Petani Indonesia Masih Miskin

PADANG. Ribuan petani menggelar aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam rangka hari tani nasional ke-51. Di Padang, Sumatera Barat, ribuan petani memusatkan aksi di di Taman Budaya Padang, jalan Diponegoro.

Para petani mengungkapkan keprihatinannya karena masih banyaknya petani miskin di Indonesia.

Hingga Maret 2011 kondisi kehidupan para petani di Indonesia masih miskin. “Dari sensus pertanian terakhir tahun 2003m, penduduk yang rentan miskin sebanyak 27 juta jiwa, jumlah tersebut berasal dari petani gurem. Petani gurem ini mengolah tanah garapannya di bawah 0,5 hektar. Sementara dari hasil proyeksi Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tahun 2008 mencatat 15,6 juta jiwa atau 55,1 persen petani gurem,” kata Sukardi Bendang, Dewan Pengurus Wilayah SPI Sumatera Barat saat peringatan Hari Tani Nasional ke-51 di Taman Budaya Padang, jalan Diponegoro, Sabtu (24/9/2011).

Sukardi mengatakan dari jumlah tersebut, bila setiap kepala keluarga memiliki 3 orang anak saja, maka jumlah penduduk miskin ini bertambah menjadi 78 juta jiwa. “Tingginya angka prosentase petani gurem tersebut jelas menggambarkan ketimpangan agraria begitu besar dan pada akhirnya menyebabkan konflik agraria. Dalam catatan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2011 ada 2.791 kasus pertanahan,” ungkapnya.

Kondisi petani ini semakin memprihatinkan karena pertanian di Indonesia secara umum masih subsiten, kepemilikan kepemilikian lahan yang sempit yang berdampak kepada pendapatan para petani yang rendah. Di satu sisi petani tidak memiliki sertifikat yang biasa digunakan agunan.

“Dengan kondisi ini menjadikan petani terjebak kepada tengkulak maupun rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Meski kondisi tercekik namun itulah solusinya para petani bisa mendapatkan modalnya dan para rentenir sendiri memberikan kemudahan proses peminjaman,” tambah Sukardi.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan agraria dan konfliknya, dimana pemerintah berjanji untuk mendistribusikan tanah-tanah kepada para petani melaluhi Program Agraria Nasional (PPAN). “Janji itu disampaikan saat peresmian program strategis pertanahan yang digagas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada bulan Januari 2010,” ungkap Sukardi.

Kemudian janji kedua disampaikan pada bulan September 2010 di istana melalui Staf Khusus Kepresidenan (SKP) Bidang Pangan dan Energi dan SKP Bidang Otonomi Pembangunan Daerah. Bahkan janji ketiga kalinya di sampaikan Kepala BPN pada peringatan hari Tani ke-50 di Istana Bogor bahkan saat itu Kepala BPN mengatakan soal pendistribusian tanah-tanah ke petani sudah dirumuskan pada peraturan pemerintah (PP) tentang reforma agraria.

“Padahal Indonesia sebagai anggota FAO seharusnya melaksanakan pembaharuan agraria sebagai salah satu rekomendasi dari International Conferrence on Agrarian Reform and Rural Development tahun 2006 di Proto Alegre,” katanya.

Namun janji tinggal janji pemerintah justru mengeluarkan kebijakan melaluhi berbagai Undan-undang yang menyimpang dari UUD 1945 pasal 33 dan UUPA 5 tahun 1960. Sebagai contoh UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air yang mengakibatkan privatisasi sumber air, UU No.18/2004 tentang perkebunan yang mengakibatkan ratusan petani dikriminalkan, Perpres 36/2005 dan revisi Perpres 67/2006 tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dan UU No.27/2007 tentang penanaman modal yang membenarkan pemodal menguasai secara dominan disektor pertanian pangan dan perkebunan.

“Dan terakhir adalah kebijakan korporatisasi pertanian dan pangan yang intinya memberikan ruang dan otoritas besar bagi korporasi untuk menguasai lahan pertanian dan produksinya,” terang Sukardi.

Carut marutnya kondisi pertanian saat ini menurutnya sangat mendesak yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan pembaharuan agraria yang sejatinya adalah upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang dan memungkinkan eksploitas manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendikan kepada keadilan agraria.

