Maros, Sulsel. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa Indonesia menargetkan pada 2014 sudah swasembada pangan dan sekarang pemerintah terus memacu peningkatan produksi beras maupun jagung setiap tahun untuk mencapai target itu.
"Tahun ini kita mencari akar masalah sehingga bisa diketahui solusi untuk jangka panjang. Kita selalu mencari data valid, tapi kementerian tidak punya, hanya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang selalu melaporkan adanya peningkatan," ungkap Suswono, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin.
Usai penanaman perdana benih varietas jagung unggul Bima 15 Sayang dan Bima 14 Batara Hibrida dengan alat baru di Balitsereal Kabupaten Maros, kepada wartawan, Mentan mengaku untuk surplus jagung diperlukan peningkatan produksi serta penambahan lahan baru.
"Impor jagung pertahun sudah diatas 1 juta ton, sementara produksi perhektar mencapai 8 ton, dan kebutuhan pakan ternak mencapai 5 juta ton. Ini harus dibenahi sebab masih ada impor serta masih kesulitan mencari jagung dalam negeri," katanya.
Menurut dia, produksi jagung untuk satu hektar mencapai 8 ton. Bila dikaitkan dengan iklim normal dan masa kemarau tidak produksi lonjakan tidak terlalu signifikan.
Selain itu, kaitan dengan produksi gula dan tanaman Palawija seperti kedelai dibutuhkan penambahan lahan 350-400 ribu hektare untuk mencapai target.
"Harus ada penambahan lahan untuk mencapai swasembada, mesti dilakukan termasuk penambahan lahan untuk padi," paparnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian pertanian, Haryono, mengaku untuk iklim di Indonesia masih dalam keadaan normal sehingga produksi pertanian masih normal.
"BMG menyatakan kondisi iklim masih dalam kategori normal dari hanya sebagian wilayah Indonesia mengalami hujan lebih awal dan ada pula yang terlambat.Memang ada kendala tapi sangat kecil,"akunya.
Sementara Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Sulsel, Muhammmad Aris AM menyatakan produksi jagung untuk 2010 sekitar 1,3 juta ton dan target 2011 sekitar 1,6 juta ton.
"Komoditas jagung di Sulsel aman. Sesuai target 2014 rencana tiap tahunnya akan melakukan penambahan lahan dari 154 ribu hektar menjadi 500 ribu hektar. Untuk pakan ternak di Sulsel kita bisa sampai 40 persen," ucapnya.
Tampilkan postingan dengan label program swasembada pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label program swasembada pangan. Tampilkan semua postingan
Senin, 03 Oktober 2011
Senin, 04 Juli 2011
Bagaimana mau Swasembada kalau Impor terus Naik?
JAKARTA. Target swasembada pangan pada 2014 dikhawatirkan gagal. Ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sampai saat ini masih cukup besar.
Anggota DPR Sukiman mengaku pesimistis dengan pencapaian swasembada yang dicanangkan pemerintah tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Ia mencontohkan impor daging sapi yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, misalnya Indonesia mengimpor 50 ribu ton daging sapi, dan volume impor itu meningkat menjadi 72 ribu ton pada tahun ini.
"Kalau mau konsisten, impor pada 2011 itu seharusnya di bawah 50 ribu ton,” tegas Sukiman, seusai menjadi pembicara pada seminar nasional yang diselenggarakan Balai Karantina Pertanian Pontianak, Senin (4/7).
Anggota Komisi IV ini mencium aroma praktik tidak sehat dalam pengadaan daging sapi impor.
Indikasinya, antara lain adanya ketidaksinkronan data yang dimiliki pemerintah dengan kebutuhan pasar yang sebenarnya.
Menurut Sukiman pemerintah berdalih terjadi peningkatan kebutuhan daging sapi, yakni dari 10 ribu ton sebulan pada 2010 menjadi 13 ribu ton sebulan pada 2011. Padahal, asosiasi pedagang ternak mengeluhkan anjloknya harga daging sapi.
Itu menandakan pasokan daging sapi di pasaran lokal cukup melimpah.
"Jadi, tidak ada kenaikan kebutuhan secara signifikan. Untuk konsumsi masyarakat maupun kebutuhan industri," jelasnya.
Anggota DPR asal Kalimantan Barat ini mengungkapkan karut-marut itu terjadi karena pemerintah tidak memiliki data valid mengenai neraca produksi dan konsumsi daging sapi nasional.
Akibatnya, pemerintah gamang dalam mengambil kebijakan sehingga mudah dipermainkan para importir.
