Dahlan berharap tak impor beras tahun 2012

Semarang . Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap pada tahun ini Indonesia tak lagi mengimpor beras dengan upaya keras meningkatkan produksi dalam negeri.

"Tahun lalu, Indonesia mengimpor setidaknya 1,7 juta ton beras dari negara lain. Tahun ini bagaimana? Saya belum berani berjanji. Namun, saya berharap tidak ada impor beras lagi tahun ini," katanya di Semarang, Sabtu.

Dahlan mengemukakan hal itu usai memberikan kuliah umum berjudul "Penguasaan Sains dan Teknologi untuk Kemanusiaan Bangsa dan Pengentasan Kemiskinan" yang berlangsung di Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut dia, pemerintah pada tahun ini telah melakukan rapat gabungan beberapa menteri membahas perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras, seperti pada bulan April lalu, Juni ini, dan Juli mendatang.

Dahlan mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi menteri pada bulan April 2012 memutuskan belum perlu mengimpor beras, kemudian pada bulan Juni ini juga keputusannya sama, dan pada Juli mendatang mungkin ada rapat kembali.

Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan kondisi pangan, khususnya beras setiap bulan untuk menentukan keputusan, salah satunya berkaitan dengan perlu tidaknya Indonesia melakukan impor beras.

Pantauan dan monitor kondisi pangan, menurut dia, dilakukan rutin untuk menjamin ketersediaan stok beras sebab jangan sampai diputuskan tidak impor. Namun, ternyata Indonesia malah kekurangan stok beras.

"Rapat pada bulan Mei dan Juni 2012 memutuskan belum perlu impor beras. Untuk rapat pada Juli mendatang belum tahu. Oleh karena itu, saya belum berani berjanji. Namun, saya yakin keputusan rapat Juli mendatang tetap sama," katanya.

Dahlan mengatakan bahwa panen padi pada tahun lalu mengalami penurunan hingga 40 persen sehingga pemerintah pada tahun ini berupaya untuk meningkatkan panen dengan memperhatikan aspek benih, tanah, pupuk, dan pembasmi hama.

"Saya telah instruksikan tiga BUMN, yakni Bulog, PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri untuk serius menangani ini agar panen tahun ini tak lagi turun. Akan memalukan karena Indonesia adalah negara agraris," katanya.

Gerakan-gerakan pangan yang dilakukan, kata Dahlan, memanfaatkan lahan petani hingga lebih 10 ribu hektare, dan nantinya akan terus bekerja keras hingga mencapai 600 ribu ha sehingga hasilnya dirasakan lebih maksimal.(ant)

Pemerintah Diminta Kurangi Impor Beras

MAGELANG. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meminta pemerintah pusat mengurangi impor beras karena bangsa Indonesia mempunyai potensi di sektor pertanian.

"Bangsa ini mempunyai potensi luar biasa di sektor pertanian. Sayangnya pemberdayaannya yang kurang. Ini yang harus diberdayakan dan dikelola dengan baik," kata Bibit di Magelang, Senin (19/3).

Dikatakan Bibit untuk mendukung pemberdayaan tersebut sektor pertanian harus dimodernisasi baik peralatan, benih, pupuk, cara tanam dan irigasi.

"Saya yakin ketahanan pangan bangsa Indonesia akan semakin kuat bahkan tidak perlu impor untuk semua jenis komoditi misalnya beras, gula, bawang, kentang, kedelai, dan terigu. Namun sektor pertanian harus dikelola dan diberdayakan dengan baik. Kalau memang terpaksa harus impor ya sedikit saja. Tidak usah banyak, karena memang ada komoditasnya masih perlu didatangkan dari luar negeri," jelasnya.

Menurut Bibit Indonesia adalah lumbung pangan dunia, sehingga harus dilakukan langkah pengelolaan dengan baik. Di samping itu, ia menganggap masyarakat pedesaan semakin baik, hal ini dapat dilihat dari indikator nilai tukar petani yang terus membaik.

Bulog janji tidak impor beras

Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, Badan Usaha Logistik (Bulog) telah sepakat bahwa mulai tahun ini tidak akan melakukan impor beras lagi.

Selain itu, Bulog juga akan bersinergi terkait penyerapan beras dalam negeri sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.

"Bulog telah menargetkan pengadaan beras dalam negeri tahun 2012 sebesar 4.1 juta ton, yang berarti Bulog tidak akan melakukan impor beras lagi, kecuali dari carry over tahun 2011 impor sebesar 560.000 ton," kata Firman usai bertemu dengan tujuh gubernur di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan yang sama, politikus dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengapresiasi realisasi produksi beras untuk Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 10 juta ton atau 15 persen dari produksi nasional.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendukung sepenuhnya agar produksi padi di masing-masing provinsi dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

"Tapi yang lebih penting lagi, para Gubernur harus bisa mencegah masuknya beras impor ke wilayahnya, dan bisa mengutamakan produksi beras nasional dengan melakukan koordinasi antar Kepala Daerah Tingkat I dan II," tegas Firman.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengungkapkan bahwa selama ini pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mampu menyerap beras petani di Jawa Tengah, meskipun daerah yang dipimpinnya berhasil surplus beras.

Oleh karena itu, dia meminta agar seluruh stakeholder jika membicarakan persoalan pangan tidak hanya membahas soal harga secara secara ekonomi, tapi juga soal kehidupan.

