Berita Pertanian : PDIP Tolak Impor Beras

Ketua I FPDIP, Puan Maharani

Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah mencabut Permenkeu No.241/2010 mengenai pembebasan bea masuk khususnya beras dan Permendag No.39/2010 mengenai impor barang jadi karena kedua peraturan itu dinilai melukai hati rakyat.

"Fraksi PDIP menyatakan menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Aneh saja, hari ini alam sudah membingungkan antara musim dingin dan musim panas, tapi pemerintah juga ternyata punya alur pikir yang aneh," kata Ketua I Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, produksi beras sebenarnya surplus tapi tetap mengimpor beras dan malah tanpa bea masuk.

Menurut Puan, antara perencanaan pemerintah dan realisasinya tidak sinkron. Pemerintah berencana ekspor, tapi realitanya justru impor.

Puan meminta pemerintah tidak melukai hati petani dan panen raya petani dalam waktu dekat ini harus diselamatkan.

"Kami bertanya kebijakan ini merugikan petani tapi kok masih mau impor?" katanya.

Namun, jika pemerintah berkeras mengimpor beras dengan bebas bea masuk beras, FPDIP mendesak pemerintah membuat kebijakan khusus yang menjamin semua hasil panen raya petani periode Januari hingga April 2011dibeli pemerintah.

Puan Maharani menengarai pemerintah akan impor beras hingga 2,5 juta ton dan berdasarkan PMK No.241/2010 impor beras itu tanpa bea masuk. (ant)

Berita Pertanian : PDIP Tekankan Pentingnya Pembangunan Desa

JAKARTA. Indonesia membutuhkan model pembangunan baru untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat model pembangunan desa sebagai hal tepat dan basis utama dalam pembangunan bangsa.

Model pembangunan yang pas untuk Indonesia harus bersifat dari bawah ke atas (bottom Up) sehingga keberagaman kekayaan bangsa dapat dikelola secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, tidak sebagai obyek pembangunan, tapi juga subyek utama pelaku pembangunan.

"Kepala desa adalah sebagai ujung tombak pembangunan nasional. PDIP melihat pentingnya pemahaman bahwa pembangunan desa itu penting. Kalau semua permasalahan diselesaikan secara serius di desa-desa, niscaya tidak akan ada masalah di tingkat nasional," tegas Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Komarudin Watubun, saat memberikan sambutan dalam pelantikan Departemen Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, Selasa (25/1).

Agar model pembangunan berbasis desa tersebut dapat berjalan secara optimal, PDIP akan memperjuangkan undang-undang tentang pemerintahan desa sebagai payung hukum untuk memperkuat posisi desa dalam sistem penyelenggaraan negara. (media indonesia)