Tobasa Raih Juara Gerakan Tanam Pohon

Toba Samosir. Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), ditetapkan sebagai pemenang terbaik kedua pada lomba Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon untuk Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Pengumuman pemenang dikaitkan momen pencanangan tahun kehutanan internasional 2011 tingkat Provinsi Sumatera Utara di desa Kuala Bekala, Kecamatan Pancur Batu," ujar Sekretaris Dinas Kehutanan Toba Samosir (Tobasa), Jose Rizal Pasaribu, di Balige, Minggu.

Ia mengatakan, keberhasilan dalam mencapai prestasi tersebut sebagai salah satu wujud nyata dan kepedulian Pemkab Tobasa menjaga kelestarian alam dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global.

Menurut dia, gerakan menanam pohon merupakan upaya untuk menjawab isu global perubahan iklim yang sangat berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees for the World) merupakan amanat Presiden Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi deforestasi, degradasi hutan dan lahan serta antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pasaribu menyebutkan, perlombaan diikuti berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 tingkat Nasional.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa, lanjut dia, mengirimkan dokumen untuk dinilai dalam rangka sosialisasi pelaksanaan One Billion Indonesian Trees (OBIT) di daerah tersebut.

Dikatakannya, data yang dikirim mencakup jumlah bibit pohon yang ditanam dengan sumber dana pemerintah serta non pemerintah pada penyelenggaraan OBIT di wilayah tersebut.

Selain itu, lanjutnya, laporan bulanan realisasi penanaman bibit, laporan bulanan Posko bibit dan realisasi penanaman bibit pohon di daerah tersebut.

"Dari berkas dokumen pelaksanaan penanaman dimaksud, kabupaten Tobasa ditetapkan sebagai Juara Terbaik II berdasarkan SK Gubsu Nomor : 188.44/324/KPTS/2011 Tanggal 12 April 2011 tentang penetapan pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon," kata Pasaribu.

Program (Adaptasi) dengan Perubahan Iklim yang Tidak Pas

Perubahan iklim dan kecukupan pangan saat ini menjadi masalah krusial yang dihadapi negeri ini. Perubahan iklim menjadi sorotan dan menjadi bahan diskusi serta lokakarya di berbagai level pertemuan. Sementara pemerintah sibuk berdiskusi, di level rakyat, para petani dan nelayan harus berupaya sendiri untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang telah menampakkan wajahnya.

”Pemerintah masih berkutat dengan definisi, tetapi sedikit kebijakan dan tindakan riil. Sementara dari hari ke hari petani, juga petambak dan nelayan terus menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Said Abdullah, yang lebih dikenal dengan nama Ayip dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), pekan lalu saat di Indramayu, Jawa Barat.

Pengamatan di atas yang diungkapkan Ayip tidak keliru. Kondisi seperti itu pula yang tertangkap di sejumlah daerah. Program-program adaptasi yang dibuat pemerintah ibarat kerja membasahi pasir panas. Setidaknya itulah yang terekam ketika Kompas mengikuti perjalanan ke daerah kantong-kantong beras, seperti Karawang, Indramayu, dan ke daerah pesisir di Brebes. Petani saat ini menghadapi ancaman gagal panen akibat semakin tidak menentunya awal musim hujan, ancaman intrusi air laut, dan kasus lama seperti serangan hama yang kini cenderung semakin ganas,

Pemerintah memang telah berupaya mendekatkan isu perubahan iklim kepada para petani dan nelayan serta membuat program adaptasi bagi mereka. Tapi Zaenuddin, petani di Desa Cantigi Kulon, Kabupaten Indramayu, mengatakan, ”Katanya hujan itu datang dari gunung, lha sekarang hujan datangnya dari laut. Yang dikatakan di sekolah lapang iklim itu tidak cocok.” Rupanya, yang sampai ke petani adalah hanya pengetahuan umum soal perubahan iklim dan ilmu yang didapat tidak cocok untuk diterapkan di daerahnya.

Di sisi lain, pranata mangsa yang selama turun-temurun dipegang petani sudah tidak tepat lagi. Akhirnya, apa yang diajarkan di sekolah lapang banyak yang tidak pas dengan kondisi setempat. Itulah yang diutarakan oleh pemerhati adaptasi iklim khususnya sosiologi pemanfaatan prakiraan, Raja P Siregar. Program adaptasi masih bersifat top down. Kemampuan petani untuk beradaptasi dipandang amat lemah (hanya) karena mereka berpendidikan rendah—80 persen petani berpendidikan maksimal SD (Kompas, 6/4).