“Keadilan agraria yang dimaksud adalah dimana dijaminnya tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan agraria oleh segelintir orang. Kemudian didukung dengan kebijakan harga pembelihan hasil produksi pertanian, tata niaga yang berpihak pada produsen kecil dan mekanisme keuangan petani,” ujarnya.

Peternak Lampung manfaatkan batang jagung saat kemarau

Sukadana. Sejumlah peternak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, memanfaatkan batang jagung (tebon) menjadi pakan ternak di saat musim kemarau ini.

"Rerumputan banyak yang kering, namun petani jagung banyak yang panen sehingga petani yang juga memiliki hewan ternak memanfaatkannya untuk pakan," kata Jamar, peternak di Desa Batubadak, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Sabtu.

Ia mengatakan, tebon tersebut didapatkan hanya dari daerah setempat karena banyak petani jagunh yang sudah panen pada saat ini.

"Tebon dari petani jagung yang sedang panen, dengan memangkas pucuk-pucuk batang jagung yang sudah dipanen tersebut," katanya.

Menurut dia, daerah tersebut sebagian besar merupakan kawasan ladang sehingga banyak masyarakat yang menanam jagung, sedangkan biasanya ditanam saat curah hujan tinggi agar tidak kekeringan.

"Meskipun ada tanaman padi juga kering akibat musim kemarau yang terjadi sekitar tiga bulan ini," katanya.

Ia mengatakan, saat ini ternak sangat sulit digembalakan karena daerahnya bebatuan sehingga tanaman hijauan banyak yang kering dan ternak sapi enggan memakannya.

Peternak di Kecamatan Sidorejo, Syafei, mengatakan bahwa saat ini banyak orang seperti dia yang hanya menggandalkan batang jagung untuk pakan ternak sapi karena tanaman hijauan lain kering akibat kemarau.

"Batang jagung tersebut sebagian disimpan untuk persediaan beberapa hari dan sebagian langsung diberikan ke ternak," katanya.

Ia pun mengemukakan, daerahnya relatif subur, dan bila curah hujan datang, maka dalam waktu singkat rerumputan untuk pakan sudah melimpah lagi.

Peternak lain, Pawito, justru menerapkan cara lain untuk mendapatkan pakan ternak. Ia telah menanam rumput gajahan di sekeliling areal perladangan sehingga saat kemarau seperti ini tidak kekurangan pakan.

"Setiap pagi hari hanya tinggal memangkas rumput tersebut karena penanamannya luas, maka mencukupi untuk ternak," katanya.

Selain itu, ia menyatakan, rumput tersebut cepat sekali tumbuh sehingga jika sebagian dipangkas beberapa hari kemudian di bagian lain sudah tumbuh karena pemangkasan dilakukan secara bergiliran agar tidak langsung habis.

"Sebagian peternak yang mempunyai ladang luas pasti menanam rumput jenis ini untuk mempermudah mendapatkan pakan sehari-hari," katanya menambahkan.

Agroindustri dinilai katup pengaman hadapi krisis global

Bogor. Agroindustri sebagai kegiatan produktif yang menyeimbangkan produk primer usaha tani dan nelayan dengan produk siap pasar dan siap saji mempunyai peranan penting sebagai katup pengaman bila terjadi krisis finansial global, kata guru besar Institut Pertanian Bogor Prof Dr Eriyatno.

"Juga untuk peredam gejolak jika terjadi krisis ekonomi di tingkat nasional," katanya pada Simposium Nasional Agroindustri IV di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, yang mengusung tema "Penguatan Agroindustri: Gerakan Memakmurkan Bangsa".

Seminar yang diselenggarakan Departemen Teknologi Industri Fakultas Teknologi Pertanian (TIN-Fateta) IPB itu dibuka oleh Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto dan dihadiri Perwakilan United Nations, Industrial, Development Organization (UNIDO) Dr Imran Farooque, Dr Ir Atih Surjatih Herman, MSc dari Ditjen Agro Kementerian Perindustrian, dan Presdir PT Kelola Mina Laut Ir Mohammad Nadjikh.

Menurut Eriyatno, dinamika perekonomian nasional sejak awal abad ke-21 telah banyak dipengaruhi dengan perubahan yang terjadi di dunia akibat pergeseran peranan sektor riil ke arah domain sektor finansial, serta meningkatnya keterbukaan pasar dunia sebagai konsekuensi globalisasi perdagangan.

