"Tingginya harga daging sapi yang
mencapai Rp90.000 per kilogram disinyalir karena kelangkaan pasokan
daging di pasar. Namun, bukan berarti pemerintah harus impor dan
melepaskan pada mekanisme pasar untuk mengatasi kelangkaan pasokan itu,"
kata Fadli pada siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (8/2).
Dia juga mengatakan tingginya harga daging sebenarnya suatu hal yang baik bagi para peternak, tetapi bila harga terlalu tinggi tentu akan menjadi masalah bagi konsumen.
"Harga daging sapi yang mencapai Rp90.000 per kg merupakan harga tertinggi jika dibandingkan dengan di negara lain yang hanya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per kg," ujarnya.
Fadli juga menyoroti harga daging sapi yang tinggi itu tak selalu dinikmati manfaatnya oleh para peternak. "Seharusnya, harga daging sapi yang mahal dapat menjadi insentif peternak. Belum lagi, tingginya harga daging sapi berpengaruh terhadap harga produk lain. Yang jelas semakin mahal daging, rakyat makin sengsara," katanya.
Dalam kondisi tersebut, dia menyadari ada suatu tekanan bagi pemerintah untuk memperbesar kuota impor. Namun, Fadli juga menekankan bahwa Impor tidak akan menyelesaikan masalah. "Hal ini dikondisikan oleh oknum para pemburu rente. Bahkan, impor cenderung rawan korupsi dan menjadi mainan para koruptor," katanya.
Dia juga berpendapat, kebijakan perdagangan Indonesia yang terlalu bebas telah membuat pemerintah malas mewujudkan swasembada dan tidak berpikir strategis ke depan.
Target pemerintah untuk swasembada daging pada 2014, kata dia, akhirnya hanya menjadi mimpi bila Indonesia terus tergantung pada pasokan daging sapi impor.
Menurut Fadli, solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut ialah dengan membenahi mekanisme distribusi dan mempercepat produksi swasembada. "Percepatan produksi bisa dilakukan dengan inseminasi buatan, perbaikaan kualitas pakan ternak, dan pengadaan sapi betina bibit dari pemerintah,” jelasnya.
Pemerintah juga kata dia, harus perbaiki transportasi untuk distribusi ternak sapi dari sentra produksi oleh BUMN, yaitu PT KAI, Pelni, dan Angkutan Darat BUMN. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi adalah hal strategis yang harus segera dilakukan.
Dia menambahkan, pasokan daging sapi dari produksi lokal sebenarnya cukup banyak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT, namun distribusinya belum dikawal secara baik. Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk tidak gegabah membuka 'kran' impor yang lebih besar. "Jika memang terpaksa impor, harus dilakukan dengan tepat. Selain itu, impor sapi hanya boleh di luar sentra produksi dan kuota impor sapi yang diberikan kepada 'feedloters' yang mampu membibitkan sapi," kata Fadli.(ant)
Dia juga mengatakan tingginya harga daging sebenarnya suatu hal yang baik bagi para peternak, tetapi bila harga terlalu tinggi tentu akan menjadi masalah bagi konsumen.
"Harga daging sapi yang mencapai Rp90.000 per kg merupakan harga tertinggi jika dibandingkan dengan di negara lain yang hanya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per kg," ujarnya.
Fadli juga menyoroti harga daging sapi yang tinggi itu tak selalu dinikmati manfaatnya oleh para peternak. "Seharusnya, harga daging sapi yang mahal dapat menjadi insentif peternak. Belum lagi, tingginya harga daging sapi berpengaruh terhadap harga produk lain. Yang jelas semakin mahal daging, rakyat makin sengsara," katanya.
Dalam kondisi tersebut, dia menyadari ada suatu tekanan bagi pemerintah untuk memperbesar kuota impor. Namun, Fadli juga menekankan bahwa Impor tidak akan menyelesaikan masalah. "Hal ini dikondisikan oleh oknum para pemburu rente. Bahkan, impor cenderung rawan korupsi dan menjadi mainan para koruptor," katanya.
Dia juga berpendapat, kebijakan perdagangan Indonesia yang terlalu bebas telah membuat pemerintah malas mewujudkan swasembada dan tidak berpikir strategis ke depan.
Target pemerintah untuk swasembada daging pada 2014, kata dia, akhirnya hanya menjadi mimpi bila Indonesia terus tergantung pada pasokan daging sapi impor.
Menurut Fadli, solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut ialah dengan membenahi mekanisme distribusi dan mempercepat produksi swasembada. "Percepatan produksi bisa dilakukan dengan inseminasi buatan, perbaikaan kualitas pakan ternak, dan pengadaan sapi betina bibit dari pemerintah,” jelasnya.
Pemerintah juga kata dia, harus perbaiki transportasi untuk distribusi ternak sapi dari sentra produksi oleh BUMN, yaitu PT KAI, Pelni, dan Angkutan Darat BUMN. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi adalah hal strategis yang harus segera dilakukan.
Dia menambahkan, pasokan daging sapi dari produksi lokal sebenarnya cukup banyak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT, namun distribusinya belum dikawal secara baik. Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk tidak gegabah membuka 'kran' impor yang lebih besar. "Jika memang terpaksa impor, harus dilakukan dengan tepat. Selain itu, impor sapi hanya boleh di luar sentra produksi dan kuota impor sapi yang diberikan kepada 'feedloters' yang mampu membibitkan sapi," kata Fadli.(ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar