Rabu, 07 Maret 2012

Bulog siapkan operasi pasar antisipasi kenaikan BBM


Jakarta
. Dampak jika harga BBM dinaikkan niscaya akan ke sektor apa saja. Perum Bulog menyiapkan operasi pasar beras untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas tersebut.

Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta,
Selasa, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan stok beras yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan ke depan.

"Jika pemerintah menetapkan untuk segera melakukan operasi pasar kembali kami telah menyiapkannya," katanya.

Bahkan, jika pemerintah meminta perusahaan logistik milik negara tersebut untuk menambah penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin), menurut Sutarto, pihaknya juga telah siap.

Dia katakan, selama ini pelaksanaan OP beras Bulog berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda).

Meskipun harga beras di wilayah tertentu mengalami kenaikan, tambahnya, jika Pemda setempat menetapkan tidak perlu dilakukan OP makan Bulog juga tidak akan menggelar operasi pasar.

"Oleh karena itu ke depan bila perlu Bulog saja yang menetapkan OP tak usah menunggu Pemda. Kalau menunggu Pemda ada yang tidak mau melakukan OP meskipun harga sudah naik," katanya.

Menyinggung realisasi operasi pasar beras yang dilakukan Perum Bulog, mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu mengungkapkan, untuk 2012 hingga Februari telah mencapai 210.856 ton atau lebih dari 50 persen dari total 2011 yang sebanyak 402.864 ton.

OP beras tersebut terdiri berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun secara komersial yang mana untuk 2012 masing-masing sebanyak 169.238 ton dan 41.618 ton.

Sedangkan untuk 2011 realisasi OP beras dari CBP sebanyak 221.955 ton dan secara komersial sebanyak 180.910 ton.

Sementara itu dari total pemasukan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, pada 2011 sebanyak 855.936 ton, lanjutnya, Bulog menyumbang sekitar 14 persen atau 114.814 ton.

Sedangkan mengenai penyaluran raskin pada 2012, menurut Sutarto jumlahnya masih sama dengan tahun lalu yakni 3,41 juta ton untuk 17,49 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 13 bulan dengan volume 15 kg/bulan/RTS.

Senin, 05 Maret 2012

Tunda Saja Pemberlakuan Permentan














Penolakan Impor Holtikultura


JAKARTA.
Penolakan terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 88, 89,dan 90 tentang pintu masuk produk hortikultura impor kian serius. Gubernur Jawa Timur Soekarwo bahkan sudah membuat Peraturan Gubernur untuk menolaknya setelah sebelumnya mengirim surat langsung ke Presiden, pengamat meminta pemerintah menunda pemberlakuan dan mengevaluasi permentan tersebut.

"Sebaiknya ditunda dulu, pemerintah harus membuat kajian kembali soal permentan itu dan dampaknya. Setelah itu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat," kata pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (4/3).

Menurut Hermanto, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dampak terhadap petani setempat yang daerahnya dijadikan pintu masuk produk impor. Penolakan dari Gubernur Jawa Timur itu menunjukkan adanya kekhawatiran permentan yang sedianya akan diberlakukan pada 19 Maret mendatang ini bakal berdampak negatif bagi petani setempat.

"Seharusnya sebelum aturan itu dikeluarkan oleh Menteri Pertanian ada kajian terhadap dampaknya, memangnya dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian mau mengganti jika petani merugi? Saya rasa tidak," tandas Hermanto.

Seperti diketahui, dalam Permentan nomor 88, 89, dan 90 tahun 2011 Kementan membatasi masuknya produk impor hortikultura di beberapa pintu masuk, dari 8 pelabuhan masuk barang impor produk pertanian, hanya empat pelabuhan saja yang diizinkan. Pelabuhan tersebut yakni, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Belawan Medan, dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Alasan pemerintah membatasi produk impor hortikultura dengan membatasi sejumlah pelabuhan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang kian meningkat. Selain itu masih ada lagi OPTK baru yang belum terdaftar dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/ 2006. Jenisnya meliputi penyakit virus yang disebabkan oleh Tomato Infectius Chlorosis Crinivirus

Disiapkan Pos Pengaduan untuk Petani

JAKARTA. Pemerintah menyiapkan pos pengaduan bagi para petani agar mereka bisa melapor apabila terjadi pembelian beras dan gabah di bawah harga pembelian pemerintah yang baru.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3), mengatakan pos pengaduan yang diorganisasikan oleh Kementerian Pertanian tersebut akan disebar di seluruh daerah Indonesia.

"Kementerian Pertanian sudah minta agar jangan sampai ada petani yang menjual gabahnya di bawah HPP dan kalau itu ada berarti itu melanggar, tidak boleh terjadi. Dan harus ada pos pengaduan untuk itu," tuturnya.

Hatta menjamin Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan membeli beras petani dengan harga di bawah HPP yang baru.

Menurut dia, saat ini Kementerian Pertanian pun telah melakukan sosialisasi tentang HPP baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. "Menteri Pertanian sudah menggerakkan itu semua," ujarnya.

Pupuk Organik Tak Harus dari Kotoran Hewan

“Pasar luar negeri seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam justru menginginkan pupuk organik yang bukan berbahan baku kotoran hewan (kohe). Pupuk organik yang mereka inginkan benar-benar harus terhindar dari bahan baku kotoran hewan. Najis katanya!”
Itulah sekilas komentar yang diucapkan owner sekaligus Direktur Utama PT
Agro Tani Marisi, Tulus P Sitorus SE, ketika bertandang ke pengolahan pupuknya di kawasan Medan – Binjai Km 11, belum lama ini.

Di lokasi pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektare itu ada empat bangunan yang merupakan tempat pengolahan dan gudang pupuk yang bila ditotal luas bangunan seluruhnya berkisar 8.000 meter per segi. “Untuk sarana dan prasarana pengolahan pabrik ini, saya menginvestasikan sekitar Rp 20 miliar. Cukup lumayan besar untuk sebuah pabrik pupuk. Dan, saya optimistis, pupuk yang diproduksi oleh PT Agro Tani Marisi ini bisa diserap pasar dan diterima petani baik dalam maupun luar negeri,” katanya penuh semangat.

Dalam bisnis pupuk, Tulus Sitorus bukanlah pendatang baru. Pengalamannya di bisnis ini sudah dimulai sejak tahun 1998. Tidak tanggung-tanggung, pabrik pupuk pertama yang didirikannya berada di Indrapuri, Aceh Besar dengan memproduksi pupuk magnesium/kiesrit dan phospat. “Sampai sekarang, pabrik tersebut masih memproduksi,” akunya.

Pupuk yang diproduksi oleh anak perusahannya CV Sahabat Tani Mandiri itu sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Aceh dan sebagian lagi mengisi pasaran pupuk di Sumatera Utara (Sumut) dan di luar Sumut. Sejalan dengan itu, Tulus juga berperan sebagai distributor pupuk urea non-subsidi serta pupuk impor lainnya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan kelapa sawit.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan tanah yang mengharuskan penggunaan pupuk organik, Tulus pun mendirikan pabrik pupuk di kawasan Medan – Binjai Km 11. Pabrik yang diresmikan pada tanggal 21 Januari 2012 itu dihadiri langsung oleh Dirjan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho yang diwakili Assisten II Pempropsu Dzaili Azwar, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut M Roem serta mantan menteri koperasi Adi Sasono.

Keinginannya paling besar dari pabrik pupuk yang didirikannya itu tak lain untuk membantu program pemerintah dalam menunjang ketahanan pangan dalam negeri melalui peningkatan produksi gabah. Yang mana salah satu indikator peningkatan produksi gabah tersebut adalah penggunaan pupuk organik.

“Saya bukan latah atau ikut-ikutan untuk memproduksi pabrik pupuk organik. Tapi memang, pupuk organik saat ini sangat diperlukan pelaku pertanian termasuk petani dalam memperbaiki kesuburan lahan pertanian kita yang memang sudah pada tahap mengkhawatirkan,” akunya.

Kejenuhan tanah akibat penggunaan pupuk kimia sintetik secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama serta jumlah yang cukup banyak mengakibatkan tanah pertanian mengalami degradasi. Pupuk yang diberikan tidak lagi untuk meningkatkan produksi melainkan hanya untuk memberikan hasil bagi produk pertanian yang ditanam petani. Sementara modal kerja petani semakin hari semakin besar sedangkan harga jual ataupun perolehan produksi tidak lagi sebanding.

Akibatnya, petani merugi dan kesejahteraan petani tidak dapat terdongkrak. Inilah salah satu alasan mengapa Tulus memproduksi pupuk organik dan hayati. Karena hanya dengan pemakaian pupuk organiklah kesuburan lahan pertanian dapat ditingkatkan, kerusakan tanah dapat diperbaiki atau dipulihkan.

Dan, keberadaan pupuk organik selama ini juga menurut Tulus banyak dipasok dari Pulau Jawa dan daerah lainnya di luar dari Sumut. Sehingga harga jual pupuk tinggi akibat beban/biaya transportasi yang oleh si pengusaha dibebankan ke petani. “Nah, dengan keberadaan pabrik pupuk organik kita ini otomatis ongkos angkut sudah lebih ringan dibanding kalau kita mendatangkannnya dari luar Sumut. Dengan begitu harga jual pupuk di tingkat petani juga semakin murah,” ucap Tulus.

Dalam pengolahan pupuk organik Tulus mengaku tidak selamanya harus menggunakan kotoran hewan seperti yang didengungkan selama ini. Memang di satu sisi, kotoran hewan (kohe) sangat baik untuk meningkatkan unsur hara tanah, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan kerugian bagi petani dengan munculnya organisme pengganggu baik hama maupun penyakit yang berasal dari kohe tersebut, apabila dalam proses pengolahan kohe menjadi pupuk tidak benar-benar sempurna. “Tapi kalau proses pengolahannya sempurna tidak ada masalah,” katanya.

Mungkin itu juga yang menjadi alasan sehingga petani di luar negeri seperti di Malaysia, Thailand dan Vietnam tidak menggunakan pupuk organik yang menggunakan bahan baku kotoran hewan dalam pengolahan budidaya pertaniannya. Di samping alasan lainnya yang menyebutkan najis.
“Kalau di luar negeri pupuk organiknya bukan terbuat dari kohe tapi dari bahan organik lainnya seperti blotong dan lain sebagainya. Beda dengan di dalam negeri (Indonesia-red) justru harus yang terbuat dari kohe,” akunya.

Pemerintahan di luar negeri sudah mengharuskan petaninya melakukan pertanian organik. Karena selain sehat bagi yang mengonsumsi produk pertanian yang dihasilkan juga lebih ramah lingkungan. Apalagi sekarang ini, dunia sedang gencar-gencarnya melakukan aktivitas ramah lingkungan. Semua-semuanya dikaitkan dengan lingkungan. “Makanya pertanian ke depan sudah harus pertanian yang berbasis ramah lingkungan dan itu sudah dimulai oleh negara-negara lain. Dan, kita tidak boleh ketinggalan,” kata Tulus.

Kamis, 01 Maret 2012

Foto : Buah Markisa



















Buah markisa yang hanya tumbuh di dataran tinggi Tanah Karo dan di Sulsel ini merupakan buah yang sangat enak dan nikmat jika dibuat sirup atau jus, sangat diminati masyarakat. Mengapa ya pemerintah terutama Pemda Karo tidak melihat peluang ini?

Berita Umum : BBM Naik, Masyarakat Miskin Dapat 'BLT' 8 Bulan

JAKARTA. Pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung kepada masyarakat miskin jika kenaikan harga BBM subsidi dilakukan. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengestimasi pemberian 'BLT' dilakukan selama 8 bulan.

Hal ini disampaikan Salim Segaf usai Rakor bersama Menko Ekonomi Hatta Rajasa di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (24-2).

"(Pemberian BLT) sekitar delapan bulan. Teknisnya kita lihat nanti," katanya.

Salim menjelaskan, pemerintah akan mengkomunikasikan rencana pemberian BLT kepada DPR. Pemberian BLT apakah Rp 100 ribu atau nilai lain, masih terus digodok pemerintah.