Karena itu, kata dia, dengan posisi strategis sebagai katup pengaman dan peredam gejolak krisis tersebut, maka agroindustri disebutnya "perlu bermetamorfosa".

"Metamorfosa itu tidak hanya sebagai wahana mencari keuntungan bagi para pemilik modal besar, tapi juga terkait fungsi kebersamaan komunitas lokal, serta kepedulian sosial yang mendasari tercapainya kesejahteraan rakyat," katanya menegaskan.

Ia mengatakan, kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara, sekaligus mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, haruslah menjadi arahan strategis setiap kebijakan publik yang dihubungkan dengan kegiatan agroindustri.

Kemudian, hubungan sebab-akibat yang erat antara sumberdaya alam dengan kegiatan agroindustri, mewujudkan aspek pelestarian dan penyehatan lingkungan menjadi lebih dipentingkan ketimbang maksud-maksud bisnis yang memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Dengan demikian, kata dia, diperlukan suatu pola pikir dan perencanaan strategi yang baru dari kegiatan agroindustri dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dengan memperhatikan kejadian empiris 10 tahun belakangan.

"Jadi secara konseptual harus ada pemikiran terhadap agroindustri yang mencakup definisi, rencana strategi dan agenda pembangunan," kata Eriyatno.

Sementara itu, pengajar TIN-Fateta IPB Dr Ir Aji Hermawan, MM, menyatakan agroindustri perlu dikembangkan dalam kerangka tatanan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya lokal.

"Juga berorientasi pada masyarakat dan mengabdi untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua, serta tidak hanya meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan," kata ketua komite pelaksana simposium nasional tersebut.

Ia mengatakan, dijiwai semangat patriotik, dinamika sistem tersebut membutuhkan keberanian dan perubahan yang kreatif dari cara mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

Karena itu, dibutuhkan prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan 3P (people, planet, dan profit), dan implikasi kebijakan memperhatikan tiga aspek, yaitu sosial, ekologi dan usaha.

"Berbagai aspek agroindustri yang dijalankan selama ini perlu transformasi signifikan meliputi aspek pembiayaan, teknologi, manajemen, kelembagaan dan pendidikan," kata doktor lulusan Manchester Business School, The University of Manchester, Inggris itu.

Pihaknya berharap hasil simposium yang menghadirkan berbagai kalangan, baik perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha itu dapat memberikan kontribusi agar dunia agroindustri Indonesia benar-benar menjadi agroindustri yang menyejahterakan rakyat.

Selain itu, bisa merumuskan pemikiran strategis yang dapat memadukan aspek teknologi, pembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan, pendidikan.

"Sehingga tercipta agroindustri Indonesia yang didukung iklim usaha yang sehat, berdaya saing dan melestarikan sumberdaya alam," kata Aji Hermawan yang juga aktif sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Sementara itu, CEO PT Kelola Mina Laut Ir Mohammad Nadjikh dalam kesempatan itu menyoroti perlunya pemerintah menciptakan lingkungan bisnis dan industri yang kondusif bagi agroindustri.

Di antaranya, kata dia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dari hulu hingga hilir, regulasi pemerintah yang pro-bisnis dan jaminan keamanan berusaha, dukungan pembiayaan yang murah, cepat, syarat ringan dan merata, serta pengembangan agroindustri model klaster (inti plasma, bapak angkat-anak angkat).

Sedangkan Atih Surjatih Herman dari Kemenperin menyatakan bahwa konsep untuk pengembangan industri, termasuk agroindustri nasional nyaris lengkap.

"Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa negara lain sepertinya relatif lebih mudah dan cepat dalam mengembangkan industrinya dibanding Indonesia," katanya.

Karena itu, katanya, upaya yang sangat diperlukan adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada secara efektif, di antaranya adalah bagaimana mempercepat kemandirian teknologi untuk mendukung perkembangan agroindustri yang berdaya saing dan berkelanjutan.(ant)

Berita Pertanian : Produksi Susu Sapi di Lereng Merapi Mulai Pulih

SLEMAN. Produksi susu sapi di kawasan lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini mulai pulih setelah hampir satu tahun berhenti produksi akibat erupsi Merapi 2010.

