, di antaranya Malaysia, Kanada, atau negara-negara skandinavia seperti Finalandia dan Swedia.

Menurut Basuki, pemanfaatan gambut di Finlandia atau Swedia telah berkembang, baik untuk keperluan budidaya maupun energi dan lainnya. "Finlandia itu dulu bakar gambut untuk pertanian atau kebun, tapi tak ada yang protes dan memaksa mereka harus bayar emisi karbon yang dilepas," katanya.

Sekarang, lanjut dia, negara itu masih memanfaatkannya, namun tak lagi dengan membakar melainkan lewat teknologi yang memang mahal biayanya. Dia menuturkan, campur tangan teknologi memang diperlukan jika ingin memanfaatkan kawasan gambut.

Basuki menyatakan, banyak riset dilakukan mengenai bagaimana mengelola gambut tanpa merusak lingkungan, tanpa melepas karbon. "Sayangnya, desakan asing, gempuran, dan tudingan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas rusaknya kawasan gambut dan pelepasan emisi karbon itu jauh lebih kuat ketimbang tampilan hasil positif dari pengelolaan gambut untuk kegiatan kehutanan atau budidaya lainnya yang ramah lingkungan," jelasnya.

Dia juga menyatakan, pemerintah seharusnya menyadari berapa potensi ekonomi yang hilang dan tak termanfaatkan dari lahan gambut mengingat banyak masyarakat bergantung hidup pada kawasan gambut.

Teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan lahan gambut misalnya adalah teknologi ecohydro. Secara sederhana, teknologi ini adalah teknologi yang berupaya mempertahankan kelembapan lahan gambut dengan menjaga cadangan air yang ada.

Menurut dia, penerapan teknologi ecohydro oleh sebuah perusahaan HTI di Semenanjung Kampar seharusnya bisa menjadi rujukan bahwa gambut bisa dikelola tanpa merusak lingkungan. "Seharusnya ekohidro bisa diterapkan di kawasan gambut lainnya di Indonesia. Kita bisa terapkan itu asal disiplin, tapi semua kita kembalikan lagi ke pemerintah," katanya.

Menurut Basuki, dari luasan gambut di Indonesia sebesar 22 juta hektar baru sekitar 6-7 hektar yang dimanfaatkan. Sisanya, masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Sementara Malaysia yang memiliki gambut 2,5 juta hektar, sudah memanfaatkan 500.000 hektar di antaranya dan tak pernah ada yang ramai mempersoalkan pembukaan gambutnya.

Sementara itu, Programme Director Tropenbos International (TBI) Indonesia, Petrus Gunarso, mengatakan, pemerintah pemerintah seharusnya memetakan lahan gambut yang boleh dikelola mana yang tidak. "Apalagi potensi ekonomi gambut masih sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak ekosistem kawasan itu. Dengan demikian, apapun kebijakan terhadap kawasan gambut harus jelas kompensasinya bagi masyarakat dan pemegang hak kelola," katanya.
Pada kesempatan terpisah, Dirut PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp), Kusnan Rahmin, menyatakan, pihaknya mendukung pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, termasuk kawasan hutan gambut.

Saat ini, kata dia, Riaupulp tengah melakukan perawatan dan restorasi atau pemulihan kembali lahan gambut yang sebelumnya sudah mengalami degradasi di Semenanjung Kampar. Restorasi itu, dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menerapkan inovasi teknologi ecohydro atau tata kelola air sejak tahun 2007. Teknogi ini diterapkan dengan menutup air yang menyebabkan pengurangan air di lahan gambut.

"Ecohydro merupakan bagian dari restorasi lahan gambut. Semua sepakat inovasi ecohydro ini menjadi praktik pengelolaan tata kelola air yang sangat bagus di lahan gambut," papar Kusnan.

Di kawasan gambut Semenanjung Kampar ini, katanya, Riaupulp juga terus berupaya meningkatkan produktivitas hutan tanaman serat kayu. "Fiber plantation ini hanya 10 persen dari areal konsesi yang akan membentuk "ring area" di sekitar pusat lahan gambut atau area tengah Semenanjung Kampar," kata Kusnan. (ant)