"Kita belum final dan perlu dibicarakan dengan DPR juga. Tapi kalau yang miskin itu, harus ditingkatkan penghasilannya. Kalau tidak kasihan juga," tuturnya.

"(Anggaran BLT) Mungkin jumlahnya bisa bertambah atau berkurang," tegasnya.

Pemerintah pun masih memerlukan waktu untuk merumuskan kelompok sasaran BLT secara rinci. "Itu nanti kita putuskan. Kita kan masih punya waktu. Kalau awal April kan masih sebulan lagi," ucap Salim.

Angka BLT Rp 100 ribu, lanjut Salim, sangat cukup bagi masyarakat miskin. "Saya pikir untuk masyarakat miskin lumayan kan. Jadi masih bisa lah. Saya pikir angka itu akan mengarah ke situ kalau diputuskan," imbuhnya.

Penyaluran BLT pun nantinya melalui BUMN dengan jaringan distribusi luas hingga pelosok. Layaknya PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Lalu bagaimana teknis pemberian BLT?

"Pertama, data mereka ada yang di bawah garis kemiskinan. Kalau di Kemensos itu, namanya peserta program keluarga harapan. Itu pasti masyarakat miskin. By name, by address. Datanya akurat," pungkasnya.

Kenaikan BBM, Hatta Bungkam Sebelum Lapor ke DPR

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, kenaikan harga BBM subsidi mungkin terjadi. Namun ia bungkam soal kenaikan BBM ini sebelum pemerintah melapor ke DPR Selasa pekan depan.

"Jangan mendahului pembahasan bersama DPR," kata Hatta.

Apakah kenaikan maksimal Rp 1.500 per liter, Hatta kembali bungkam. Draft rancangan kenaikan BBM juga belum diserahkan kepada Komisi VII DPR.

"Ini jangan sesuatu sebelum. Ini adalah kewenangan pemerintah dengan DPR," tuturnya.

Kakek Tunanetra Hidup dengan Sangkar Ayam












WAJO.
Demi menyambung hidup, Duma (70), seorang kakek tunanetra di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, harus bekerja sebagai pembuat sangkar ayam. Meski upah tergolong tak sebanding dengan keringatnya, namun pekerjaan ini harus dilakoni demi menopong kehidupan keluarganya. Setiap hari, Duma harus menganyam bambu untuk membuat sangkar ayam pesanan warga.

Ditemui digubuk kecilnya Jumat, (2/3/2012), Duma terlihat tekun menganyam bambu. Kondisi gubuk yang sempit bukanlah halangan baginya untuk tetap bekerja. Tak jarang sang isteri, Bengnga, turut merapikan kerangka sangkar ayam ini. Pasalnya, kerangka ini harus diukur dengan indera pengelihatan untuk menentukan lingkaran sangkar yang akan dibuat.

Duma mendapatkan upah Rp 15 ribu untuk tiap sangkar yang dianyamnya. Belum lagi biaya bahan dasar bambu yang harus ditanggungnya sendiri, seharga Rp 10 ribu per satu batang bambu. Artinya, Duma hanya mendapatkan hasil Rp 5 ribu per satu sangkar ayam yang dikerjakan dalam tempo tiga hari.

Meski terasa tak sebanding, namun Duma tak memiliki pilihan. “Yah mau diapa tidak ada pekerja lain. Cuma menantuku saja yang bekerja. Itupun kerjanya cuma kuli bangunan, makanya saya bikin ini kurungan ayam," ujar Duma sambil membasuh keringat yang membasahi sekujur tubuhnya.

Duma memang telah mengalami kebutaan sejak 20 tahun yang lalu akibat penyakit katarak, dan tak pernah tertangani oleh medis. Meski demikian, Duma masih tetap memiliki harapan untuk sembuh. “Dulu pernah ada dokter datang periksa. Katanya ini penyakit katarak, dan bisa sembuh kalau dioperasi," ujar Asim, anak Duma. Namun sayangnya segalanya harus terbentur oleh biaya pengobatan rumah sakit.