"Saat ini produksi susu sapi di lereng Merapi ini sudah hampir pulih, meskipun belum kembali seperti sebelum bencana erupsi Merapi," kata Waluyo Rejo, pengurus Kelompok Ternak Sapi Perah "Mulyo Sarono" Dusun Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan Sleman, Sabtu (24/9).

Menurut dia, meski hasil susu masih belum maksimal, namun hasilnya sudah bisa dinikmati dan bisa membantu perekonomian warga lereng Merapi. "Saat ini produksi susu sapi dalam satu haru baru sekitar 20 liter saja, namun ini jauh lebih baik karena bisa dijual dan bisa membantu perekonomian," ucapnya.

Ia mengatakan, hasil susu sapi perahan dari para peternak dijual langsung ke koperasi yang juga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. "Sejak kami memelihara kembali ternak sapi, koperasinya sudah mulai beroperasi, sehingga sangat membantu dalam penjualan," katanya.

Waluyo menuturkan, selain mengoptimalkan koperasi, para peternak juga sudah membentuk kelompok-kelompok yang rata-rata, tiap kelompok beranggotakan 20 peternak.

"Di kelompok ternak 'Mulyo Sarono' ini saat ini jumlah sapinya baru ada 25 ekor dengan total aset ratusan juta. Dulu sebelum erupsi Merapi 2010 asetnya mencapai miliaran Rupiah," ujarnya, menambahkan. (ant)

Urgensi Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit

Oleh : H. Kliwon Suyoto.

Hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di beberapa kabupaten di Sumatera Utara melimpah, namun petani kecewa karena harga TBS anjlok. Padahal, harga crude palm oil (CPO) di pasaran dunia mulai membaik. Kini harga TBS anjlok, di beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) harga TBS maupun di gudang penampungan turun hingga Rp1.000 sampai Rp1.075/kg. Bahkan, di beberapa daerah harga TBS di bawah harga Rp 1.000/kg (Analisa, 14 September 2011).

Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah daerah di Riau. Sejumlah keluarga petani kelapa sawit yang penulis konfirmasi menyebutkan bahwa harga TBS di daerahnya juga anjlok. Padahal jumlah PKS di Riau relatif lebih banyak dibandingkan dengan di Sumatera Utara. Tapi, itulah salah satu derita yang dialami petani kelapa sawit ketika panen puncak terjadi. Berbagai dalih disampaikan oleh para agen sebagai perpanjangan tangan kalangan PKS untuk "menghalalkan" penurunan harga.

Padahal petani kelapa sawit merupakan "migrasi" dari sejumlah petani pangan – padi, jagung dan lain-lain – yang idealnya menjadi bagian yang perlu diberdayakan terkait dengan peningkatan ketahanan pangan nasional. Walaupun kelapa sawit hanya sebagian kecil yang dapat dikategorikan sebagai produk pangan – minyak goreng – namun anjloknya harga TBS kelapa sawit dalam jangka panjang dapat menurunkan gairah masyarakat untuk menekuni profesi ini.

Efek domino dari anjloknya harga TBS kelapa sawit ini antara lain adalah "urbanisasi" masyarakat dari pedalaman ke perkotaan, yang dalam teori kependudukan sangat membahayakan stabilitas perekonomian nasional. Sebab, individu – petani kelapa sawit – dengan skill yang tidak memadai membanjir ke kota yang tidak sepenuhnya menjamin tersedianya lapangan kerja. Pengangguran perkotaan akan bertambah, yang berpotensi pada tindak kriminalitas perkotaan.

Urgensi Pemberdayaan

Walaupun fenomena anjloknya harga TBS bersifat sementara (temporer), namun potensi kejadian yang temporer ini sangat tinggi bila sikap arogan kalangan PKS luput dari kontrol pemerintah. Kalau anjloknya harga TBS sebagaimana diberitakan belakangan ini lebih diakibatkan "jedah waktu" akibat lebaran, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan ada aneka "jedah waktu" lainnya yang seolah memang dicari-cari oleh kalangan PKS untuk "menghalalkan" harga murah membeli TBS petani.

Misalnya, libur panjang akhir pekan – long week end – atau ketetapan "cuti bersama" dari pemerintah yang berakibat libur panjang, sehingga berpengaruh terhadap siklus panen kalangan petani kelapa sawit. Terjadi ledakan produksi karena perpanjangan siklus panenan, yang mengakibatkan TBS kelapa sawit membanjir di mana-mana, kalangan PKS pun bisa saja dengan seenaknya "berulah" yang tujuan tidak lain untuk "menghalalkan" harga murah saat membeli TBS petani.