"Pemerintah ditakut-takuti dengan bayangan defisit daging sapi yang dapat mengganggu kebutuhan masyarakat dan sektor industri," ungkapnya.
Sukiman menantang pemerintah membongkrak dugaan praktik mafia dalam pengadaan sapi impor tersebut. Sebab, praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu sangat merugikan peternak lokal dan mengancam swasembada daging. (Micom)
Anggota DPR Sukiman mengaku pesimistis dengan pencapaian swasembada yang dicanangkan pemerintah tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Ia mencontohkan impor daging sapi yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, misalnya Indonesia mengimpor 50 ribu ton daging sapi, dan volume impor itu meningkat menjadi 72 ribu ton pada tahun ini.
"Kalau mau konsisten, impor pada 2011 itu seharusnya di bawah 50 ribu ton,” tegas Sukiman, seusai menjadi pembicara pada seminar nasional yang diselenggarakan Balai Karantina Pertanian Pontianak, Senin (4/7).
Anggota Komisi IV ini mencium aroma praktik tidak sehat dalam pengadaan daging sapi impor.
Indikasinya, antara lain adanya ketidaksinkronan data yang dimiliki pemerintah dengan kebutuhan pasar yang sebenarnya.
Menurut Sukiman pemerintah berdalih terjadi peningkatan kebutuhan daging sapi, yakni dari 10 ribu ton sebulan pada 2010 menjadi 13 ribu ton sebulan pada 2011. Padahal, asosiasi pedagang ternak mengeluhkan anjloknya harga daging sapi.
Itu menandakan pasokan daging sapi di pasaran lokal cukup melimpah.
"Jadi, tidak ada kenaikan kebutuhan secara signifikan. Untuk konsumsi masyarakat maupun kebutuhan industri," jelasnya.
Anggota DPR asal Kalimantan Barat ini mengungkapkan karut-marut itu terjadi karena pemerintah tidak memiliki data valid mengenai neraca produksi dan konsumsi daging sapi nasional.
Akibatnya, pemerintah gamang dalam mengambil kebijakan sehingga mudah dipermainkan para importir.
"Pemerintah ditakut-takuti dengan bayangan defisit daging sapi yang dapat mengganggu kebutuhan masyarakat dan sektor industri," ungkapnya.
Sukiman menantang pemerintah membongkrak dugaan praktik mafia dalam pengadaan sapi impor tersebut. Sebab, praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu sangat merugikan peternak lokal dan mengancam swasembada daging. (Micom)
Selasa, 14 Juni 2011
Berita Pertanian : Disnak - BPS Karo Data Sapi dan Kerbau
Kabanjahe. Menyonsong dan menyukseskan program pemerintah pusat untuk swasembada daging sapi dan kerbau pada 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan dan BPS melakukan pendataan terhadap ternak-ternak tersebut. Pendataan dimulai tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2011.
“Untuk mendukung program swasembada daging, sesuai dengan ditetapkannya peraturan Menteri Nomor 16/Pemertan/OT.140/1/2010 dan Surat Edaran Bupati Karo Nomor 524/0726/Peternakan/2011, maka Dinas Peternakan dan Perikanan beserta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan ke pelosok desa untuk membuat data akurat berapa jumlah hewan ternak yang ada di Karo,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jenggi Surbakti kepada wartawan baru-baru ini di ruang kerjanya.Dikatakannya, teknis pendatan untuk hewan ternak dilakukan oleh BPS, sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan hanya sebagai pendamping. “Selama ini pemerintah belum memiliki data dasar yang memadai tentang jumlah sapi dan kerbau, sehingga kebijakan pengembangan sapi dan kerbau dianggap belum mencerminkan keadaan sesungguhnya,” kata Jenggi.
Untuk itu, kata dia, diimbau agar masyarakat yang memiliki hewan ternak, baik sapi perah, sapi potong dan kerbau, dapat menerima kehadiran para petugas ke desanya masing– masing. “Masyarakat jangan takut atau salah persepsi terhadap pendataan/sensus yang dilakukan untuk hewan ternak. Sebab, pendataan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan wajib pajak, melainkan melengkapi data hewan ternak untuk swasembada daging,” ujarnya.
Dikatakan Jenggi, di Karo hewan yang dipotong perharinya berkisar 7 hingga 8 ekor. Seharusnya untuk memenuhi kebutuhan daging bagi warga Karo yang berjumlah 350 ribu jiwa sapi yang dipotong sekitar 25 ekor per hari. Untuk itu masyarakat Karo, yang diperkirakan 80% pencahariannya dari bertani agar mengalihkan sebagian profesinya untuk memelihara hewan ternak.
Langganan:
Postingan (Atom)