Faktanya, setiap daerah memiliki karakter sosial-ekologisnya sendiri. Seperti dikemukakan Dedi Sucahyono dari Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di sela sekolah komunitas di Indramayu, pekan lalu, bahwa wilayah iklim bisa mencapai ratusan.

Masalah utama adalah bahwa pemerintah masih terus terjebak pada kata proyek atau program. Dan, ketika program diterjemahkan, terjemahannya selalu satu nada. Misalnya, petani harus menanam benih tertentu yang telah dipilih. Padahal, seperti kata Ayip, benih tertentu hanya cocok di daerah tertentu. ”Pada desa yang berbatasan saja bisa sangat berbeda hasilnya,” ujarnya.

Dan, Zaenuddin bersama anggota kelompoknya pun mulai mencoba sendiri menanam 15 varietas padi untuk mendapatkan varietas padi yang tahan di lahan sawah yang airnya agak asin. Upaya serupa dilakukan di desa tetangga dan sudah berhasil.

Dari semua catatan di atas, hal yang mesti diingat adalah negeri ini adalah negeri keberagaman. Bukan hanya dalam hal agama dan suku. Bahkan, kondisi fisik dan alamnya pun beragam. Maka, dalam konteks adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim, paradigma ”membangun dalam keberagaman” harus dipegang. Dan, nilai-nilai lokalitas: mulai dari sumber daya manusianya maupun sumber daya ekosistemnya harus dihargai dan dijadikan titik pijak. Yang dibutuhkan para petani sebenarnya hanya pendampingan, teman berpikir, dan fasilitator. Bukan ”guru” yang merasa tahu segalanya....(Brigitta Isworo Laksmi)

MENYIASATI PERUBAHAN IKLIM. Sayur dalam Pot di Pesisir

Petani di Desa Cangkring, Indramayu, Jawa Barat, menanam sayuran di dalam polybag plastik untuk menyiasati tanah dengan kadar garam tinggi.

Perubahan iklim, yang hadir dalam bentuk intrusi air laut ke daratan, dirasakan warga Cangkring, Kecamatan Cantigi, Indramayu, Jawa Barat. Jangankan tanaman padi, rumput pun sulit tumbuh di desa berbatas laut itu. Sebelum 1998, desa itu masih punya 400 hektar sawah.

Sebelum 1990-an, kami adalah petani,” kata Zaenudin, warga Cangkring. Perlahan, sawah-sawah mereka tergerus air laut.

Sawah berubah payau. Debit air tawar irigasi jauh lebih kecil dibanding aliran air laut ke darat. Panen padi terus merosot.

Karena itu, sejak 1998, warga desa tergoda mengalihkan lahan jadi tambak udang yang menjanjikan keuntungan tinggi. ”Semua sawah dijadikan tambak karena padi tak mungkin lagi ditanam,” kata Solikhin, Ketua Kelompok Tani Sekar Kedaton dari Cangkring.

Namun, usaha tambak udang hanya bertahan kurang dari lima tahun. Hasil tambak merosot karena berbagai penyakit. Areal tambak bekas sawah sebagian dibiarkan telantar. Kembali ke padi tak mungkin lagi.

Hamparan padi menguning tinggal cerita. Desa itu gersang dan meranggas. Satu-dua pohon kelapa dan pisang yang tumbuh daunnya kuning. Enggan berbuah. Bahkan, rumput hanya tumbuh di musim hujan. Hijau tanaman hanya bunga-bunga yang ditanam warga menggunakan pot, tanahnya dari desa tetangga.

”Bunga dalam pot itu menjadi ide kami mengajak warga menanam sayur dalam polybag plastik,” kata Masroni, Ketua Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Indramayu.

Sejak setahun lalu, IPPHTI Indramayu berupaya menghijaukan kembali Desa Cangkring. Tak mudah. Tanah di Cangkring terlalu asin. Air pasang yang sering merendam pekarangan warga membuat upaya menanam jadi mustahil.

”Kami mendatangkan tanah dari desa lain. Sayuran ditanam di polybag yang disusun di atas gundukan tanah agar bebas dari air pasang,” kata Masroni.

Upaya itu berhasil. Kini, aneka sayur, seperti cabai, terung, kacang panjang, hingga pare, tumbuh di pekarangan warga. ”Sudah bertahun-tahun kami tak makan sayur. Kini, kami bisa makan hasil tanaman sendiri,” kata Solikhin.

