Impor cederai semangat swasembada pangan

Jakarta. Nahdlatul Ulama (NU) menilai semangat mewujudkan swasembada pangan telah dicederai oleh kegemaran mengimpor enam komoditas strategis dari luar negeri. "Komitmen yang ada sekadar komitmen yang ditegaskan ke mana-mana, fakta di lapangan justru menunjukkan beragam kebijakan kabinet justru berimplikasi pada penggembosan jalan menuju swasembada," kata Ketua Lembaga Perekonomian NU Mustolihin Majid di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan hal itu saat bersama jajaran Pengurus Besar NU menyampaikan refleksi 2012 dan outlook 2013. Dikatakannya, berdasarkan kajian dan dinamika yang terjadi bisa disimpulkan bahwa semangat swasembada telah digerogoti dan dicederai sendiri. "Secara sengaja kegagalan produksi dipelihara untuk melanggengkan importasi yang penuh rejeki," katanya. Menurut Mustolihin, syahwat untuk mengimpor bahan pangan tersebut didorong oleh kalangan importir strategis yang secara sistemik mengupayakan gerakan impor. "Fenomena akal-akalan kelangkaan pangan dibuat dan dipertontonkan secara terbuka dalam krisis kedelai, daging sapi, garam, dan beras," katanya. Menurut dia, per 16 Oktober 2012 impor beras mencapai 1,95 juta ton, jagung 2 juta ton, kedelai 1,9 juta ton, daging sapi setara dengan 900 ribu ekor sapi, gula 3,06 juta ton, dan teh senilai 11 juta dolar AS. "Di tengah negara lain berjuang pada sektor agribisnis, termasuk Amerika Serikat, justru kekayaan kita yang berbasis pada agribisnis kita gerogoti sendiri," katanya. Ketua PBNU Prof Mochammad Maksum Machfoedz menambahkan, potensi produktivitas menuju swasembada komoditas strategis sebenarnya sangat optimistis bagi Indonesia. "Sayangnya demoralisasi terjadi sangat transparan dan sistematis dengan kejangkitan degaramisasi sampai dekedelaisasi," kata Maksum. Menurut guru besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu, serangkaian inkonsistensi sikap kabinet telah terjadi pada semua kasus komoditas strategis. "Krisis konsistensi kebijakan terjadi sebagai produk tarik-menarik antara Kabinet Indonesia Bersatu II dengan para komprador yaitu sedikit pelaku ekonomi yang selama ini menikmati rente ekonomi importasi," katanya. Dikatakannya, ketergantungan pangan nasional akan semakin akut jika penggembosan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan swasembada tidak segera ditanggulangi.

Berita Pertanian : Sumut Masuk Daerah Berhasil dalam Swasembada Pangan

HKTI Sumut: Anggaran Pertanian Perlu Ditingkatkan

Medan. Ketua Tim Peneliti Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR) RI Mandala Harefa mengatakan, Propinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk daerah yang berhasil dalam swasembada pangan untuk kawasan barat Indonesia.

Namun, begitupun masih ada juga ditemukan beberapa daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan. “Kita tidak menyangka ternyata masih ada juga daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan. Padahal, kami tahu Sumatera Utara termasuk daerah yang berhasil dalam menciptakan swasembada pangan,” kata Mandala kepada wartawan, Selasa (24/5) di kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Tim peneliti dari Sekjen DPR RI yang terdiri dari 8 orang tersebut melakukan penelitian ke Sumut antara lain ke Dinas Pertanian Sumut, HKTI Sumut dan Fakultas Pertanian USU, Medan untuk menggali berbagai informasi tentang pertanian, ketahanan pangan dan pelaksanaan UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pertemuan dengan pengurus HKTI Sumut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua HKTI Sumut Zaman Gomo Mendrofa, Wakil Ketua Tosim Gurning, ME Girsang, Sekretaris Yan Toguh Damanik dan Bendahara Nova Juli Rosanna.

Menurut Mandala, di balik kesuksesan Sumut dalam pencapaian swasembada beras ternyata masih ditemukan beberapa kendala. Selain masih adanya daerah rawan pangan, koordinasi antar instansi baik di tingkat propinsi maupuan kabupaten/kota dalam menjalankan suatu kebijakan masih lemah, misalnya dalam hal pengadaan lumbung beras.

Selain itu, alih fungsi lahan yang terus terjadi tidak saja di Sumut tapi di propinsi lain juga menjadi kendala atau ancaman dalam menjaga ketahanan pangan. “Di Sumut saja, dari laporan yang kami terima alih fungsi lahan terus terjadi tiap tahunnya. Nah, ini merupakan salah satu ancaman bagi kita dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri,” jelasnya.