Pemerintah dan para pihak yang terkait dengan masalah ini diharapkan pro aktif memediasi interaksi antara petani, agen dan sejumlah PKS. Sebab, lebih dari 10 juta rakyat di negeri ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit. Jangan membiarkan sejumlah PKS berbuat seenaknya dalam menetapkan harga beli TBS kelapa sawit milik petani. Justeru sebaliknya, sejumlah PKS – utamanya milik BUMN Perkebunan – harus dapat memerankan fungsi sosial yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR).

Oleh karena itu, ketika petani kelapa sawit dihadapkan pada anjloknya harga TBS, pemerintah dan para pihak yang terkait di Sumut juga Riau harus berupaya melindungi petani kelapa sawit. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mencari tahu kebenaran (audit) dalih PKS menolak membeli TBS milik petani, atau PKS menetapkan harga yang rendah TBS petani. PKS seperti ini layak dikenai sanksi yang tegas, agar rakyat sebagai petani kelapa sawit tidak dijadikan "bulan-bulanan" kalangan PKS. Petani kelapa sawit harus dapat diposisikan sebagai mitra secara anytime oleh PKS.

Selain itu, agar fenomena ini tidak selalu terulang di masa mendatang, pemerintah dan para pihak yang terkait dengan nasib petani kelapa sawit diharapkan juga dapat menjadikan pemberdayaan petani kelapa sawit sebagai sesuatu yang urgen. Setidaknya dapat memprakarsai kemandirian para petani kelapa sawit, sehingga produksi panennya tidak sepenuhnya bergantung pada PKS. Bukankah sekarang ini petani kelapa sawit cenderung bergantung pada PKS dengan berbagai konsekuensinya. Harus ngantri dua hari di pabrik, harga jual yang murah, serta resiko menurunnya kualitas TBS akibat panjangnya delivery time.

Bentuk PKS Petani Mandiri

Selain sejumlah harapan yang telah dikemukakan di atas, untuk menghindari fenomena anjloknya harga TBS saat panen puncak, diperlukan solusi yang bermuara pada pemberdayaan petani kelapa sawit, yaitu:

Pertama, merubah orientasi pemasaran TBS petani kepada sejumlah PKS. Ini dapat dilakukan dengan bantuan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), yang dapat merancang teknologi pengolahan TBS skala mini untuk masyarakat. Petani padi sudah menerapkan pola ini, mereka tidak perlu repot membawa padi yang akan diolah menjadi beras ke penggilingan. Sebab sudah ada teknologi sederhana yang memungkinkan penggilingan secara "on the road".

Memang, pengolahan TBS menjadi minyak goreng tidak sesederhana penggilingan padi menjadi beras. Tetapi, bukan berarti teknologi pengolahan TBS menjadi minyak goreng menjadi sesuatu yang mustahil. Justeru ini harus dijadikan tantangan para teknisi dan ilmuwan untuk merancang teknologi yang dapat memberdayakan petani kelapa sawit. Teknologi ini sebenarnya sudah pernah dipamerkan oleh PT Pindad Bandung melalui Pameran Produksi Indonesia - 2005 (PPI-2005) di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ). Sayang, sejauh ini tidak ada kabar perkembangannya.

Kedua, dalam skala lebih luas lagi, juga perlu mendorong petani kelapa sawit untuk mendirikan koperasi dengan target dapat mendirikan PKS. Katakan dengan nama "PKS Petani Sawit Mandiri," yang dapat menampung hasil panen petani untuk diolah menjadi aneka produk turunan dari TBS. Produksinya bukan CPO sebagaimana kebanyakan produksi yang dihasilkan PKS pada umumnya, tetapi lebih pada aneka produk turunan non-CPO, antara lain minyak goreng, mentega, bahan kosmetik, bahan campuran pakan ternak, serta pupuk kompos.

Ketiga, pemerintah menetapkan spesifikasi pengolahan TBS. Untuk sejumlah PKS – baik milik BUMN maupun milik swasta – memproduksi CPO Ekspor dan Bio Fuel. Sedangkan untuk "PKS Petani Sawit Mandiri" memproduksi aneka produk turunan TBS non-CPO, antara lain minyak goreng, mentega, bahan kosmetik dan farmasi, bahan pakan ternak serta bahan pupuk organik atau kompos.

