Semarang . Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap pada tahun ini Indonesia tak lagi mengimpor beras dengan upaya keras meningkatkan produksi dalam negeri.

"Tahun lalu, Indonesia mengimpor setidaknya 1,7 juta ton beras dari negara lain. Tahun ini bagaimana? Saya belum berani berjanji. Namun, saya berharap tidak ada impor beras lagi tahun ini," katanya di Semarang, Sabtu.

Dahlan mengemukakan hal itu usai memberikan kuliah umum berjudul "Penguasaan Sains dan Teknologi untuk Kemanusiaan Bangsa dan Pengentasan Kemiskinan" yang berlangsung di Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut dia, pemerintah pada tahun ini telah melakukan rapat gabungan beberapa menteri membahas perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras, seperti pada bulan April lalu, Juni ini, dan Juli mendatang.

Dahlan mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi menteri pada bulan April 2012 memutuskan belum perlu mengimpor beras, kemudian pada bulan Juni ini juga keputusannya sama, dan pada Juli mendatang mungkin ada rapat kembali.

Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan kondisi pangan, khususnya beras setiap bulan untuk menentukan keputusan, salah satunya berkaitan dengan perlu tidaknya Indonesia melakukan impor beras.

Pantauan dan monitor kondisi pangan, menurut dia, dilakukan rutin untuk menjamin ketersediaan stok beras sebab jangan sampai diputuskan tidak impor. Namun, ternyata Indonesia malah kekurangan stok beras.

"Rapat pada bulan Mei dan Juni 2012 memutuskan belum perlu impor beras. Untuk rapat pada Juli mendatang belum tahu. Oleh karena itu, saya belum berani berjanji. Namun, saya yakin keputusan rapat Juli mendatang tetap sama," katanya.

Dahlan mengatakan bahwa panen padi pada tahun lalu mengalami penurunan hingga 40 persen sehingga pemerintah pada tahun ini berupaya untuk meningkatkan panen dengan memperhatikan aspek benih, tanah, pupuk, dan pembasmi hama.

"Saya telah instruksikan tiga BUMN, yakni Bulog, PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri untuk serius menangani ini agar panen tahun ini tak lagi turun. Akan memalukan karena Indonesia adalah negara agraris," katanya.

Gerakan-gerakan pangan yang dilakukan, kata Dahlan, memanfaatkan lahan petani hingga lebih 10 ribu hektare, dan nantinya akan terus bekerja keras hingga mencapai 600 ribu ha sehingga hasilnya dirasakan lebih maksimal.(ant)