Berita Pertanian : Petani Sawit Pasrah Izin Baru Lahan Sawit Distop

JAKARTA. Para petani kelapa sawit akhirnya pasrah menerima ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang moratorium (penundaan) Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsjad mengaku sudah sejak awal menolak adanya moratorium. Selain akan menurunkan produksi sawit dalam negeri, kebijakan ini juga simbol intervensi asing kepada Indonesia.

"Dari awal kita memang sudah tak setuju, kalau memang pemeritah seperti itu silahkan saja," katanya, Minggu (22-5).

Ia menegaskan penolakan petani sawit terhadap inpres ini bukan berarti petani tak mau mendukung terhadap masalah lingkungan. Menurut Asmar regulasi yang ada saat ini terhadap pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan hutan di Indonesia sudah cukup baik.

"Indonesia punya regulasi dan inpres, tentang tata cara pengelolaan hutan, kenapa orang Eropa yang mengobok-mengobok Indonesia. Tapi kita tak ingin melawan pemerintah," katanya.

Dikatakannya komitmen kucuran dana oleh Norwegia ke Indonesia sebesar US$ 1 miliar belum tentu akan dicairkan penuh. Menurutnya hal itu bisa saja terjadi dengan berbagai alasan.

"Belum tentu mereka bayar, Brasil sampai sekarang belum dibayar. Eropa mengobok-obok Indonesia kenapa kita mau," katanya.

Bagi petani sawit adanya moratorium juga akan berpengaruh pada upaya ekspansi lahan. Saat ini 3,8 juta hektar lahan sawit merupakan lahan rakyat menyumbang porsi lahan sawit hingga 48% sementara para BUMN sawit hanya 617.000 hektar setara 8% dan sisanya swasta atau pemain besar mencapai 3,2 juta ton atau setara 45%.

"Kalau perkebunan sawit rakyat menambah lahannya memang sedikit-sedikit, tapi dalam beberapa tahun tumbuh signifikan pada 2008 hanya 3,2 juta hektar sekarang 3,8," imbuhnya.

Asmar mengaku tingkat perhatian pemerintah terhadap petani sawit belum penuh. Bahkan ia sempat kecewa dengan Presiden SBY yang pernah membatalkan pertemuan dengan asosiasi petani kelapa sawit beberapa tahun lalu saat periode pertama Presiden SBY tahun 2008.

"Kita pernah diundang datang ke Istana, kita sempet menginap di hotel Sriwijaya (dekat istana), pakai baju batik, dengan jalan kaki. Waktu itu hari Jumat dijadwalkan bertemu Jam 8.00, kita sempat nunggu, lalu tiba-tiba datang ajudannya yang bilang mohon maaf Pak SBY sedang sakit gigi ke dokter. Coba bayangkan kita sudah buang uang dan tenaga," kenang Asmar.

Berita Pertanian : Indonesia Bisa Manfaatkan Gambut untuk Budidaya

Jakarta. Sejumlah negara memanfaatkan kawasan gambut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa takut dituding merusak lingkungan.

“Indonesia seharusnya bisa melaksanakan hal yang sama sepanjang kawasan gambut yang dimanfaaatkan dikelola dengan benar dan tepat,” kata pakar gambut yang juga Dosen Peneliti Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian, IPB, Basuki Sumawinata, di Jakarta, Minggu (27/2).

Dia mengungkapkan, negara-negara yang sudah lama memanfaatkan kawasan gambut, di antaranya Malaysia, Kanada, atau negara-negara skandinavia seperti Finalandia dan Swedia.

Menurut Basuki, pemanfaatan gambut di Finlandia atau Swedia telah berkembang, baik untuk keperluan budidaya maupun energi dan lainnya. "Finlandia itu dulu bakar gambut untuk pertanian atau kebun, tapi tak ada yang protes dan memaksa mereka harus bayar emisi karbon yang dilepas," katanya.

Sekarang, lanjut dia, negara itu masih memanfaatkannya, namun tak lagi dengan membakar melainkan lewat teknologi yang memang mahal biayanya. Dia menuturkan, campur tangan teknologi memang diperlukan jika ingin memanfaatkan kawasan gambut.

Basuki menyatakan, banyak riset dilakukan mengenai bagaimana mengelola gambut tanpa merusak lingkungan, tanpa melepas karbon. "Sayangnya, desakan asing, gempuran, dan tudingan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas rusaknya kawasan gambut dan pelepasan emisi karbon itu jauh lebih kuat ketimbang tampilan hasil positif dari pengelolaan gambut untuk kegiatan kehutanan atau budidaya lainnya yang ramah lingkungan," jelasnya.

Dia juga menyatakan, pemerintah seharusnya menyadari berapa potensi ekonomi yang hilang dan tak termanfaatkan dari lahan gambut mengingat banyak masyarakat bergantung hidup pada kawasan gambut.

Teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan lahan gambut misalnya adalah teknologi ecohydro. Secara sederhana, teknologi ini adalah teknologi yang berupaya mempertahankan kelembapan lahan gambut dengan menjaga cadangan air yang ada.

Menurut dia, penerapan teknologi ecohydro oleh sebuah perusahaan HTI di Semenanjung Kampar seharusnya bisa menjadi rujukan bahwa gambut bisa dikelola tanpa merusak lingkungan. "Seharusnya ekohidro bisa diterapkan di kawasan gambut lainnya di Indonesia. Kita bisa terapkan itu asal disiplin, tapi semua kita kembalikan lagi ke pemerintah," katanya.

Menurut Basuki, dari luasan gambut di Indonesia sebesar 22 juta hektar baru sekitar 6-7 hektar yang dimanfaatkan. Sisanya, masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Sementara Malaysia yang memiliki gambut 2,5 juta hektar, sudah memanfaatkan 500.000 hektar di antaranya dan tak pernah ada yang ramai mempersoalkan pembukaan gambutnya.

Sementara itu, Programme Director Tropenbos International (TBI) Indonesia, Petrus Gunarso, mengatakan, pemerintah pemerintah seharusnya memetakan lahan gambut yang boleh dikelola mana yang tidak. "Apalagi potensi ekonomi gambut masih sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak ekosistem kawasan itu. Dengan demikian, apapun kebijakan terhadap kawasan gambut harus jelas kompensasinya bagi masyarakat dan pemegang hak kelola," katanya.
Pada kesempatan terpisah, Dirut PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp), Kusnan Rahmin, menyatakan, pihaknya mendukung pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, termasuk kawasan hutan gambut.

Saat ini, kata dia, Riaupulp tengah melakukan perawatan dan restorasi atau pemulihan kembali lahan gambut yang sebelumnya sudah mengalami degradasi di Semenanjung Kampar. Restorasi itu, dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menerapkan inovasi teknologi ecohydro atau tata kelola air sejak tahun 2007. Teknogi ini diterapkan dengan menutup air yang menyebabkan pengurangan air di lahan gambut.

"Ecohydro merupakan bagian dari restorasi lahan gambut. Semua sepakat inovasi ecohydro ini menjadi praktik pengelolaan tata kelola air yang sangat bagus di lahan gambut," papar Kusnan.

Di kawasan gambut Semenanjung Kampar ini, katanya, Riaupulp juga terus berupaya meningkatkan produktivitas hutan tanaman serat kayu. "Fiber plantation ini hanya 10 persen dari areal konsesi yang akan membentuk "ring area" di sekitar pusat lahan gambut atau area tengah Semenanjung Kampar," kata Kusnan. (ant)