Hal ini di satu sisi untuk melindungi PKS Petani Sawit Mandiri, agar tidak bersaing dengan BUMN dan Swasta, di sisi lain juga lebih mempermudah upaya meningkatkan mutu ekspor CPO Indonesia yang akan diekspor ke mancanegara. Bukankah di masa lalu CPO asal Indonesia pernah diisukan terkontaminasi bahan kimia tertentu ?, sehingga ke depan saat produksi kelapa sawit tidak hanya tumbuh subur di Sumatera, tetapi juga Kalimantan dan Papua, ekspor CPO asal Indonesia lebih unggul di pasar internasional.

Terlepas dari hal-hal yang telah diutarakan di atas, yang pasti ketika sejumlah PKS bertindak semena-mena dalam menetapkan harga TBS, sejumlah petani kelapa sawit menantikan pemerintah dan para pihak yang terkait untuk proaktif. Tidak sebaliknya, membiarkan semua ini berlalu begitu saja, membiarkan petani sawit teraniaya oleh "ulah" PKS, yang kemudian dapat berbuah pada "urbanisasi" komunitas petani sawit ke perkotaan yang juga tak mampu menjamin tersedianya lapangan kerja.

Tetapi, siapa yang peduli dengan permasalahan ini ?? Entahlah, yang pasti wakil rakyat di Sumatera Utara harus ada yang berempati dengan kondisi ini. Sebab, sebagai wakil rakyat seharusnya berpihak pada rakyat, terutama saat rakyat "dipermainkan" oleh "ulah" oknum di sejumlah PKS yang tidak bertanggung jawab. Melemparkan aneka dalih, menolak membeli TBS produksi petani, menetapkan harga beli TBS yang tidak manusiawi, kontradiksi dengan harga CPO di pasar luar negeri. Jangan sesekali mengatakan ini fakta temporer, karena akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Jadi, mari kita upayakan solusinya, antara lain sebagaimana telah dikemukakan di atas. Semoga!

Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan ekonomi tinggal di Tebingtinggi.

Berita Pertanian : Konsumen Sayuran Medan Masih Sulit Jangkau Sayur Organik

Medan. Produk pertanian organik khususnya sayur saat ini masih sulit dijangkau oleh masyarakat Medan secara luas. Selain faktor harganya yang lebih tinggi disbanding sayuran non organik, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami manfaat produk pertanian bagi kesehatan sehingga produk pertanian ini masih sedikit diserap pasar.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pertanian Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Medan, Rukiah Iriani, Jumat (23/9) di Medan.

"Masyarakat saat ini masih sulit mengakses produk organik," ujarnya.
Dikatakan Rukiah, saat ini, pihaknya tengah melakukan fokus pengembangan produk sayuran organik dataran rendah. Beberapa jenis sayuran yang menjadi fokus pengembangan antara lain sayur kekna, bayam, kacang panjang, sawi, dan sayur raja. Di Medan sendiri, kawasan yang sudah dijadikan pengembangan pertanian organik adalah kawasan Medan Marelan yang produksinya bisa mencapai kisaran 500 kg per jenis dalam masa panennya. "Dari yang kami lihat, petani yang mengembangkannya juga masih sulit memasarkannya," katanya.

Sejak beberapa waktu terakhir, disebutkan Rukiah, Distanla tengah terus mengembangkan produk sayur organik. Sebanyak 7 kecamatan potensial di Medan akan dijadikan kawasan pengembangan sayur organik.

Tingginya harga produk sayur organik selama ini ditenggarai karena tingginya biaya produksi dan rendahnya kapasitas produksi organik jika dibandingkan dengan produk anorganik.

"Selain cost nya tinggi, produksinya juga rendah. Jika dibandingkan, hanya setengah jumlahnya dengan produk anorganik pada luas lahan yang sama," jelasnya.

Karenanya, untuk terus menggenjot produk sayur organik, Rukiah mengatakan, pihaknya terus mendorong petani untuk menanam sayuran organik secara berkelanjutan, karena selama ini petani yang sebagian besar bertani anorganik, masih sulit untuk beralih ke organik. "Kami memfasilitasi pengadaan pupuk. Juga outlet-outlet pemasaran akan terus ditingkatkan," pungkasnya.