"Jadi, surplus beras itu juga harus menyejahterakan petani," kata Bibit.

Bibit menyarankan, Bulog harus menyerap beras dari petani dengan cara mengubah HPP (harga pembelian pemerintah) sesuai pasaran. Sebab, dengan menyerap beras petani, maka pemerintah tidak perlu impor, termasuk untuk beras miskin (raskin).

"Persoalan pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan, tidak bisa hanya jadi wacana tapi butuh komitmen kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tukasnya. (ant)

Diupayakan Tidak Impor Beras 2012

Kendari. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), H Rusman Heriawan, mengatakan, pada 2012 diupayakan tidak ada lagi impor beras.

"Memang di tahun 2011 ini Indonesia masih melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, hal ini disebabkan karena musim yang tidak menentu menyebabkan beberapa daerah sentra gagal panen," katanya di Kendari, Minggu (30/10).

Untuk itu, kata Rusman Heriawan, setiap daerah penghasil beras diharapkan berkontribusi, termasuk Sulawesi Tenggara, untuk turut andil dalam peningkatan produksi beras nasional.

Menurut Wamentan, pada tahun ini impor dilakukan karena banyak kendala pertanian, khususnya produksi padi. Kendala utama adalah musim yang tidak bersahabat. "Kita semua sudah berusaha, tapi yang terjadi di luar kemampuan kita. Seperti sumber air, irigasi dan sarana lainnya terganggu sehingga produksi padi berkurang, dan prestasi di tahun 2011 biasa-biasa saja, sehingga mengharuskan negara kita impor beras," katanya.

Menurutnya, pada 2012 ditargetkan agar Indoensia tidak melakukan impor beras lagi. Untuk itu sejak saat ini semua daerah harus mempersiapkannya.

Langkah yang dilakukan, kata wamentan, tentunya peningkatan produksi beras, dan sarana pendukung harus diperhatikan. Baik itu pupuk, bibit, irigasi dan segala kelengkapannya saat dibutuhkan petani harus ada, sehingga impor beras pada 2012 bisa dihindari. "Termasuk Sultra bisa menjadi penopang, karena kita tahu Sultra juga merupakan daerah sentra beras," katanya.

Menurutnya, hingga 2014 nanti, ditargetkan produksi beras bisa mencapai 10 juta ton, produksi lebih tinggi dibanding konsumsi masyarakat. "Kalau 10 juta ton terserap sudah aman, pemerintah tidak perlu lagi impor, malah bisa swasembada beras," katanya. Kehadiran Wamentan di Kendari dalam rangka menghadiri launching buku yang berjudul Hari Akan Berganti, karangan Dr Azhar Bafadal dosen Univeritas Haluoleo (Unhalu) Kendari. (ant)

Berita Pertanian : Stop Impor Beras Per 31 Maret

Klaten. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah akan menghentikan impor beras per 31 Maret sesuai dengan perencanaan awal. Impor beras tak lagi diperlukan karena pasokan beras dalam negeri sudah mencukupi. Harga beras juga sudah turun karena pasokan memadai.

Mari mengatakan hal tersebut saat mengunjungi gudang Bulog di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (29/3). ”Sesuai dengan ketentuan masa impor yang sudah ditetapkan, impor beras kami hentikan per 31 Maret. Bagi yang sudah kontrak, tetapi barangnya belum tiba, masih ada kelonggaran karena sifatnya gangguan pengangkutan,” katanya.

Dia menuturkan, pasokan beras saat ini sudah mencukupi dengan banyaknya daerah yang panen. Indikasi ketercukupan pasokan juga terlihat dari turunnya harga beras. Penurunan harga beras berkisar 5-8 persen. ”Kami terus mendorong Bulog untuk pengadaan beras dari petani. Semakin cepat realisasinya, maka stok pangan nasional semakin aman,” katanya.

Mari menambahkan, pihaknya akan mengelola distribusi dan ketercukupan pasokan sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras akibat psikologis kenaikan gaji pegawai negeri sipil. ”Ada kemungkinan harga beras naik karena faktor psikologis. Namun, dengan pengelolaan yang baik, kami yakin tidak akan berlangsung lama,” tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, realisasi impor beras per 16 Maret tercatat 1,37 juta ton atau 68,7 persen dari total kontrak 1,99 juta ton. Infrastruktur pelabuhan dan administrasi menjadi kendala yang dikeluhkan oleh Bulog. Sebagian besar beras yang diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand.

Harga rata-rata nasional beras, menurut survei Kementerian Perdagangan, sebesar Rp 7.201 per kg. Harga itu sudah turun dibandingkan harga pada bulan Januari, yakni Rp 7.376 per kg. Di Klaten, harga beras kualitas medium sudah turun dari semula Rp 7.500 menjadi Rp 6.000 per kg.

”Pasokan beras sudah banyak karena sebagian besar sedang panen,” kata Sudiyo, pedagang beras di Pasar Cokro Kembang, saat ditinjau Menteri Perdagangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Ihwan Sudrajat mengatakan, pasokan pangan di Jawa Tengah saat ini aman untuk beberapa bulan ke depan. Selain beras, pasokan sayuran juga memadai. Sebagian produk sayuran bahkan mulai diekspor ke Timur Tengah.