Intrusi air laut

Cerita tentang Cangkring layak jadi peringatan bagi pertanian kita, khususnya pertanian di pesisir Pulau Jawa yang rentan terdampak kenaikan muka air laut. Penelitian pakar bencana dari Universitas Gadjah Mada, Subiyakto, mengingatkan, perubahan iklim berupa naiknya muka air laut sudah hadir di Indonesia. Hal ini rentan menjadi bencana dalam skala masif.

”Perubahan iklim di Indonesia sudah sangat serius dampaknya. Diperlukan percepatan strategi mitigasi dan adaptasi berbasis kapasitas masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mengurangi dampak,” kata Subiyakto, dalam pengukuhan sebagai guru besar, belum lama ini. Perubahan iklim paling gampang terlihat dari intrusi air asin ke daratan.

Subandono dalam bukunya, Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2009, memprediksi, kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa mencapai 6-10 mm per tahun. Artinya, kota-kota di pesisir Pulau Jawa, seperti Pekalongan, 100 tahun mendatang akan tergenang air laut hingga 2,1 km dari garis pantai saat ini. Sementara itu, Kota Semarang akan tergenang sejauh 3,2 km dari garis pantai.

Eksperimen petani

Kustiwa Adinata, Koordinator Program IPPHTI Nasional, mengatakan, eksperimen di Cangkring hanya satu contoh upaya petani di jaringannya dalam menyiasati intrusi air laut. Mereka mencoba menanam dan menyilangkan varietas padi tahan asin di Desa Cantigi Kulon, masih di Indramayu.

Selain Indramayu, IPPHTI juga menggandeng sejumlah petani di Brebes, Cilacap, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, hingga Palembang (Sumatera Selatan) dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara) untuk bertani di lahan asin.

”Dua tahun terakhir, kami mendampingi petani di Rawa Apu, Cilacap, kembali menggarap sawah yang ditinggalkan karena air asin. Menanam padi atau sayur di lahan asin dimungkinkan. Namun, kami harus terus bereksperimen. Tiap daerah, teknik dan benih yang cocok berbeda-beda,” kata Kustiwa. (Ahmad Arif)

Berita Pertanian : Perubahan Iklim Pengaruhi Produksi Kakao Bantaeng

Bantaeng, Sulsel . Perubahan iklim yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produksi kakao Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dari kondisi normal 600 Kg/Ha, menurun menjadi 300 - 400 Kg/Ha.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng Muhammad Hero di Bantaeng, Senin, mengatakan, dari 9.000-an Ha luas lahan perkebunan kakao yang ada, hanya sekitar 5.000-an Ha yang produktif.

Ia berharap, kendala iklim secepatnya berakhir sehingga produksi kembali normal. Japan International Coorporation Agency (JICA) telah menyatakan minatnya untuk membantu pengembangan komoditi kakao Bantaeng.

Keinginan untuk membantu tersebut ditandai kunjungan Kepala Perwakilan Kantor JICA Makassar Nakagawa ke Bantaeng (19/1). Pada kunjungan tersebut, tamu dari Negeri Matahari terbit itu didampingi Tim Leader JICA untuk Proyek Perindustrian Sulsel Takuya Okada.

Menurut Nakagawa, keinginan untuk bekerjasama dan membantu daerah yang memiliki potensi merupakan komitmen JICA. Karena itu, pihaknya masih akan melakukan pertemuan intensif dengan Pemda Bantaeng untuk membahas sejumlah komoditi yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

JICA diharapkan membantu daerah di bidang teknologi pengembangan kakao, termasuk kemasan dan pemasarannya, baik melalui pameran nasional maupun internasional.

Untuk memantapkan rencana tersebut, sebagai langkah awal, JICA akan memantau berbagai komoditi yang memungkinkan untuk dikembangkan.

JICA juga akan mendatangkan tenaga ahli (expert) untuk membantu petani meningkatkan pengetahuan bercocok tanam sehingga produksinya bisa maksimal dengan kualitas yang baik, tambah Takuya Okada.

Bila kerjasama berjalan sesuai rencana, diharapkan tahun 2012 Bantaeng sudah bisa mengolah sendiri produksi kakaonya. Minimal dalam bentuk setengah jadi, jelas Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah.

"Kita optimistis melalui kolaborasi antara Pemda Bantaeng dengan JICA, industri pengolahan bisa dilakukan karena JICA akan mendatangkan tenaga ahlinya di bidang hortikultura, pengembangan buah serta pengolahan hasil," terang bupati. (antara)