Berita Pertanian : Petani Jeruk Karo Lirik Pupuk Organik

Kabanjahe. Prospek agribisnis jeruk di Sumatera Utara (Sumut), terutama di Kabupaten Karo cukup bagus karena potensi lahan produksi yang luas. Namun seiring waktu, produksinya terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan serta inovasi petani jeruk yang masih tetap mempertahankan penggunaan pupuk pestisida.

Kenyataan bahwa pasar Eropa tidak lagi menerima komoditas yang menggunakan pupuk pestisida, membuat petani Karo mulai melirik penggunaan pupuk organik agar produk mereka kembali bisa diterima pasar Eropa.

"Namun, tidak mudah meyakinkan petani di Tanah Karo ini yang sudah bertahun-tahun bertani dengan menggunakan pupuk pestisida untuk beralih ke pupuk organik. Apalagi, rata-rata petani ini tidak banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Karena itu sulit jika menjelaskan bahwa pertanian organik itu aman bagi lingkungan. Bahkan, nutrisi tanaman yang dapat dibuat sendiri lebih baik dibandingkan pupuk pestisida," ujar Ketua Forum Pengembangan Karo, Petrus Sitepu, disela-sela acara Penanaman Perdana Penangkaran Bibit Kentang Granola G1 dan Penyerahan Green House Bantuan Bank Indonesia (BI), serta sarasehan dengan tema "Permasalahan dan Solusi dalam Budidaya Kentang", di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabanjahe, Rabu (21/9) lalu.

Hadir juga dalam acara tersebut Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Pemimpin BI Kantor Regional Sumut dan Aceh Nasser Atorf, Ketua DPRD Karo Siti Aminah Perangin-angin, pimpinan bank se-kabupaten Karo serta Gapoktan Tanah Karo.

Secara garis besar, terang Petrus, petani jeruk dikelompokkan menjadi dua yaitu petani kelas menengah ke atas yang memiliki karakter mandiri, mudah menerima inovasi teknologi, dan menjadikan usahatani jeruk sebagai salah satu mesin ATM (pencetak uang) sehingga pengelolaan kebun dilakukan secara optimal. Sebaliknya bagi petani kecil, permodalannya lemah, biasanya menanam jeruk karena mendapat bantuan benih dari pemerintah, pengetahuannya tentang budidaya jeruk yang baik dan benar kurang memadai dan tidak mudah menerima inovasi teknologi.

Menurut Petrus, pupuk organik bisa didapatkan dengan beternak cara alami. Tujuan utama peternakan ini adalah untuk mendapatkan kooran hewan, khususnya sapi yang digunakan sebagai bahan utama kompos. "Metode peternakan alami ini bisa dipelajari secara alami juga. Saya dan sejumlah petani lainnya di Tanah Karo ini sudah mencobanya. Saya hanya butuh 7 ekor sapi untuk mendapatkan kompos yang bisa digunakan untuk lahan tanaman jeruk seluas 1 hektare. Petani memang harus menjalani proses belajar beternak, terutama bagian-bagian mana yang harus diperbaiki dan bagian mana yang perlu adaptasi lokal. Hal ini dilakukan supaya dapat kompos yang bagus untuk tanaman jeruk," terang Petrus.

Beternak untuk mendapatkan kompos bisa dilakukan dengan memberikan pakan rumput terfermentasi atau jerami terfermentasi. Selain itu, lanjutnya, juga bisa memberikan minuman ternak nutrisi dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh kambing atau sapi.

Begitupun, diakui Petrus, untuk mendapatkan kompos dengan cara beternak ini memang butuh modal yang tidak sedikit. "Kalau petani jeruknya yang bermodal kecil, tentu harus mendapat sokongan dari pemerintah dan perbankan. Jadi tujuannya bisa tercapai," ujar Petrus.

Namun di sisi lain, kata Petrus, tumbuh kembangnya praktik bisnis benih jeruk "asalan" yang telah mencapai lingkup antar propinsi tidak lepas dari berlakunya hukum pasar, yaitu penangkar yang memproduksi benih jeruk bermutu (bebas penyakit) jumlahnya sangat terbatas, sedangkan permintaan pasar terus bertambah. Harusnya pemerintah memperhatikan kondisi tersebut sehingga produksi jeruk Tanah Karo bisa tercapai sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan Sumut.