Berita Pertanian : Presiden Targetkan Surplus Beras 10 Juta Ton

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan Indonesia surplus beras mencapai 10 juta ton per tahun sehingga bisa mencapai swasembada pangan.

"Surplus beras minimal 10 juta ton per tahun. Kita bukan anggap 5 juta ton cukup untuk swasembada. `Policy` bisa berubah. Maka wajib kita memiliki surplus 10 juta ton per tahun," kata Presiden Yudhoyono dalam pidato penutupan rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Selasa.

Presiden mengatakan, target surplus beras itu bisa dicapai dengan beberapa strategi, antara lain pembukaan sawah baru dengan memanfaatkan lahan yang terlantar, peningkatan benih dan pupuk, peningkatan kualitas irigasi.

Kemudian melakukan penyuluhan pertanian, gerakan melawan hama, penelitian dan pengembangan, serta memperkuat kerja sama dengan negara lain. "Paling tidak ini terwujud dalam lima sampai sepuluh tahun."

Kepala negara meminta semua pihak, terutama institusi penelitian, untuk saling mendukung. Penelitian dan pengembangan sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi beras.

Pemerintah, katanya, siap mengalokasikan dana untuk keperluan tersebut. Namun, presiden tidak bersedia menjelaskan secara rinci kebutuhan dana untuk menembus target surplus beras tersebut.

"Saya khawatir kalau saya sampaikan sekarang ada perubahan, saya khawatir dianggap kebohongan," katanya.

Target surplus beras itu adalah salah satu dari tiga program prioritas pemerintah. Dua program yang lain adalah pembenahan transportasi di Jakarta dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Khusus untuk lapangan pekerjaan, presiden berharap, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bisa menurunkan jumlah pengangguran hingga 1 juta orang per tahun.(ant)

Berita Pertanian : Anggaran Minim, RI Tidak Mungkin Bisa Swasembada Beras

ilustrasi Foto: Koran SI

DENPASAR - Kebijakan pemerintah yang hanya mengalokasikan anggaran di sektor pertanian sebesar Rp16 triliun atau dua persen dari total APBN, sulit diharapkan bisa membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2011.

Minimnya anggaran untuk pertanian untuk tahun ini yang hanya Rp16 triliun atau tidak lebih dari dua persen dari total APBN yakni sebesar Rp1.200 triliun, sangat disayangkan Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon. Berdasar perhitungannya, untuk bisa memajukan pertanian di Indonesia, maka minimal anggaran pertanian harus dinaikkan hingga 15 persen sehingga mampu mengoptimalkan sektor pertanian, bukan malah sebaliknya.

"Bila sektor pendidikan meningkat hingga 20 persen, kenapa sektor pertanian harus berada dibawah dua persen," kata Fadli disela-sela Musda keenam HKTI Bali di Gedung Wisma Sabha, Denpasar, Jumat (28/01/2011).

Menurut dia, peningkatkan anggaran di sektor pertanian mutlak diperlukan sebab hingga saat ini sebagain besar rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya di pertanian bahkan berdasar catatannya saat ini jumlah petani mencapai 50 hingga 70 persen dari jumlah penduduk.

Kecilnya anggaran tersebut kata dia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu merumuskan kebijakan pertanian secara nasional terkait Swasembada beras.

Dia menunjukkan bukti pada tahun 2010 lalu, Indonesia ternyata belum mampu mewujudkan swasembada beras. Bahkan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok dalam negeri, kegiatan impor beras mencapai 1,8 juta ton.

Ditambahkan Fadli, suatu kali usai Menteri Pertanian memaparkan bahwa kegiatan impor beras jumlahnya sekira 600 ribu ton, namun setelah HKTI mengontak organisasi petani di Vietnam, ternyata angkanya jauh lebih tinggi sebesar 1,8 juta ton.

Masih tingginya impor beras itu, sambung dia, tentunya menjadi beban tersendiri karena kebijakan nasional pertanian Indonesia belum tepat sasaran. Peningkatan angka impor beras tersebut sangat berbeda dibanding data versi pemerintah sebab sifatnya lebih politis.

Tingginya angka impor beras tersebut dinilai karena pemerintah belum mampu membuat manajemen beras yang baik dan terintegrasi, kondisi itu diperparah dengan Kebijakan anggaran pertanian juga tidak mendukung.

"Pemerintah belum mampu mengintegrasikan kebijakan pertanian, misalnya pupuk untuk pertanian berada dibawah Kementerian Perindustrian, Irigasi dibawah Kementerian PU dan kebijakan lainnya," ujar dia.

Kebijakan yang tidak terintegrasi merupakan sumber kegagalan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Selain itu, tantangan dihadapai pertanian Indonesia adalah anomali cuaca yang tidak menentu belakangan ini mengakibatkan produk pertanian merosot serta melonjaknya harga barang pertanian.(SI)