Karena itu, persoalan-persoalan yang terjadi di Sumut, menurut Mandala, akan disampaikan ke DPR RI untuk dikaji lebih dalam persoalan yang ada serta dicarikan solusinya termasuk masalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian.

Sebelumnya, Ketua HKTI Sumut Zaman Gomo Mendrofa menyampaikan sejumlah masalah pertanian dan ketahanan pangan di Sumut. Di antaranya, mengenai pergeseran atau alih fungsi lahan pertanian karena sektor pertanian dianggap tidak lagi menguntungkan bagi petani.

Kemudian, penetapan anggaran APBD baik propinsi maupun kabupaten yang belum mendukung pengembangan pertanian.

“Karena itu, kami berharap kedatangan para tim peneliti dari Sekretariat Jenderal DPR RI ini dapat menampung seluruh aspirasi ataupun persoalan yang dihadapi para petani di daerah ini sehingga surplus atau swasembada beras yang kita peroleh selama ini bisa dipertahankan,” katanya sembari menambahkan HKTI Sumut pada prinsipnya siap bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjalankan program-program pemerintah dalam bidang pertanian khususnya masalah ketahanan pangan.

Terkait minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian, Sekretaris HKTI Sumut Yan Toguh Damanik mengatakan, pemerintah harus meningkatkan anggaran tersebut. Paling tidak 15% dari dari total anggaran mengingat lebih dari 50% rakyat hidup dari sektor pertanian serta sistem pertanian yang masih bersifat konvensional.

“Pertanian kita belum masuk era industrilisasi, padahal kita memiliki potensi yang besar tidak hanya tanaman pangan dan hortikultura saja tapi sektor perkebunan juga memiliki potensi yang luar biasa besarnya, seperti kelapa sawit, karet dan kakao,” jelasnya.(MB)

Berita Pertanian : DPR Sambut Baik Swasembada Daging di Soppeng

Soppeng, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan untuk menjadi daerah yang berswasembada daging sapi.

Hal itu dikatakan oleh Jafar disela-sela kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI ke Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Jumat.

"Saya mendukung kebijakan tersebut dan diharapkan Kabupaten Soppeng menjadi salah satu kabupaten penghasil daging sapi terbesar di Sulsel," kata Jafar.

Ia mengatakan, untuk mendukung kebijaksanaan swasembada daging sapi memang diperlukan impor induk sapi atau anak sapi betina untuk dikembangkan.

"Kalau kita ingin swasembada daging sapi, kita harus mengembangkan dengan memelihara sapi-sapi dari luar, jangan sapi-sapi yang ada di kabupaten sendiri, juga jangan hanya mendatangankan sapi dari kabupaten tetangga. Tapi harus didatangkan sapi dari luar provinsi, bila memungkinkan mendatangkan sapi dari Australia," kata Jafar.

Ia menyarankan, dalam rangka swasembada daging, masyarakat diminta untuk tidak menyembelih sapi betina.
"Pemda Kabupaten Soppeng diminta untuk mengawasi dan melarang masyarakat menyembelih sapi dengan memberikan ganti rugi. Kalu mendatangkan sapi dari luar, haruslah sapi betina atau anak sapi betina agar mudah dikembangbiakan," kata Jafar.

Untuk tahun 2010, Pemerintah Pusat telah menyerahkan bantuan sebesar Rp1,5 miliar kepada Pemda Soppeng dan bantuan untuk swasembada daging sapi tahun 2011 akan terus diberikan melalui APBN Perubahan.

Sementara Kepala Dinas Peternakan Kementerian Pertanian Kab Soppeng, Sugirman mengatakan, pemerintah pusat telah membuat program swasembada dagaing sapi.

"Sudah 2 kali pemerintah pusat membuat program tersebut, yakni tahun 2005 dan 2010. Tapi kebijakan itu tidak jalan," kata Sugirman.

Menurut dia, dengan mengimpor sapi asal Australia, swasembada daging sapi dipastikan bisa meningkat di Kabupaten Soppeng.

"Selama ini, daging yang dihasilkan sapi lokal sangat rendah. Kalau kita mendatangkan sapi dari Australia, bisa per ekornya mencapai 800 kilogram," katanya.

Untuk tahun 2005, kata Sugirman, jumlah sapi di Kabupaten Soppeng mencapai 15 ribu ekor. Sedangkan tahun 2010, jumlah sapi mencapai 23 ribu ekor. Sementara bantuan dari APBD Kabupaten Soppeng hanya bisa untuk memelihara 13 ekor sapi.

"Kita (Pemda Soppeng) tidak bisa mengimpor sapi sendiri, karena kebijakan impor itu ada di pusat. Maka, sebaiknya pemerintah pusat mengubah kebijakan itu demi kesejahteraan masyarakat juga," kata Sugirman.